Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 09 Agustus 2014

LEGAL VALIDITY RANCANGAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGRAN 2015 KAB. SIDOARJO

Mekanisme proses anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk selanjutnya disingkat APBD membutuhkan waktu yang panjang, berdasarkan lampiran Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015, bahwa proses APBD dimulai dari perencanaan, pengajuan, pembahasan, pengesahan, dan terakhir pengundangan dan dalam teknis penyusunan APBD TA 2015 harus memperhatikan terkait, penetapan APBD harus tepat waktu, jika dilihat pada tabel 4 permendagri ini, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) harus selesai pada akhir bulan Mei 2014, Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS akhir bulan Juli 2014, Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD pada awal Agustus 2014 dan Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2014).
            Pemeritah Kab. Sidoarjo dalam proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2015, berdasarkan data dari tim Pusaka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan:
  1. Pada peretengahan bulan Juni 2014 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2015 oleh kepala daerah kepada DPRD;
  2. Pada rancangan KUA dan PPAS 2015  pada dasar hukum tidak mencantumkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah tahun2015 dan Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015; dan
  3. Pada akhir bulan Juli sampai Agustus minggu ke I tahun 2014 masih belum ada Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Pemerintahan Daerah kab. Sidoarjo in casu (eksekutif dan legislatif) sebagai pejabat Negara dan dalam menjalankan roda pemerintahan jika mengacau pada asas asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme  yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabiltas. Pemerintahan daerah merupakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, artinya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah harus mengacu pada asas peraturan yang lebih tinggi dan asas peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama dan segala tindakan pemerintahan hendaknya menurut hukum baik in appreance maupun  in reality.
              Proses rancangan KUA dan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 sampai bulan Juli akhir (Agustus awal) belum ada kesepakatan terkait Draft rancangan KUA dan PPAS tsb. Padahal dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015 memberikan batas paling akhir bulan Juli dan seharusnya awal bulan Agustus Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD. Melihat fakta tersebut Pemerintah Kab. Sidoarjo tidak menjalankan asas Profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara. Sedangkan pada isi (materi) dalam  rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 tim kajian pusaka masih melihat pada bab latar belakang yaitu dasar hukum tidak mencantumkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah tahun2015 dan Permendagri No. 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2015, dari fakta tersebut Pemerintah kab. Sidoarjo mengenyampingkan asas kepastian hukum.
            Jika, pada proses rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015   tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan menjadi acuan/dasar hukum dari pedoman penyusunan APBD tahun 2015 in casu (permendagri 37 dan permendagri 27 Th. 2014) tidak hilangkan dari dasar hukum proses pembuatan KUA & PPAS, maka yang menjadi pertanyan adalah, apakah Keputusan/hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kab. Sidoarjo in casu (Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD dan sampai nanti munculnya Peraturan Daerah) itu SAH secara hukum ?.
            Berpikir secara hukum (legal reasoning)  dengan menggunakan asas (lex posterior derogat legi priori) bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, sudah barang tentu rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 yang menjadi dasar hukumnya masih menggunakan Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang pedoman dan penyusunan anggaran tahun 2014, ini tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan kebijkan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan  APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.  Pembentukan peraturan yang memperhatikan nilai yurdis mempunyai keabsahan secara yuridis (legal validity) (Jurnal Konstitusi Volume 1 No. 1 November 2012:MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2012, Hal. 95).
            Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD dan sampai nanti munculnya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2015 Kab. Sidoarjo, yang awalnya  proses rancangan KUA dan rancangan PPAS Kab. Sidoarjo tahun 2015 sudah tidak memperhatikan nilai yuridis, maka keabsahan dari  Surat Edaran kepala daerah dan Peraturan Daerah tersebut tidak mempunyai keabsahan secara yuridis (legal validity). jika pemerintah kab. Sidoarjo memaksakan perda APBD 2015, maka dari segi hukum tindakan demikian harus dianggap sebagai bersifat MELAWAN HUKUM.

Ditulis oleh:
Maulana Hasun SH
Devisi Hukum dan Pendampingan Masyarakat
Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi
           

0 komentar:

Posting Komentar