KINERJA DPPKA KAB. SIDOARJO KURANG OPTIMAL

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, serta merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Catatan yang tertulis dalam dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2014, 75.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014, tanggal 26 Mei 2014, bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Neraca per 31 Desember 2013 menyajikan piutang retribusi daerah dan piutang lain-lain masing-masing sebesar Rp 7.036.605.554,00 dan Rp 96.262.517.785,00.

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo periode tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa diantara piutang retribusi dan piutang lain lain terdapat piutang yang tidak mengalami perkembangan atau upaya penyelesaian yang berarti, sejak tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, sampai dengan posisi per 31 Desember 2013. Berikut tabelnya:

Rincian Piutang yang tidak mengalami perubahan dari Tahun 2012 ke Tahun 2013

dan tahun perubahan terakhir

Tabel di atas dapat kita nilai bahwa instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjadi piutang yang berlarut-larut hingga beberapa tahun. Tentunya hal tersebut dijadikan materi dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan oleh DPPKA dan para anggota DPRD yang mempunyai fungsi control serta budgeting.

Dan Pelaksanaan program /Kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak merubah obyek dan subyeknya (intensifikasi) selalu diberikan alokasi anggaran untuk operasional. Namun fakta diatas sangatlah jelas bahwa pengalokasian dana untuk operasional program intensifikasi dapat dibilang kurang optimal bahkan gatot (gagal total). Disisi lain, dengan semangat otonomi daerah, pendapatan asli daerah merupakan tumpuhan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan; ketika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah maka pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan dapat optimal pula.