KEBIJAKAN DISHUB CENDERUNG DISKRIMINATIF DAN TIDAK PRO RAKYAT

Banyak hal terntunya, kenapa tim redaksi (pusaka community) membuat judul di atas. Tidak hanya dari analisa issue yang berkembang di media masa dan obsevasi lapangan, melainkan dengan investigasi yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Kenapa dengan Dinas Perhubugan Kabupaten Sidoarjo ? ada beberapa dinas yang menjadi prioritas tim redaksi untuk kita pantau dengan serius. Bukan dinas/SKPD yang lain tidak penting, dengan keterbatasan sumberdaya sehingga kita focus pada dinas tertentu yang kami anggap “penting” karena berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat (nyata).

Dari proses studi yang kami lakukan, sekilas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo seringkali mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Yang dimaksud adalah ketika obyek kebijakan tersebut bersinggungan dengan pemilik modal, dishub cenderung “tidak bertaring”, tetapi kalaupun obyek kebijakan tersebut berkaitan dengan masyarakat kecil dishub “acuh tak acuh” dan seakan sebagai institusi yang tidak pernah melanggar hokum.  

Pro Pengusaha

Kita semua tahu, betapa ruwetnya jalan di sepanjang Lippo Plasa dan Perumahan Kahuripan Nirwana ketika menjelang malam, lebih-lebih pada hari sabtu malam minggu. Ini merupakan hal yang paling kongkrit yang harusnya menjadi perhatian untuk dicari solusi. Sebagaimana hasil sidak yang dilakukan oleh anggota panitia khusus (DPRD Kab. Sidoarjo) raperda analisa dampak lalu lintas (andalalin), pada bulan Januari 2014, bahwa bangunan tersebut (Lippo Plasa) masih belum mempunyai dokumen andalalin. Berdasarkan Perda andalalin Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2002 bahwa “analisis dampak lalu lintas harus dibuat sebelum pembangunan kawasan (Pasal 6)”. Dan dalam perda tersebut disebutkan bahwa yang bertanggugjawab atas penilaian (analisis dampak lalu lintas) adalah dinas perhubungan. Pertanyaannya, kawasan tersebut (lippo plasa) sudah terbangun megah, dokumen andalalin mana ? selama ini dishub kemana ?

Tahun kemarin, tim redaksi melakukan investigasi berkaitan dengan keberadaan menara telekomunikasi (tower). Dari hasil investigasi telah dilakukan ternyata banyak tower yang belum mendapatkan izin, tetapi pemerintah membiarkan tower sersebut berdiri dan operasi. Sebagaimana regulasi yang ada, bahwa dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menentukan titik bangunan tower berdasarkan satplan yang ada. Pertanyaannya, kenapa tower bisa dibangun, padahal izinnya masih belum lengkap ? yang pasti ada oknum di dinas terkait yang sengaja melakukan konspirasi dengan pengusaha dan kontraktor tower.

Tidak hanya andalalin Lippo Plasa dan Tower saja, SPBU di tepi jalan umum yang seharusnya mempunyai dokumen andalalin; kalau kita investigasi ternyata masih banyak SPBU yang perizinannya (dokumen andalalin) masih belum memenuhi syarat. Hal tersebut dapat kita lihat pada 2 tahun yang lalu. DPRD pernah membuat panitia khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk melakukan kajian dan investigasi dari sekian keganjalan yang ada di bangunan SPBU, indomart (dan sejenisnya), dan tower, karena diduga banyak yang perizinannya tidak lengkap, khusunya andalalin. Entah apa yang terjadi, Pansus sendiri tidak mempunyai rekomendasi yang kongkrit dan dapat dijadikan follow up eksekutif, khususnya dishub.

Mencekik Rakyat

Memungut jasa parkir merupakan program pemerintah yang dimanfaatkan untuk pemasukan (keuangan) daerah setiap tahun (pendapatan asli daerah). Berdasarkna peraturan perundang-undangan pungutan jasa parkir dibagi menjadi dua. Pertama, pajak parkir; yang dipungut dari perseorangan atau badan tertentu yang menyediakan jasa dengan membuat lahan parkir. Kedua, retribusi parkir; yang dipungut melalui badan atau perseorangan dengan memanfaatkan lahan parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Yang menjadi pembahasan di lingkungan Pemda Sidoarjo setiap pembahasan anggaran dan perencanaan kegiatan setiap tahun adalah retribusi parkir. Setiap tahun dievaluasi oleh DPRD dan selalu disorot oleh masyarakat adalah parkir berlangganan. Sampai hari ini pelaksanaannya masih belum dapat optimal. Karena selain konstruk hukumnya tidak jelas, para juru parkir di lapangan tidak dapat tertib dan dinas perhubungan tidak dapat menertibkan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam setiap pembahasan di DPRD pada perencanaan anggaran selalu ada rekomendasi dibubarkan atau dihapus, karena dianggap tidak efektif dan merugikan masyarakat. Namun masih saja dinas terkait bersikukuh untuk melaksanakannya. Ada apa ini ?

Banyak fakta di lapangan yang kita temukan dan menjadi bagian dari materi kajian kita di redaksi berkaitan dengan pungutan parkir. Baik parkir berlangganan maupun non berlangganan. Berbicara soal parkir berlangganan, kami kira sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat pengguna jasa parkir (berlangganan) yang bernomor polisi Sidoarjo (W) terkena pungutan dua kali; saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat dan ketika saat parkir di lahan parkir.

Ada fakta lain yang tentunya menarik kita eksplore di sini sebagaimana temuan di lapangan oleh tim redaksi. Di sepanjang jalan di jantung kota Sidoarjo masih banyak titik parkir yang masih belum dapat ditertibkan oleh dishub. Misalkan di jalan Teukur Umar, Jalan Gajah Mada, dan Sekitar Alun-alun. Kalau kita dapat mencermati dari rambu—di sepanjang jalan—bahwa rambu tersebut tergambar huruf P tersilang, artiyan di larang parkir dan hurus S tersilang, artinya dilarang stop. Ketika kita telusuri disana ternyata mereka juga membawa karcis; tanda pembayaran retribusi resmi dari dishub. Ketika kita Tanya, darimana karcis ini, mereka menjawab, beli di dinas perhubungan.

Titik parkir ini tentunya sangat kongkrit, bahwa ada oknum dishub yang sengaja membiarkan area tersebut dijadikan lahan parkir dengan konsekuensi bahwa mereka harus membeli karcis di dishub. Hal tersebut sangatlah tidak logis, karena mereka (jukir) tidak mempunyai kepastian tempat, artinya suatu saat para jukir akan digusur karena dianggap telah melanggar aturan dan mengganggu jalur lalu lintas. Kalaupun para jukir dianggap melanggar aturan, tentunya mereka tidak disuruh untuk membeli “karcis resmi” dimana hasil pungutan tersebut masuk di kas daerah. Untuk itu, kami berharap dinas perhubungan dapat lebih bijak. Dari sekilas yang kita eksplore harusnya juga menjadi materi evaluasi dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.