Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 06 Agustus 2015

KPUD HARUS TRANSPARAN TERHADAP HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ANDRI KURNIAWAN,SE
Menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo yang mempunyai hak politik di tanah delta, tentunya kita semua berharap bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu, 9 Desember 2015 akan berjalan optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat Sidoarjo. Artinya bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa khidmat 2015-2020 berjalan jujur, adil dan transparan (PKPU No.02 tahun 2015, pasal 2, ayat 2) tanpa mendiskreditkan terhadap paslon tertentu.

Proses rekrutmen anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh KPUD. Tidak ditemukan pengumuman oleh KPUD terhadap hasil tes yang dilakukan, baik hasil tes tulis maupun interview (melalui media massa, baik elektronik maupun cetak). Sehingga masyarakat tidak dapat menilai kapasitas dan kapabilitas calon pelaksana di tingkat kecamatan. Untuk itu, kita semua berharap pada tahapan verifikasi administrasi paslon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkompetisi pada bulan Desember nanti, KPUD dapat lebih terbuka karena itu juga merupakan hak masyarakat untuk dapat mengetahui calon pemimpinnya pada lima tahun mendatang. Sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU No.01 Tahun 2015, pasal 17, yang berbunyi: “…………………………menyediakan  dokumen  Informasi  berupa kebijakan  resmi  yang  menyangkut  implementasi  peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan  terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu”.

Dari salah satu sumber media massa harian (cetak), yang diterbitkan hari ini, 6 Agustus 2015, mengutip pernyataan Ketua KPUD Sidoarjo, bahwa batas verifikasi administrasi berakhir pada tanggal 7 Desember 2015. Sebagaimana sumber media tersebut menyatakan bahwa hingga tanggal 6 Agustus 2015 keempat paslon masih belum mengembalikan berkas kepada KPUD guna melengkapi kekurangan datanya; surat keterangan bebas hutang yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.


kebijaksanaan KPUD sebagai institusi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pilkada 2015 ditunggu oleh semua elemen masyarakat Sidoarjo. Kalaupun pada deadline yang sudah ditentukan ada paslon yang tidak dapat memenuhi persyarakatan, sudah seharusnya “dicoret”. Namun pada konteks ini, KPUD tetap harus obyektif dan tidak mendiskreditkan paslon tertentu. Tidak lain, agar hasil pemilihan kepala daerah pada 9 Desember nanti benar-benar dapat legalitas dari masyarakat Sidoarjo.

0 komentar:

Posting Komentar