KPUD HARUS (LEBIH) PROFESSIONAL DAN NETRAL

Adi Surya Supraba,SE
Devisi Data dan Kajian Pemilu

Berdasarkan Undang-undang No.08 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Serentak se Indonesia sebanyak 269 Daerah, dan di Jawa Timur sebanyak 19 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tanggl 9 Desember 2015, antara lain Kabupaten Sidoarjo.

Menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo, tentunya kita semua berharap bahwa pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidoarjo dapat lebih professional, tidak seperti pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Antara lain, membuat perencanaan anggaran. Pada pilkada tahun ini (2015) KPUD Kabupaten Sidoarjo terbukti membuat perencanaan anggaran yang dapat dikatakan tidak optimal sehingga perlu dilakukan revisi. Sebagaimana yang direlease oleh banyak media massa pada pertengahan bulan kemarin, tentang honor anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Kedua, pada pemilu sebelumnya pengelolaan data pemilih (DPT) selalu terjadi kemoloran jadwal, dan dapat dipastikan banyak data yang tidak valid. Misalkan, banyak penduduk yang mempunyai udangan ke tempat pemungutan suara (TPS) lebih dari satu, serta banyak penduduk yang masih belum terdaftar dalam DPT. Pada konteks ini, tentunya kita semua berharap tidak akan terulang, karena berkaitan dengan hak konstitusi sebagai warga Negara yang mempunyai hak pilih.

Ketiga, tentang hasil rekapitulasi. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA), bahwa dokumen rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu Legislatif terjadi selisih (kurang/lebih). Metode yang kami lakukan dengan melakukan penjumlahan ulang melalui program microsof office (excel) dengan menggunakan rumus yang mengikutinya. Tentunya ada competitor politik dalam proses pemilu yang dirugikan dengan pengurangan jumlah suara dalam rekapitulasi.

Ketiga hal tersebut, tentunya vital yang harus dibenahi oleh KPUD Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015. Jangan sampai proses politik guna menentukan pemimpin Sidoarjo lima tahun ke depan ternodai oleh oknum-oknum penyelenggara yang tidak bertanggungjawab karena tidak mempunyai integritas terhadap dinamika berdemokrasi, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemilu yang “cacat hokum”. Kalaupun tidak, kita semua sah berasumsi bahwa dengan hasil pemilu netralitas penyelenggara perlu dipertanyakan.