Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 23 September 2014

BAPPEDA SIDOARJO BELUM OPTIMAL KAWAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Slamet Hermansyah, SH
Koordinator Devisi Hukum dan Perencanaan Pembangunan
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam website resmi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Bappeda mempunyai Misi: “Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

Perencanaan merupakan instrument pembangunan; dan dapat diberikan tafsir bahwa pelaksanaan pembangunan tergantung pada proses dan dokumen perencanaan yang dibuat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa profesionalisme Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam mengawal proses dan menyusun dokumen perencanaan cenderung asal-asalan. Misalkan, draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2015. Dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi, draft tersebut terbukti copy paste (sebagaimana tulisan yang pernah diuploud pada website PUSAKA beberapa minggu yang lalu).

Meskipun masih belum disepakati antara pihak eksekutif dan legislative, rancangan KUA dan PPAS untuk menjadi KUA dan PPAS APBD TA 2015 dapat kita nilai bahwa dalam proses penyusunan rancangan tersebut pihak Bappeda (bagian dari tim penyusun) tidak serius. Disisi lain, Kalau kemudian kita lihat dari alokasi anggaran untuk menyusun draft rancangan KUA dan PPAS tersebut sangatlah besar (lebih dari 900 Juta Rupiah).

Kedua, banyak pelaksanaan pembangunan yang masih belum optimal dan dapat dikatakan “gagal” karena ketidakseriusan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan penelitian terhadap program tersebut. Sebut saja tentang program kawasan agropolitan di Sidoarjo. Penentuan kawasan agropolitan di Sidoarjo kiranya perlu dievaluasi, karena selain program/kegiataannya belum dapat efektif, banyak wilayah lain (kecamatan) yang mempunyai potensi cukup besar di bidang pertanian dan sumberdaya alam.

Hal yang paling penting lagi adalah mempersiapkan sumberdaya guna mengawal implementasi Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Di tahun 2015 pemerintah pusat akan memberikan alokasi anggaran untuk desa sebesar 1 Milyar hingga 1,4 Milyar. Hasil pengamatan dan interview yang dilakukan oleh tim PUSAKA kepada beberapa pihak, bahwa Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bappeda dan SKPD (terkait) sudah melakukan sosialisasi tentang agenda hal tersebut (implementasi UU 6/2014). Namun, kalaupun kita boleh jujur, bahwa sumberdaya yang ada di pemerintahan desa sangatlah terbatas untuk “mampu mengelola dana sebesar itu”. Indikasinya adalah, sampai detik ini masih banyak pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal panduhan teknis penyusunan RPJMDes sudah ada sejak tahun 2007 (Permendagri 66/2007). Apa yang selama ini dilakukan oleh Bappeda ?

Hingga hari ini, di lingkungan Bappeda masih belum ada indikasi berjalannya program/kegiatan sebagai trobosan untuk membangun sebuah system perencanaan yang efektif dan massif (dari desa hingga Kabupaten), dalam rangka menyambut undang-undang desa yang baru. Dan berkaitan dengan kinerja Bappeda, masih banyak fakta lain yang dapat menjelaskan “ketidakseriusan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya” untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. 

0 komentar:

Posting Komentar