Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 08 Juni 2015

Pemda Harus Tegas Terhadap Perizinan Ritel Modern

Tahun ini agenda di Gedung DPRD Kab. Sidoarjo antara lain adalah membahas tentang RAPERDA PERIZINAN Ritel Modern. Tdk lain, yang kemudian menjadi motivasi adalah menjamurnya ritel modern di kawasan perkampungan yang dapat mematikan sumber pendapatan/ alat produksi yang dibangun sebagian masyarakat kita berbasis "meracang" atau kios kecil yang menyediakan sembako dan kebutuhan harian lainnya.

Di tahun sebelumnya,  kelembagaan DPRD Kab. Sidoarjo pernah membentuk penitia khusus (Pansus)  guna membahas ritel yang melanggar hukum. Hasil kajian yang dilakukan Pansus,  banyak ritel modern (indomart, alfamart, dan sejenisnya)  yang tidak mengantongi izin sehingga perlu ada tindakan yang kongkrit dari pihak eksekutif.  Namun hingga hari ini masih belum ada tindakan yang berarti dari pemerintah,  indikasinya pada akhir bulan kemarin telah muncul protes masyarakat terhadap pendirian ritel modern (indomart) di Desa Sidokerto,  Kec. Buduran. Menurut sebagian warga yang protes atas berdirinya indomart tersebut,  bahwa keberadaan indomart tersebut dapat berdampak negatif pada pedagang kecil di sekitar ritel. 

Hasil penelusuran tim pusaka community didapatkan informasi dari warga bahwa bulan kemarin  tertanggal 3 Mei 2015, warga masyarakat di sekitar bangunan indomart sudah melayangkan surat kepada Bupati Sidoarjo agar mencabut izin pendirian indomart tersebut,  namun belum ada tindak lanjut. Dan perwakilan warga ada yang sudah mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu pimpinan wakil mereka di DPRD, namun masih gagal untuk mengagendakan audiensi. Hingga hari ini belum ada jawaban dari Pemda dan DPRD.

Kalau kita tinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 ayat 1 dijelaskan,  “Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a.Memperhitungkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat, keberadaan  Pasar  Tradisional,  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara  Hypermarket  dengan  Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Harapan besar kita, badan legislasi yang bertanggungjawab atas Raperda yang mengatur tentang keberadaan bangunan ritel modern dapat menjadikan kepentingan masyarakat menjadi motivasi yang utama, tidak justru mengawal kepentingan pengusaha.


0 komentar:

Posting Komentar