SELAMATKAN UANG RAKYAT SIDOARJO 2014-2015

Info yang kami dapat dari gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, bahwa minggu ini dan minggu depan badan anggaran dan tim anggaran akan membahas draft Rancangan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun Anggaran 2014. Dan pada pertengahan Juni kemarin, eksekutif menyampaikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) untuk TA 2015 kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya akan disepakati antara Bupati dan DRPD tentang arah kebijakan umum yang tertera dalam dokumen KUA dan PPAS.

Sekilas melihat draft yang dibahas banyak hal yang perlu kita evaluasi dan kita kawal bersama-sama; guna dalam pembahasannya alokasi anggaran pembangunan pada Perubahan APBD TA 2014 dan Rancangan TA 2015 benar-benar berpihak pada masyarakat Sidoarjo.

Pada dokumen APBD TA 2014 target pendapatan tercatat Rp  2,618,589,423,484.14 akan diajukan perubahan menjadi Rp 3,099,398,232,717.00 dengan tambahan sebesar Rp 480,808,809,232.86 atau 18.36% (sumber: draft Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2014, Tabel 2.1). Sedangkan untuk tahun 2015, pendapatan daerah tercatat Rp 2,752,326,367,195.91 (sumber: Draft KUA TA 2015 Tabel 4.1).

Sebagai warga masyarakat Sidoarjo yang mempunyai hak atas APBD (Permendagri 13/2006, pasal 171, ayat 3) juga dirasa penting untuk terlibat dalam pembahasan anggaran; guna monitoring dan memastikan bahwa dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh badan anggaran dan tim anggaran sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Kenapa demikian ? kita patut curiga (bukan berprasangka buruk, red) bahwa dalam pembahasan rancangan anggaran oleh pejabat daerah yang ada di badan anggaran dan tim anggaran “bermain-main”, dalam artian mereka (pejabat) asala-asalan dalam membahas anggaran pembangunan (untuk rakyat Sidoarjo). Hal tersebut terindikasi dengan berbagai bukti kongkrit yang ada dalam draft sebagaimana yang dimaksud.

Tidak Taat Peraturan

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) bahwa dalam landasan hokum yang ada dalam draft KUA TA 2015 tidak lengkap. Peraturan Pemerintah No.58/2005, pasal 34, ayat 2, bahwa Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pada draft KUA TA 2015 tidak menyebutkan Permendagri 37/2014 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disana (draft KUA TA 2015) menyebutkan Permendagri 27/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; tidak relevan kemudian. Pertanyaannya ? bagaimana kalaupun nanti draft tersebut dipaksakan untuk disahkan, apakah tidak cacat hokum ? bagaiaman dengan penggunaan anggarannya, apakah tidak illegal ?

Menyajikan Data Palsu

Dalam menyajikan data, tim penyusun draft KUA TA 2015 tidak berpedoman pada Permendagri 54/2010  Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dari draft yang ada, banyak data yang tidak sama dengan dokumen sebelumnya (pada kolom tahun yang sama). Disisi lain, data yang disajikan hanya bersumber dari BPS; ternyata banyak data yang masih belum diverifikasi. Yang kemudian menjadi fatal adalah, Pada kalimat terakhir sub bab “pertumbuhan ekonomi” disebutkan bahwa penetapan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo menargetkan 7% sebagaimana amanah Permendagri 27 Tahun 2013. Ternyata hal tersebut “palsu” alias tidak sesuai dengan isi permendagri yang dimaksud.  Padahal dalam permendagri sebagaimana yang dimaksud menyebut angka  6.8-7.2 persen; Permendagrinya keliru, mestinya

Permendagri 37/2014.

Fakta di atas mempunyai resiko hokum, yakni pasal 9 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Disitu dikatakan: pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan data administratif diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ayo, diawasi !

Dari fakta di atas tentunya sangatlah kuat untuk dijadikan alasan kita terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Daerah. Tidak lain yang kemudian menjadi implikasinya, bahwa tidak akan terwujud asas penggunaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 13/2006, Pasal 4, ayat 1 “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.