Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 13 Juli 2014

Draft KUA TA 2015 Diduga Pakai Data Palsu


Draft Kebijakan Umum Anggaran 2015 yang sudah diserahkan eksekutif pada pertengahan bulan Juni 2014 ternyata banyak yang ganjil. Antara lain, pada bab I terbukti copy paste, dan bab/sub bab yang lain kita temukan data-data yang dapat kita nilai tidak konsisten bila kita bandingkan dengan dokumen KUA sebelumnya. Data yang dimaksud antara lain, data inflasi dan data Produk Domistrik Regional Bruto (PDRB).

Data Inflasi pada dokumen KUA sebelumnya (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5.62% sedangkan pada draft ini disebutkan 5.63%. dan pada tahun 2011 dalam dokumen sebelumnya disebutkan 6.38% sedangkan dalam draft ini disebutkan 6.90%. Kedua, pada data PDRB atas dasar harga konstan 2000 ada selisih, pada tahun yang sama, yakni pada kolom tahun 2011. Dalam dokumen KUA untuk TA 2013 menyebutkan angka 27,830,816.44  juta sedangkan pada draft KUA untuk TA 2015 disebutkan 27.966.208,68. Dari fakta data sebagaimana yang dimaksud di atas, tentunya kita muncul pertanyaan (obyektif); dari data yang ada, benar yang mana ? apakah studi yang telah dibuat lebih dari satu, sehingga ada perbedaan hasil studi pada tahun tersebut ? ataukah salah ketik ?

Hal tersebut harus dapat dijawab dengan pasti oleh tim penyusun draft KUA. Jangan sampai data yang dibuat merupakan data abal-abal atau palsu, hanya untuk melengkapi draft agar dapat disajikan (untuk segera dibahas). Kalaupun benar bahwa data yang dimaksud itu abal-abal atau palsu; ditemukan tidak melalui studi ilmiah, maka tim penyusun harus menghadapi resiko hukum.

Kita semua berharap bahwa fenomena tersebut merupakan bagian keteledoran dengan alibi “salah ketik”, yang dilakukan oleh tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), artinya "tidak disengaja". Kalaupun memang ada unsur kesengajaan, maka tim penyusunnya bisa kena pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Harusnya tim penyusun draft KUA tidak main-main soal data, karena KUA merupakan landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dana daerah merupakan dana yang dihasilkan dari pungutan pajak dan retribusi dari masyarakat untuk dikelola guna pelaksanaan pembangunan daerah. Kalaupun dalam membuat perencanaan distribusi anggaran ini asal-asalan/memakai data palsu, dapat dipastikan bahwa uang rakyat ini tidak akan dapat selamat; arah distribusi tidak akan tepat sasaran.

Banyak keganjilan yang lain yang berkaitan dengan substansi dalam draft KUA. Namun kita yang tergabung dalam kelompok Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) akan terus melakukan kajian satu persatu dalam bab dan sub bab yang ada. Harapan besar kita semua sebagai warga masyarakat Sidoarjo, bahwa distribusi anggaran kurang lebih 3 Triliyun dalam APBD TA 2015 dapat terdistribusi dengan optimal; sesuai dengan target pembangunan yang telah ditentukan (untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo).

0 komentar:

Posting Komentar