Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 23 Agustus 2015

KPUD DAN PANWASLU TIDAK PROFESIONAL (2)

Proses rekapitulasi hasil coklit DP4 oleh PPS dan PPDP sudah berlangsung. Sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPUD, tahapan selanjutnya adalah penetapan (hasil coklit) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya akan ditetapkan menjadi DPT.

Dinamika dalam pemilihan umum setelah rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah materi sengketa yang dilakukan oleh candidate terkait dengan "dugaan kecurangan; manupalasi dan penggelembungan suara oleh oknum tertentu". Bukan tidak mungkin akan terjadi pada Pilkada Sidoarjo 2015. Karena tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara "sangat amburadul", khususnya pada proses Pemutakhiran Data Pemilih.

Seperti yang sudah kita bahas pada edisi sebelumnya, bahwa data yang dijadikan acuan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih (DP4)  carut - marut. Hal tersebut tidak hanya profesionalitas KPUD yang diragukan, melainkan kinerja Panwaslu juga bisa dibilang bermasalah karena tidak melaksanakan amanat Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2015, Bab 2 Tentang Pengawasan terhadap Penyerahan DP4, Pasal 7, ayat 1 poin d, yang menyatakan bahwa "pemeriksaan keakuratan data DP4 secara manual dan/atau berbasis teknologi informasi".

Indikasi yang paling kuat, dari hasil obsevasi tim PUSAKA bahwa DP4 yang diberikan Kepada PPS dan PPDP masih banyak yang tidak tercatat alamat lengkap. Harusnya hal tersebut tidak terjadi kalaupun Panwaslu taat terhadap regulasi yang ada. Sehingga ketika ada data yang "tidak valid" tidak hanya KPUD yang bertanggungjawab, melainkan Panwaslu juga harus bertanggungjawab.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh PUSAKA menyimpulkan bahwa amburadulnya data pemilih yang tidak melalui tahapan dengan optimal, bisa dipastikan  bahwa hasil dari proses Pemutakhiran Data Pemilih menjadi "TIDAK VALID". Dengan demikian dapat membuka ruang kepada para belantik politik untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada nanti. Dan ketika terjadi kecurangan, maka dapat memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat (menjadi korban oleh kepentingan elite politik yang bersifat sesaat.

0 komentar:

Posting Komentar