Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 21 Februari 2013

BABAK BARU PENGELOLAAN MIGAS DI BLOK BRANTAS

blok brantas, potensi minyak bumi, bagi hasil pajak, lapindo brantas
Gerakan yang dilakukan oleh para tokoh untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU 22 Tahun 2001 tentang Migas membuahkan hasil. Sebagaimana yang dilansir oleh Jawa Pos pada headline tanggal 14 Nopember 2012; Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Mahfudz MD mengabulkan gugatan koalisi para tokoh nasional terhadap UU Migas. Walhasil BP Migas sebagai penanggungjawab pengelola sumberdaya alam minyak dan gas bumi secara otomatis dibubarkan.

Karena selain melanggar konstitusi negera, undang-undang tersebut telah memberikan peluang investor asing untuk mendominasi terhadap pengelolaan  migas di Indonesia. KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua Tanfidziyah PBNU) yang menjadi salah satu aktor gerakan tersebut mengatakan bahwa “selama ini Indonesia tidak dapat optimal menikmati hasil sumberdaya alam migas, karena pengelolaan minyak mentahnya (hingga siap jual) dikelola di luar negeri. Sehingga ketika ada kenaikan harga minyak dunia, mau tidak mau Indonesia harus menerima harga minyak yang diimport ke dalam negeri”

KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa kenapa kita justru tidak menjadi supplyer dengan mengelola minyak mentah di dalam negeri ? kalaupun minyak mentah kita kelola di dalam negeri, untuk minyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat  kita dapat membuat harga sendiri dan tidak perlu menyesuaikan harga minyak dunia (Jawa Pos, 14  Nopember 2012).   

Keputusan mahkamah konstitusi terhadap UU 22 Tahun 2001 tersebut dalam waktu dekat mengandung konsekuensi logis yang cukup serius, antara lain penyelesaian kontrak yang dilakukan oleh BP Migas pada tahun berjalan. Untuk itu, pemerintah dan DPR tentunya harus sesegera mungkin untuk membuat kebijakan altenatif guna mengisi kekosongan kewenangan tersebut.

Subyektif kami, keputusan MK tersebut—membubarkan BP Migas—sudah sangat tepat sekali. Karena BP Migas selama ini tidak mempunyai peran yang signifikan dalam pengelolaan Migas, mulai pelaksanaan eksplorasi hingga eksploitasi, tetapi justru BP Migas menjadi media konspirasi antara pengusaha (KKKS) dengan oknum penguasa untuk merampok kekayaan nasional (Migas).

Saat salah satu pengurus PUSAKA bercerita, ketika mengikuti workshop Ekstraksive Industry Transparansi Inisiative (EITI) pada tanggal 3-5 Juli 2012 di  Jatra Hotel Kota Balikpapan. Dalam diskusi ada perbincangan serius oleh para peserta workshop, yaitu tentang transparansi yang dilakukan oleh BP Migas tentang besaran dana produksi dalam kegiatan eksplorasi. Hampir sekian aktifis CSO bidang migas mengatakan bahwa “kita tidak akan tahu berapa besaran bagi hasil (uang Negara yang masuk dari hasil eksploitasi) sebelum kita mendapatkan data nilai dana produksi yang tertera dalam kontrak yang ditandatangani oleh BP Migas dan KKKS” dan selama ini BP Migas tertutup terhadap data tersebut.

Mariati Abdullah dalam makalahnya Aliran Penerimaan dan Bagi hasil Migas di Indonesia menulis bahwa selama ini pemerintah daerah penghasil migas kesulitan untuk memprediksi besaran nilai dana yang diterima setiap tahun dari bagi hasil migas, karena mereka tidak mempunyai data ongkos produksi yang telah menjadi kesepakatan antara BP Migas dan KKKS.

Hal paling kongkrit terjadi di Sidoarjo, prediksi aliran dana bagi hasil sumberdaya alam migas untuk tahun 2012 sebesar 9 miliar. Ketika kita konfirmasi kepada dinas terkait, tidak satupun pejabat dinas yang dapat menjelaskan hal tersebut; dari mana dan bagaimana perhitungannya sehingga muncul besaran bagi hasil begitu kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah penghasil lainnya ?

Dosa BP Migas terhadap Proses Eksplorasi di Blok Brantas
Dari beberapa dokumentasi menyebutkan bahwa problem semburan lumpur di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena human error dan kesalahan prosedur. Pihak-pihak yang telibat dalam proses tersebut antara lain adalah PT Lapindo Branas Inc (LBI) dan BP Migas. Ada indikasi konspirasi antara LBI dan oknum di BP Migas.

Contoh kongkrit yang dapat kita amati dari dokumen tersebut adalah bahwa pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas yang dilakukan oleh LBI tidak sesuai dengan prosedur perijinan yang ada. Hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK-P) Jawa Timur juga menyebutkan bahwa perijinan proses eksplorasi di sumur Banjar Panji I (lokasi semburan lumpur) tidak sesuai dengan ketentuan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan,  pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.

Hal tersebut karena kegiatan eksplorasi berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital, tidak sesuai dengan  Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002  tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia, yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum,  perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul.

Klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada BPK-P Jatim menjelaskan bahwa pemerintah tingkat lokal “tidak berani tidak mengeluarkan ijin” karena BP Migas telah mengeluarkan kelayakan teknis atas rencana kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan oleh LBI di sumur banjar panji I.

Begitu kuatnya mereka (oknum pengusaha dan pejabat BP Migas), hingga sekarang tidak satupun pejabat di BP Migas yang diproses secara hokum karena pelanggaran yang dibuat. Begitu juga pihak LBI, hingga detik ini penanganan dampak social yang menjadi kewajibannya belum ada yang tuntas. Justru bertambahnya waktu, semakin menambah persoalan; ganti rugi bangunan rumah tanpa sertifikat di Perumahan Kahuripan Nirwana di Desa jati, Kecamatan Sidoarjo.

Berharap Lapindo Dapat Transparan
Dengan adanya kebijakan baru terhadap pengelolaan migas, tentunya kita semua berharap bahwa akan ada ruang baru untuk mendorong transparansi pada ekstraksive industry di tiap daerah di Indonesia. Tidak lain yang kemudian menjadi out put dari harapan tersebut antara lain tentang alokasi sumber anggaran yang dikeluarkan dari dana bagi hasil sumberdaya alam (Migas), agar dapat dirasakan oleh masyarakat (khususnya masyarakat di sekitar daerah penghasil).

Selama ini penghuni di lingkungan blok brantas tidak pernah ada kesejahteraan yang ketara sebagai wilayah penghasil, justru petaka yang menimpa mereka sejak tahun 2006, Sehingga harus meninggalkan kampung halaman dan kehilangan mata pencaharian karena tenggelam lumpur panas (dampak kegagalan eksplorasi).

Ada aliran dana bagi hasil yang ditransfer dari kementrian keuangan ke rekening kas daerah Pemda Sidoarjo. Namun besarannya sulit diprediksi karena LBI dan BP Migas tidak pernah transparan atas pelaksanaan eksplorasi yang ada. Pemda Sidoarjo hanya dapat nerimo ing pandum atas keputusan pemerintah pusat (BP Migas) dan LBI sebagai KKKS.

Tidak hanya pemerintah daerah yang mempunyai hak atas rincian dan besaran dana untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi (cost recovery), bahkan masyarakat umum juga mempuyai hak atas data tersebut. Disisi lain, BP Migas dan LBI tidak akan mengeluarkan atau mempublikasikan data besaran dana cost recovery, karena mereka berasumsi bahwa kalaupun data tersebut sampai dipegang oleh Pemda dan masyarakat Sidoarjo, maka mereka (BP Migas dan LBI) tidak dapat memanipulasi dana bagi hasil yang diterima oleh Pemda dan masyarakat Sidoarjo.


Kita lihat skema di bawah ini:


skema bagi hasil gas, lapindo brantas, blok brantas, gas bumi

Besaran dana bagi hasil sebelum diperhitungkan oleh Kementerian dalam negeri dan di transfer oleh kementerian keuangan. Dalam forum rekonsiliasi yang terdiri dari banyak instansi (antara lain pemerintah daerah) Departemen ESDM dan BP Migas menjelaskan secara teknis besaran lifting yang dihasilkan oleh KKKS dan kondisi lapangan secara umum. Disisinilah ruang konspirasi antara oknum pejabat pemerintah dengan penguasa untuk merampok asset nasional.

Setelah pembubaran BP Migas sebagai leading sector pengelola sumberdaya alam migas, entah kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang paling prinsip adalah harusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat mendorong KKKS seperti LBI agar transparan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok brantas. Tidak justru membangun sistem untuk melindungi konspirasi yang dibuat oleh para oknum pejabat Negara, seperti BP Migas.

Dengan adanya transparansi, hasil pengelolaan sumberdaya alam migas di blok brantas dapat di rasakan oleh setiap element masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo sebagai wilayah penghasil.

0 komentar:

Posting Komentar