Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 11 Agustus 2015

FUNGSI KONTROL DPRD MANDUL

Berdasarkan Peraturan perundang undangan yang ada bahwa DPRD Kabupaten mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (kontrol). Begitu juga di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, juga mempunyai fungsi yang sama karena hal tersebut merupakan "mandat konstitusi" kita. Namun Kalau kita cermati dari kinerja yang Sudah dilakukan oleh anggota DPRD periode terbaru (2014-2019) hingga pertengahan tahun 2015 ternyata masih belum optimal dan cenderung "mandul", khususnya pada fungsi pengawasan sebagai representasi kepentingan masyarakat Sidoarjo.

Kemarin, Tgl 11 Agustus 2015, telah dilakukan paripurna tentang KUA dan PPAS RAPBD TA 2016, Bisa dipastikan bahwa dalam pembahasannya akan asal-asalan. Indikasi tersebut dapat kita potret pada pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015, pada draft tersebut Terbukti copy paste dan sebagian datanya terindikasi "palsu", namun tidak ada tindakan yang berarti dari anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, tentang agenda pembahasan Perda 38 Tahun 1998 tentang PD ANEKA USAHA. Bahwa perda tersebut diagendakan Untuk direvisi karena direkomendasikan BPKP Jatim pd tahun 2014. BPKP Manila Bahwa ada perbedaan Nilai penyertaan modal Antara Ketetapan perda Dengan Fakta yang tercatat di Neraca keuangan perusahaan. Badan anggaran (DPRD)  tentunya dapat lebih cerdas Dalam melakukan kajian tentang PD ANEKA USAHA, bukan kemudian melakukan kegiatan Setelah mendapat rekomendasi dari BPKP.

Harusnya Badan anggaran DPRD Kab. Sidoarjo lebih bisa mencermati problem dari PD ANEKA USAHA, bahwa pada perusahaan tersebut tidak Hanya di sektor penyertaan modal. Tetapi Banyak problem disana, Antara lain setoran Hasil laba Bersih; Bahwa PD ANEKA USAHA yang beroperasi tidak Hanya unit USAHA DELTA GRAFIKA, melainkan Banyak unit usaha yang lain sebagai pengembangan perusahaan tersebut, Antara lain DELTA GAS.

Rekomendasi BPKP pada TA 2013 dan dikeluarkan pada tahun 2014, hingga Bulan ini DPRD masih belum membahas tentang Perda PD ANEKA USAHA. Padahal kita semua tahu bahwa PD ANEKA USAHA tersebut dibentuk untuk mengelola sumberdaya yang menjadi potensi daerah guna peningkatan Pendapatan asli DAERAH (PAD). Dengan semangat Ketika PAD meningkat Biaya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo bertambah, dan masyarakat Sidoarjo akan Semakin sejahtera.

0 komentar:

Posting Komentar