Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 21 Agustus 2015

KPUD DAN PANWASLU TIDAK PROFESIONAL

Undang-undang No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten\Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Namun, Keduanya berjalan pada fungsi dan peran masing-masing sebagaimana amanah konsitusi, yakni KPUD diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah, sedangkan Panwaslu diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA), menyebutkan bahwa telah banyak terjadi pelanggaran terhadap kedua institusi tersebut (KPUD dan Panwaslu Kab. Sidoarjo, red) pada rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar nanti tanggal 9 Desember 2015. Sehingga kalaupun kita "boleh" memberikan penilaian kedua institusi tersebut bisa kita nilai "tidak professional"

Pelanggaran yang dimaksud antara lain proses Pemutakhiran Data Pemilih. Dari hasil investigasi dan observasi Devisi Kajian Pemilu PUSAKA, banyak petugas PPDP yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena data DP4 yang menjadi pegangan para petugas PPDP amburadul; banyak data yang harus dilakukan verifikasi ulang, sehingga petugas PPDP melakukan tugas yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya. Misalkan, petugas PPDP yang seharusnya hanya melakukan coklit (PKPU No. 4 Tahun 2015, Pasal 10) tetapi juga melakukan rekapitulasi ulang terhadap calon pemilih di TPS setempat. 

Terbukti masih banyak calon pemilih yang tercatat ganda, dan banyak masyarakat yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Sidoarjo tapi tercatat di DP4, serta banyak masyarakat yang tidak teridentifikasi tempat tinggalnya karena tercatat RT-RW. 00. Hal tersebut harusnya tidak terjadi, kalaupun KPUD melakukan verifikasi data pemilih hasil singkronisasi oleh KPU (PKPU No. 4 Tahun 2015, pasal 9, ayat 2).

Pada konteks ini, tentunya fungsi Panwaslu Kabupaten Sidoarjo untuk dapat memberikan rekomendasi atas tahapan dan proses tersebut. Hingga proses rekapitulasi terhadap hasil coklit masih belum ada tanda -tanda ada upaya perbaikan.  Kalau kemudian kita berfikir resiko, bahwa hal tersebut  (yang dilakukan oleh KPUD melalui petugas PPDP) berpotensi menghilangkan hak konstitusi warga negara yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil hak politiknya, dan dapat memberikan ruang kepada para "belantik politik" untuk melakukan kecurangan di tanggal 9 Desember 2015 nanti.

0 komentar:

Posting Komentar