Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 04 Juni 2014

DISHUB BELUM OPTIMAL KAWAL PARKIR

Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir (Perda No.2 Tahun 2012). Pemungutan retribusi parkir dapat dilaksanan langsung dan secara berlangganan (pasal 3).
Fenomena parkir di Kabupaten Sidoarjo dapat kita klaim; hingga hari ini masih belum dapat optimal sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut dapat kita lihat dari kawasan parkir yang sudah ditentukan oleh pemda berdasarkan peraturan daerah, yakni parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir insidentil.

-          Pemungutan secara langsung
Yang dimaksud adalah pungutan (retribusi) yang dilakukan secara langsung setelah wajib retribusi mendapatkan pelayanan parkir. Kategori ini dilaksanakan pada jasa parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir yang bersifat insidentil.
Kemudian, yang perlu dievaluasi adalah bahwa ternyata banyak titik parkir yang seharusnya tidak tergolong lokasi parkir dijadikan lahan parkir, khususnya di tepi jalan umum. Contoh, di jalan Teuku Umar sepanjang jalan dari alun-alun Sidoarjo  ke arah mall Ramayana. Sangat jelas, disepanjang jalan tersebut banyak dimanfaatkan untuk lahan parkir, meskipun rambu-rambu “dilarang parkir” sudah sangat jelas terpampang disana. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada laju lalu lintas, melainkan juga mengganggu estetika kota. Belum lagi di jalan Gajah Mada (disekitar pertokohan), disana lahan parkir tidak hanya memakan jalur lalu lintas bahwa sebagian trotoar—yang mestinya berfungsi untuk pejalan kaki—malah dibuat lahan parkir. Itu sebagian kecil yang kita ketahui di sekitar pusat kota Sidoarjo. Bagaimana di kecamatan Taman, Waru, Krian, Porong, dan Gedangan yang notabene banyak pusat perbelanjaan dan keramaian. Apakah kondisinya sama dengan di pusat kota, ataukah lebih terpuruk lagi ? yang kemudian menjadikan kita heran adalah kadang meraka (pengelola parkir) ditepi jalan umum dianggap melanggar jalur lalu lintas dan estetika kota, padahal ketika mereka “setor” untuk pendapatan dengan membeli bendelan karcis di dinas perhubungan tetap dilayani. Rekomendasi kami adalah Kepala Dinas Perhubungan Drs Joko Santoso MM harusnya mengeluarkan kebijakan yang kongkrit, dengan membuat sebuah perencanaan pengelolaan “lahan parkir yang pasti”, sehingga tidak menimbulkan polemic dan estetika kota dapat terjaga.

-          Pemungutan secara berlangganan
Program parkir berlangganan secara prinsip dalam pelaksanaannya masih terjadi banyak persoalan. Misalkan, warga masyarakat yang mempunyai motor bernopol Sidoarjo (anggota parkir berlangganan) ketika parkir di area parkir berlangganan tetap saja dipungut biaya parkir oleh para jukir. Kedua, Program parkir berlangganan tidak cukup adil ketika diperlakukan terhadap semua masyarakat yang bernopol Sidoarjo. Karena tidak semua masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor mempunyai aktifitas/ dapat memanfaatkan area parkir berlangganan. Ketiga, Kantor Samsat sebagai kantor instansi yang berkewajiban memungut biaya parkir berlangganan tidak dapat profesional dalam menjalankan amanah regulasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari keluhan masyarakat sebagaimana yang ditulis oleh salah satu warga Sidoarjo di alamat blog ini; saat membayar parkir berlangganan di kantor samsat tidak diberikan stiker oleh petugas samsat, padahal stiker sebagai tanda kendaraan bermotor yang telah membayar parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraan bermotor (fatal). Serta keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program parkir berlangganan tidak ketara; banyak keluhan dan pengaduhan masyarakat melalui P3M (Dinas Infokom Kabupaten Sidoarjo) pada tahun 2009 tidak satupun ditanggapi oleh pemerintah.

Berbagai macam fakta kebijakan serta dampaknya akan kita tayangkan berikutnya. Fakta tersebut merupakan hasil investigasi crew pusaka community di lapangan. Serta kita akan melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan keuangan di sector parkir, khusunya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD)

0 komentar:

Posting Komentar