Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 04 Maret 2015

PEMBELIAN TIKET PESAWAT ANGGOTA DEWAN DI MARK UP

Preseden buruk di lembaga DPRD Kabupaten Sidoarjo dari masa ke masa. Periode tahun 1999-2004, semua tahu bahwa ada penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dan anggota DPRD yang dinilai oleh penegak hokum merugikan uang Negara sebesar 21 Milyar. Wal hasil semua pimpinan dan anggota DPRD periode 1999-2004 mendekam dijeruji besi.

Pada masa berikutnya, pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo juga terjerat problem (menurut BPK) karena tidak memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Bupati dalam mengelola dana daerah sebesar 50 Milyar untuk deposito, hingga melibatkan periode 2009-2014, karena rekomendasi BPK untuk membuatkan surat keputusan terkait dengan persetujuan dana tidak segera direalisasi. Belum lagi soal dana talangan kepada Deltras yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sebesar 3 Milyar.

Lagi, dalam Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 untuk laporan keuangan TA 2013 di kantor DPRD terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu sehingga merugikan uang Negara sebesar Rp 528.771.969,82. BPK melakukan penelusuran dengan menguji bukti pertanggungjawaban  realisasi  Belanja  Perjalanan Dinas Luar Daerah berupa tiket pesawat dan boarding pass dilakukan dengan mendasarkan  pada database manifest penumpang  pesawat yang dimiliki BPK RI dan hasil konfirmasi  kepada maskapai  penerbangan.  Pengujian atas tiket pesawat dan boarding pass dilakukan dengan membandingkan  data yang tercantum dalam tiket  antara  lain nomor  tiket,  nama  penumpang,  tanggal  dan jam keberangkatan serta harga tiket dengan manifest penumpang pesawat yang diperoleh dari database yang dimiliki BPK RI dan hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa ada selisih harga dalam realisasi harga tiket yang dibeli. Selisih  dari harga tiket penerbangan  yang dimaksud  adalah  selisih atas tiket pergi dan pulang atas perjalanan dinas yang realisasi hari pelaksanaannya sesuai dengan surat tugas.Harga tiket dalam pertanggungjawaban  lebih tinggi dari harga tiket yang sebenarnya (harga tiket yang tertera berdasarkan manifest dari database GI dan hasil konfirmasi maskapai penerbangan LA). Nilai dari ketidakcocokan nama dan selisih antara harga berdasarkan manifest penumpang dengan bukti pertanggungjawaban  belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp528.771.969,82 , yang terdiri dari:

1)  Selisih harga antara dokumen pertanggungjawaban  dengan data manifest pada
GI sebesar Rp448.857.169,82
2)  Ketidaksesuasia nam antar dokume pertanggungjawaba denga data
manifest pada GI sebesar Rp2.912.600,00
3)  Selisih harga antara dokumen pertanggungjawaban  dengan data manifest pada
LA sebesar Rp77.002.200,00.
(Secara detail siapa-siapa anggota DPRD yang masuk pada table yang telah diaudit oleh BPK akan kami tayangkan pada edisi berikutnya)

Problem di atas sangat kongkrit, tentunya kami berharap kepada institusi penegak hokum agar dapat mengaudit (kembali) lebih mendalam, dan apapun hasilnya kami berharap agar ke depan tidak terulang kembali di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo.


0 komentar:

Posting Komentar