BAPPEDA SIDOARJO HARUS DIAUDIT (Ada Perencanaan Dan Realisasi Kinerja Yang Tidak Rasional)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo harus segera diaudit kinerjanya, karena dari kajian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) ada kegiatan yang ganjil, yakni terkait dengan penyusunan KUA dan PPAS. Proses kajian yang kami lakukan bersumber dari beberapa dokumen, antara lain Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013, Dokumen Perencanaan anggaran (Buku APBD) pada TA 2014 beserta perubahannya, dan draft KUA/PPAS Tahun anggaran 2015.

Dalam LKPJ tahun 2013, Bab IV, item 7, tentang perencanaan pembangunan menjelaskan beberara dokumen perencanaan pembangunan dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Pada halaman 106-326 terdapat kolom yang menyebutkan jenis dokumen yang sudah dihasilkan, yakni ada 67 dokumen. Dalam kolom ke 67 disebutkan “penyusunan KUA dan PPAS”. Logikanya, untuk tahun anggaran tertentu berkewajiban untuk membahas/menyusun dokumen perencanaan tahunan tahun depan; untuk TA 2014 berarti disusun pada TA 2013.

Kalaupun kita amanti kolom tersebut, ternyata penyusunan dokumen TA 2014 sudah ada, artinya sudah disusun, tepatnya berada pada kolom no. 33, sedangkan untuk perubahan KUA dan PPAS TA 2013 berada pada kolom no.34. Yang no. 67 hanya disebut “penyusunan KUA dan PPAS” tanpa ada keterangan tahun berapa. Hal tersebut patut dicurigahi bahwa laporan kinerja yang dibuat oleh Bappeda “tidak jelas” dengan arti kata “mengada-ada”.

Kedua, besaran alokasi dalam penyusunan KUA-PPAS terlalu besar, sehingga dapat dinilai tidak patut. Berikut data alokasi anggaran penyusunan KUA-PPAS:

No	Tahun Aggaran	Besaran Alokasi (Rp)
1	2013	495.861.000,00
2	2014	1.025.330.000,00
	2015	1.026.100.000,00

Sumber: Hasil olahan tim data PUSAKA

Pada tahun anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp. 8.000.000,00 dari Rp 487.861.000, menjadi Rp 495.861.000,00 (perubahan). Begitu juga pada tahun anggaran 2014 terjadi penurunan sebesar Rp 4.170.000,00 dari 1.029.500.000,00 menjadi Rp 1.025.330.000,00 (Perubahan).

Begitu besarnya anggaran untuk penyusunan KUA dan PPAS di dua tahun terakhir. Disisi lain, kualitas draft/dokumen yang ada sangat diragukan sebagaimana yang telah kami sajikan pada tulisan sebelumnya. Untuk itu, kami berharap kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah inspektorat untuk melakukan audit terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Karena masih banyak sektor pembangunan yang lain yang masih membutuhkan alokasi anggaran, misalkan di dunia pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat.