Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 02 Desember 2014

REORIENTASI RAPERDA APBD KABUPATEN SIDOARJO TA 2015

Anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 secara marathon. Karena proses pembahasan terkena kendala teknis kedewanan pada dua bulan terakhir, sehingga pembahasan molor. Bulan Desember sudah tiba, dealine pembahasan Raperda kurang hitungan hari. Pertanyaannya, apakah pembahasan yang dilakukan oleh anggota badan anggaran dapat optimal ? Sebagaimana yang menjadi catatan hasil diskusi yang dilakukan oleh tim PUSAKA; Banyak hal yang harus dievaluasi sebelum Raperda  tersebut digedok pada 31 Desember 2014.
Antara lain catatan hasil diskusi yang dilakukan oleh tim PUSAKA adalah, dalam pembahasan Draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Draf KUA/PPAS tahun 2015) terbukti ada kesamaan redaksional pada bab I. Kesamaan yang dimaksud adalah  kesamaan redaksional dengan KUA/PPAS tahun 2013. Dasar hukum Permendagri No. 37 2014 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 tidak menjadi dasar hukum dalam proses pembauatn Draf KUA/PPAS tahun 2015.
Dan, apabila secara detail kita baca dari draft tersebut ada fakta data yang menyebutkan bahwa “pertumbuhan ekonomi Kab. Sidoarjo untuk tahun 2015 masih mengacu pada Permendagri 27 tahun 2013 dengan menagertkan 7 % (tujuh Persen), padahal dalam Permendagri 27 tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 6,8 %. Hal tersebut dapat kita nilai bahwa tim perumus draft KUA/PPAS kurang kapabel, karena tidak mengikuti perkembangan regulasi yang telah menjadi ketetapan pemerintah.          
            Terdapat dua madzab dalam pengawasan penyusunan Perda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni mazhab evaluasi dan mazhab klarifikasi. Mazhab avaluasi ini memeliki paradigma yang bersifat prefentif, maksudnya sebelum ditetapkan menjadi Raperda, mendaptkan koreksi atau perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang berupa Perda memiliki paradigmanya represif. Proses pembentukan Perda harus memenuhi syarat material dan syarat formil, dimana syarat materil adalah syarat materi muatan dan syarat formil adalah syarat tentang tata cara pembentukannya, syarat meteril nantinya melahirkan judicial review.
Terdapat tiga pilar harus kita pahami dalam membaca peraturan perundang-undangan, yaitu; 1. kewenangan, 2. Prosedur dan 3. Substansi. Jika kita kaitkan dengan RAPBD 2015 Kab. Sidoarjo pada prosdur,  pada bulan Juli akhir sampai minggu ke I Agustus  2014 masih belum ada kesepakatan antara Kepala Darah dan DPRD atas Rancangan KUA/PPAS 2015 padahal mengacu pada permendagri 37 tahun 2014 paling lambat akhir bulan Juli sudah ada Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan awal bulan Agustus Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. tidak adanya kajian yang mendalam terkiat Draf KUA/PPAS tahun 2015 ini terbukti dengan adanya kesamaan pada bab I dalam draft KUA/PPAS tahun 2015 dengan bab 1 draf KUA/PPAS tahun 2013 dan dasar hukum masih mengacu pada permendagri 27 tahun 2013, Kemendagri yang berhak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap APBD.
            Anggaran penyusunan draft KUA/PPAS APBD TA 2015 begitu besar sekitar Rp. 1.026.100.000.00 seharusnya out put yang dihasilkan juga baik, baik dari segi materi dan formilnya, tapi kenyataannya masih terdapat beberapa catatan seperti yang ditulis di atas, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kelemahan tersebut karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap penyelengara negara dalam hal ini pemerintah daerah kab. Sidoarjo baik eksekutif maupun legislatif, sehingga penyelenggra mengenyampingkan asas asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas akuntabiltas dan asas proporsionalitas. Ataukah karena organ pembuat undang-undang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan terkait pembentukan peraturan perundang undangan. (MIKA)

0 komentar:

Posting Komentar