Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 02 Desember 2012

ANGGOTA DPRD TIDAK KONSISTEN

Dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD,  anggota DPRD dapat dikatakan (selalu) tidak konsisten. Apakah mereka  mewakili rakyat, partai politik, ataukah hanya untuk kepentingan pribadi ?


Semenjak tragedi 1998 (reformasi),  kelembagaan DPR/DPRD bak anak macan yang baru dikeluarkan dari kandangnya. Anggotan DPR/DPRD mulai berani lantang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.  Misal, di tingkat nasional, pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sempat kerepotan  mempertanggungjawabkan raibnya uang negara melalui (skandal kasus) Bank Century. Lain halnya ketika masa pemerintahan orde baru, wakil rakyat di parlemen hanya bisa “diam dan amin” terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto.

Fenome tersebut tidak hanya terjadi di senayan, tetapi juga terjadi di pemerintahan tingkat lokal. Baru-baru ini media massa di Kabupaten Sidoarjo rame dengan dinamika pembahasan KUA APBD TA 2013 dan PAK APBD TA 2012, khususnya tentang alokasi dana jaring aspirasi masyarakat  (jasmas)  dan penyertaan modal ke Bank Jatim. Anggota DPRD  mengkritisi habis-habisan, meskipun sebenarnya mereka terlibat dapat perumusan kebijakan tersebut. Berikut hasil observasi dan analisis oleh tim Newsletter PUSAKA:

Alokasi Dana Jasmas

Dalam pembahasan rumusan KUA dan PPAS untuk TA 2013 di badan anggaran DPRD Sidoarjo terjadi tarik ulur terkait dengan besaran alokasi dana jasmas, antara setuju dan tidak setuju dana jasmas dinaikkan 100% (dari 500 juta  menjadi 1 milyar per anggota).

Mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, seperti rehab sekolah dan jasminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Namun, apa yang terjadi? Pada pengesahan draf  KUA dan PPAS untuk APBD TA 2013,  di dalamnya memuat anggaran jasmas 50 milyar,  tidak ada seorangpun  anggota dewan yang memprotes, apalagi berupaya menggagalkan rumusan kebijakan tersebut.

Banyak protes dan kritik yang dilontarkan oleh banyak element masyarakat,  dari LSM hingga paguyuban kepala desa, tetapi mereka (seakan) tidak mendengar dan melihat apapun. Walhasil, draf  KUA dan PPAS TA 2013 disahkan, dan tetap sebagaimana yang mereka rencanakan, yakni masing-masing anggota DPRD akan mendapatkan 1 milyar untuk dana jasmas. Padahal,  kalau  mengacu pada regulasi yang ada, program/kegiatan tersebut sangatlah tidak patut. Karena,  selain menafikan sistem yang ada (musrenbang), dana sebesar itu sangatlah rentan untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Ketika dikritik sebagain kelompok masyarakat, ada anggota DPRD yang berargumentasi bahwa dana jasmas digunakan  untuk pembangunan di tingkat desa yang tidak terakomodasi dalam forum musrenbang (Jawa Pos, 25 Agustus 2012). Hal tersebut kelihatan “lucu”, (seakan) mereka tidak memahami substansi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Kalaupun dalam proses musrenbang ada persoalan yang harus ditertibkan, mestinya menggunakan fungsi controlling untuk meminta eksekutif melakukan perbaikan, tidak justru melaksanakan hal yang lebih konyol.

Kalaupun kita cermati dari tugas pokok dan fungsi ke-anggota-an DPRD antara lain adalah fungsi budgeting (penganggaran), sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berbunyi : “Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang  mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD. Diharapkan  DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

Artinya,  dalam proses perencanaan pembangunan (tahunan) DPRD sebagai bagian dari stakeholders, tidak justru membuat kegiatan sendiri yang dititipkan melalui SKPD. Untuk itu, program/kegiatan tersebut sangat  tidak patut karena memakan anggaran yang cukup besar dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada (tentang perencanaan pembangunan)

Hal yang paling konkret, bahwa program jasmas tersebut sangat lemah adalah sebagaimana  disebutkan  oleh salah seorang  anggota DPRD yang dieskpos oleh  Jawa Pos, pada 25 Agustus 2012, bahwa salah seorang  anggota DPRD mau mengusulkan perbaikan jalan di Magersari, ternyata jalan tersebut sudah masuk agenda SKPD; karena tidak melalui forum musrenbang, maka output dan peruntukan dana jasmas yang dibawah setiap anggota dewan tidak akan dapat terukur dan optimal sebagaimana yang menjadi target pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pernyertaan Modal

Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar 69 milyar disoal (sebagian) anggota DPRD. Mereka menilai bahwa yang dilakukan Pemkab menyalahi aturan, yakni Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 75, yang berbunyi : ”Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  dapat  dilaksanakan apabila  jumlah  yang  akan  disertakan  dalam  tahun  anggaran berkenaan  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.  Untuk itu, sebagain anggota DPRD mengusulkan agar dana yang telah ditransfer sebesar 69 milyar diberikan payung hukum sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Yang kemudian menjadi tidak logis,  anggaran tersebut  (penyertaan modal kepada Bank Jatim sebesar 69 milyar) muncul pada nomenklatur APBD TA 2012. Dan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh tim newsletter PUSAKA,  pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyertaan modal sangat “memalukan”. Mayoritas fraksi di DPRD mengecam Pemkab  yang telah mentransfer penyertaan modal kepada Bank Jatim, hingga ada fraksi yang meminta kepada Pemkab  agar dana yang telah ditransfer ditarik kembali. Bahkan, ada salah satu partai politik yang mengintruksikan kepada anggotanya yang menjadi anggota dewan agar menolak agenda penyertaan modal kepada Bank Jatim.

Kedua, ada beberapa fraksi yang mempertanyakan soal keuntungan atas kebijakan penyertaan modal tersebut. Antara lain, berapa jumlah besaran nominal yang menjadi keuntungan Pemkab dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah ke mana mereka (anggota DPRD)—khususnya yang menjadi anggota badan anggaran—saat membahas Rancangan APBD TA 2012? Apakah mereka lagi uzur  ataukah lagi refreshing ke luar negeri?


0 komentar:

Posting Komentar