DPPKA TIDAK SERIUS, TARGET PENDAPATAN TIDAK (AKAN) OPTIMAL

Judul di atas tentunya (akan) membuat gemes Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Namun bagi kami, cacian dan hinaan dari stackholders merupakan bagian dari konsekuensi yang harus kami bayar. Memang situasi di Kabupaten Sidoarjo tidak seperti Kabupaten/kota yang lain. Di Sidoarjo image Organisasi Non Pemerintahan (ornop) sudah tidak seperti di era sebelumnya. Ornop dianggap sebagai perusak tatanan social politik; karena aktifitas yang dilakukan (selalu) tidak mempunyai out put yang kongkrit. Untuk itu, kami (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi) bertekad untuk membangun image ornop tersebut sebagaimana mestinya.

Pada momentum ramadlan ini, tim PUSAKA selain melakukan kajian terhadap draft KUA-PPAS TA 2015, juga mengkaji secara mendalam rencana perubahan anggaran tahun 2014yang dibahas oleh badan anggaran dan tim anggaran di gedung DPRD. Dalam proses kajian yang dilakukan banyak menemukan keganjilan dalam draft Nota Keuangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang dibuat oleh eksekutif. Namun metode analisa yang dibuat oleh tim PUSAKA antara Nota Perubahan APBD TA 2014 dengan draft KUA-PPAS TA 2015 ada perbedaan. Yang membedakan adalah catatan kritis yang dibuat pada nota keuangan P APBD TA 2014 berbasis pada program dinas/SKPD yang ada.

Pada kesempatan ini, kami akan sekilas mengurai program/kegiatan dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA). Pertanyaanya, kenapa sebagai awal kita pilih DPPKA ? karena dinas tersebut merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah; artinya dapat dibilang bahwa dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah DPPKA.

Berikut kami sajikan prosentase pendapatan daerah pada APBD TA 2014; prosentase diambil dari jenis pendapatan yang ada sebagaimana struktur APBD (PP 58/2005)

No	Uraian	Target	Perubahan APBD	Selisih
		2014
1.1	Pendaptan Asli Daerah	100.00%	100.00%
1.1.1	Pajak Daerah	59.40%	60.56%	1.16%
1.1.2	Retribusi Daerah	9.91%	9.34%	-0.57%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.92%	2.58%	-0.35%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	27.77%	27.53%	-0.25%
1.2	Dana Perimbangan	100.00%	100.00%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	10.03%	10.39%	0.36%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	84.44%	84.10%	-0.34%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	5.53%	5.50%	-0.02%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	100.00%	100.86%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00%	0.86%	0.86%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya	84.80%	42.76%	-42.04%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	0.00%	51.13%	51.13%
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.20%	6.11%	-9.09%

 Sumber data: Nota Kuangan P APBD TA 2014

Diolah oleh Tim data dan Advokasi Anggaran Daerah PUSAKA

Dalam nota keuangan P APBD TA 2014 disebutkan bahwa ada permasalahan utama pada pendapatan asli daerah yang harus diantipasi, antara lain

1.      Manajemen informasi system potensi daerah belum optimal

2.      Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal

3.      Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya

4.      Minimnya kemampuan dan pengetahuan kualias SDM

5.      Masih dijumpai korupsi, kolusi dan nepotisme

6.      Belum optimalnya sanksi tegas bagi yang melakukan tindak penyelewengan bidang pajak.

Hasil kajian yang dilakukan oleh PUSAKA bahwa dalam program/kegiatan yang dilakukan/usulkan tidak dapat membuktikan bahwa permasalah utama pendapatan sebagaimana yang disebutkan diatas akan dicari jalan keluar oleh DPPKA; artinya bahwa catatan problem tersebut tidak ditindaklanjuti dengan program/kegiatan sebagai langkah kongkrit. Contoh dalam program yang dicatat oleh DPPKA adan program yang berbunyi peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Namun dari bentuk kegiatan yang direncanakan tidak ada yang menyebutkan bahwa di tahun 2014 akan dioptimalkannya manajemen informasi system potensi daerah.

Kedua, disana (program yang tercatat dalam Nota Keuangan P APBD TA 2014) disebutkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah, dengan sasaran kegiatan tercapainya pendapatan daerah, dengan nominal anggaran sebesar Rp 814.115.650. Sudah dicacata sendiri bahwa instensifikasi dan eksetensifikasi potensi pendapatan daerah belum optimal, tapi dalam momentum perubahan anggaran tidak diusulkan penambahan anggaran, pad nota tersebut masih tercatat 0% usulan.

Ketiga, pada item ketiga persoalan utama pendapatan asli daerah; Sebagaian wajib pajak dan wajib retribusi kurang transparan dalam penyampaian laporan pendapatan atau omsetnya. Mestinya, DPPKA mencari jalan keluar bagaiman persoalan tersebut dapat teratasi. Tentunya dengan bentuk kegiatan yang kongkrit. Lagi-lagi, dalam rencana kegiatan yang dibuat oleh DPPKA tidak menyebutkan program apapun terkait dengan persoalan sebagaimana yang dimaksud.

Selanjutnya, kami berharap masukan dari semua pembaca berkaitan dengan sekilas hasil kajian kami tentang perencanaan anggaran daerah. Partisipasi para pembaca sangat kami tunggu. Kami mengakuhi berbagai keterbatasan (data dan kemampuan analisa) yang ada pada komunitas kami.