Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 02 Desember 2012

Oknum Anggota DPRD Sidoarjo Pengkhianat Rakyat

Sejak reformasi 1998 republik kita memasuki babak baru dalam berdemokrasi. Semua elemen masyarakat berharap agar pemerintah (kedepan) dapat lebih demokratis, setelah lebih dari 32 tahun demokrasi di Indonesia dikebiri oleh penguasa saat itu. Harapan rakyat tidak lain adalah “parlemen” yang secara langsung mewakilinya melalui partai politik.


Dalam hal ini adalah anggota DPRD yang diharapkan dapat membawa aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Fungsi controlling, budgeting dan legislasi yang melekat pada kelembagaan DPRD merupakan modal politik para anggota dewan. Tidak salah kalaupun mayoritas rakyat kecil pasrah terhadap mereka yang terpilih dan duduk di kursi parlemen untuk berbuat guna perbaikan nasib mereka (rakyat) kedepan.

Namun fenomena yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Menjadi anggota DPRD dijadikan ajang untuk mencari keuntungan sesaat. Artinya bahwa mereka menjadi anggota DPRD hanya berorientasi untuk meningkatkan status sosial dan perbaikan nasib mereka sendiri. Fakta tersebut tercermin pada setiap pemilihan umum yang diselenggarakan pada sepuluh tahun terakhir; protes masyarakat sangatlah ekstrim, misalkan angka golput yang cukup tinggi dan money politics (lek gak onok duwite yo gak usah dicoblos; kalimat yang sering terdengar di masyarakat saat kampanye).

Hal tersebut merupakan bagian dari bentuk protes mereka terhadap para anggota dewan yang hanya bisa mengumbar janji. Mereka dinilai hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak akan memperjuangkan rakyat kecil. Disisi lain, menjadi anggota dewan dapat insentif yang lumayan, sehingga siapapun pasti akan keblinger meskipun harus menipu dan menghianati rakyat; masyarakat meminta uang saat itu juga, karena sudah pesimis bahwa nasibnya akan diperjuangkan oleh para anggota dewan yang mereka pilih.

Kita bisa membayangkan, mereka (para anggota DPRD) ketika setelah dilantik. Yang sebelumnya hanya pegawai swasta beraktifitas dengan roda dua, memberanikan diri untuk datang ke show room mobil untuk memilih sesuka hati merk mobil yang ada. Kesempatan lima tahun menjabat sebagai anggota legislative (seakan) dimanfaatkan betul untuk memanjakan jasadnya (jasmani/keduniawian) guna memenuhi nafsu birahinya.

Fenomena yang lebih miris lagi kita temui di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Terjadi saat pelaksanaan paripurna rapat kedua penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2013, pada hari senin 1 Nopember 2012.

Seperti biasa, pelaksanaan sidang paripurna molor, karena menunggu anggota dewan yang belum datang untuk memenuhi quorum. Sebelum pembukaan dimulai, canda-tawa anggota dewan di kursi masing-masing menjadi tontonan banyak undangan (kepala dinas, wartawan, LSM, aktifis OKP, dsb). Yang menarik dalam salah satu perbincangan mereka ada celethuk’an “koen maeng wes absen ta durung? Wes ndang abseno; teko iku gak penting, seng penting absen” oleh salah satu anggota dewan kepada sesama anggota.
Kalau kita amati pada proses sidang sebelumnya, memang jumlah anggota dewan yang hadir lebih sedikit daripada jumlah absen yang dibacakan pimpinan sidang saat memulai acara. Dengan begitu, sah-sah saja kalaupun kita menaruh kecurigaan (negative thinking) terhadap mereka pada anggota dewan; bahwa kehadiran mereka hanya cukup absensi, setelah itu meninggalkan acara sidang paripurna. Yang mereka lakukan untuk menambah tambahan tunjangan, karena dalam setiap kehadiran pada sidang paripurna mereka mendapatkan fee (uang kehadiran dengan bukti tanda tanganan absensi).

Berdasarkan regulasi yang ada, gaji anggota DPRD tidak lebih dari 5 juta rupiah. Tetapi dalam setiap bulan yang harus mereka terima lebih dari 16 juta rupiah. Antara lain dari tunjangan kehadiran rapat, pesangon saat kunjungan kerja, pesangon bintek, studi banding, dsb. Sehingga kalaupun kita cermati dari sekian agenda kegiatan anggota dewan, hampir setiap minggu mereka melakukan kunjungan kerja luar kota; dikemas dengan studi banding, kunjungan kerja, konsultasi, dll. Mudah-mudahan anggaran di secretariat dewan tidak lebih besar alokasinya untuk anggota dewan kota-kota.

 Saat kampanye, mereka selalu berkata dan mengumbar janji yang manis-manis untuk rakyat. Bahkan mereka ada mengatakan “Demi Allah” kalaupun terpilih akan benar-benar membawa aspirasi rakyat guna disampaikan pada penguasa. Melihat fakta di atas, tidak salah kemudian ketika kita berfikir bahwa sebanarnya “merekalah penghianat rakyat”.

Akhir kalimat ini, tidak dapat kami ulas semua apa yang terjadi di gedung wakil rakyat kabupaten Sidoarjo, karena tidak akan ada habisnya. Namun yang terpenting sebagai masyarakat, kita tetap akan meningingatkan mereka; bahwa mereka pernah melontarkan janji-janji saat kampanye dan mengucapkan kalimat bai’at saat pelantikan.

Dan, sebagai bagian dari element pemerintahan tentunya mereka (wakil rakyat) dapat memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsinya, tidak justru melaksanakan tugas dengan sesuka hati.


Hasil informasi yang digali tim PUSAKA Newsletter menyebutkan bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo akan sibuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Mari kita monitor bersama-sama apakah mereka (para anggota dewan) masih tetap tidak konsisten dalam membahas rencana anggaran sebagaimana tahun-tahun kemarin ? ini adalah momentum nasib rakyat Sidoarjo ditentukan pada satu tahun ke depan.

Sebagai rakyat, tentunya kita semua  berharap para anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran tidak menjadikan momentum pembahasan anggaran untuk memperkaya diri sendiri, dengan melakukan transaksi dengan SKPD berkaitan dengan besaran alokasi anggaran program dan kegiatan saat pembahasan.
Pada momentum pembahasan anggaran kiranya mereka sadar bahwa mereka dapat duduk di kursi perlemen karena dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Bukan justru berfikir untuk mengembalikan modal saat kampanye dan persiapan pemilu tahun 2014 agar dapat menjabat lagi.

1 komentar:

Ahmad mengatakan...

Rakyat harus sadar integritas. Seharusnya rakyat tidak memilih caleg yang memberikan gratifikasi kepada rakyat.

Posting Komentar