Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 14 Februari 2015

Ada indikasi DPPKA mengabaikan Rekomendasi BPK

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK-P Jatim) tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan pengelolaan pajak non PBB oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset tidak tertib, sehingga berdampak pada lemahnya akurasi identifikasi wajib pajak dan terjadinya perhitungan saldo yang tidak akurat pada beberapa wajib pajak, karena data base piutang pajak  masih dikelola dalam format Microsoft Excell.

System pengelolaan/penatausahaan pengelolaan keuangan di sektor pajak harus dibenahi oleh DPPKA agar tidak terjadi hal yang sama. Artinya bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh DPPKA adalah membuat system baru dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga program intensifikasi pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan optimal. Teknologi informasi yang dimaksud adalah bisa dengan membuat system aplikasi penataan database yang dapat mengawal implementasi program tersebut bisa efektif dan efisien. Serta mempermudah layanan pembayaran oleh masyarakat kepada dinas terkait.






Dari studi dokumen yang dilakukan oleh PUSAKA dapat ditarik kesimpulan bahwa program DPPKA pada tahun anggaran 2015 tidak mencerminkan keseriusannya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-P. Hal tersebut kita temukan dalam tabulasi daftar program/kegiatan DPPKA pada TA 2015. Komponen Belanja yang terdaftar tidak menyebutkan urgensi persoalan yang ada, justru yang ada (seakan) hanya sebatas rutinitas seperti tahun sebelumnya. Berikut tabelnya:

Sumber data: Website Bappeda Kab. Sidoarjo
Dalam tabel di atas tidak ada kegiatan yang spesifik untuk menjawab problem yang disampaikan oleh BPK-P. misalkan berkaitan dengan akurasi data. Kalaupun DPPKA serius atas rekomendasi BPK-P tentunya ada kegiatan untuk pengadaan software guna penataan data base wajib pajak. Dalam tabel tersebut ada belanja jasa sebesar Rp 171.500.000,-, entah jasa apa yang dimaksud ? apakah dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan akan dipihak ketigakan dengan melalui kontrak jasa konsultan, atau apa ? atau memang kepala DPPKA lagi bingung untuk membuat kegiatan (apa) guna menjawab problem yang disampaikan BPK-P ?. Dalam tabel tersebut juga ada item belanja pengadaan barang dan jasa sebanyak delapan paket sebesar Rp 5.350.000 pengadaan apa yang dimaksud ? apakah kemudian cukup untuk belanja pengadaan aplikasi data base seperti yang dimaksud ?


Disisi lain, dalam dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak adalah dengan meningkatkan pelayanan pembayaran pajak. Apakah peningkatan pelayanan berbentuk pemberian hadiah ? yang pasti dalam tabel di atas tidak menyebutkan kegiatan yang bersifat inovatif dalam mendorong program intensifikasi pendapatan asli daerah.

0 komentar:

Posting Komentar