Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Sabtu, 21 Februari 2015

PDAM MENGINGKARI SK BUPATI

Pada tahun 2014 Bupati Sidoarjo selaku Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 30 Tahun 2014 berkaitan dengan Kenaikan tarif pelayanan air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, selaku salah satu Badan Usaha Milik Daerah. Komitmen PDAM menaikkan tariff sebesar 5 persen (setiap tahunnya) mulai tahun 2014 hingga tahun 2017.

Semua pelanggan dan pengguna layanan PDAM tahu, pada ruang pelayanan di kantor PDAM terdapat brosur yang dapat diambil bebas oleh setiap pengunjung/pengguna layanan, yang berisikan tentang besaran tarif. Setalah kami kaji ternyata besaran yang diumumkan oleh PDAM dalam brosur melebihi komitmen yang mengacu pada Surat Keputusan Bupati, yakni kenaikan 5 persen dalam setiap tahun. Berikut bentuk brosur yang kami ambil di website PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo:


Setelah kami cermati dan kita hitung pada tiap tahun besaran tarif yang ada, ternyata kenaikannya rata-rata sebesar 8 persen setiap tahunnya. Pertanyaannya, apa motif dari jajaran PDAM Delta Tirta melakukan hal itu ? apakah akan merampok profit perusahaan daerah untuk kepentingan pribadi (oknum) atau apa ?

Disisi lain, bahwa selama ini PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo seringkali melakukan hal-hal diluar prosedur. Misalkan pada rincian piutang pemerintah daerah yang dicatat oleh DPPKA antara lain PDAM Delta Tirta Tidak menyetorkan laba bersih selama dua tahun, yakni 2012 dan 2013 sebesar Rp. 5.725.722.688,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)..

Agar tidak terjadi kebocoran profit yang ada di PDAM Delta Tirta, tentunya kita berharap ada penertiban (audit) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan nilai profit dan perencanaan yang telah dibuat oleh para Direksi di PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo.

0 komentar:

Posting Komentar