Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 21 Agustus 2014

KUA-PPAS APBD TA 2015 Belum didog, Anggota Dewan Baru Juga harus Ikut Tanggung Jawab

Abdul Rosyid, S.AP.
Devisi Riset dan Pemberdayaan
PUSAKA Sidoarjo
Manuk Gelathik Cucuk’e Biru, Mari Dilantik Ojok Podo Turu demikian guyonan yang seringkali kita dengar dalam sambutan para petinggi organisasi ketika melakukan kegiatan sacral “pelantikan pengurus”. Iwan Fals dalam kritiknya—kepada wakil rakyat—melalui lagu….”anda dipilih, bukan dilotre” ; sudah tidak bisa ditawar lagi, bahwa tugas dan amanah yang diemban oleh anggota DPRD tidak hanya kunjungan kerja dan rekreasi ke luar negeri, tetapi berfikir terhadap arah pembangunan dan nasib rakyat kedepan.

Hari ini, di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan prosesi pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019. Bukan semua baru, ada banyak anggota DPRD yang menjabat pada periode 2009-2014 dan terpilih kembali pada pemilu legislative kemarin, tanggal 9 bulan April 2014.

Pada periode sebelumnya (2009-2014) banyak hal yang harus dievaluasi. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap cukup besar, bahwa dengan periode baru kali ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan, misalkan menghapus/menolak dana jasmas dan selalu tertib dalam pembahasan anggaran (sebagai fungsi budgeting).

Yang paling kongkrit, dan sudah ada di depan mata adalah pembahasan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Semenetara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam draft yang disampaikan oleh tim anggaran (diketuai Sekretaris Daerah) banyak kelemahan. Antara lain terindikasi copy-paste, sebagaimana yang juga pernah dimuat dalam website pusaka sebelumnya, dan data-data yang disajikan masih perlu divalidasi. Hal tersebut merupakan hal yang sangat serius yang harus dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dikukuhkan hari ini, 21 Agustus 2014.

Molornya waktu pengesahan draft KUA-PPAS juga menjadi problem tersendiri, karena sangatlah jelas bahwa Permendagri 13/2006, pasal 86, ayat 3 berbunyi “Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Sampai hari ini masih belum ada kepastian pembahasan, apalagi agenda pengesahan. Apakah mungkin, Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dapat digedog sebelum tanggal 31 Desember ?

Mudah-mudahan anggota DPRD yang baru dapat lebih amanah dan professional dalam membahas KUA-PPAS dan RAPBD TA 2015. Karena 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD (mengikuti periodesasi Kepala Daerah). Kalaupun tidak lebih baik, berarti kita semua akan menunggu waktu atas morat-maritnya arah pembangunan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang.


Yang terakhir, kami segenap tim redaksi pusaka-community.org mengucapkan selamat atas diolantiknya anggota DPRD periode 2014-2019. Semoga (akan) lebih amanah dan dapat menjalankan konstitusi yang sudah ditetapkan. Sekali lagi.. SELAMAT BEKERJA..!

0 komentar:

Posting Komentar