Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 25 Agustus 2015

MASYARAKAT PUNYA HAK TERHADAP DOKUMEN PASLON KEPALA DAERAH

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo sudah pada tahapan penetapan pasangan calon (Paslon), kemarin 24 Agustus 2015. Ada empat Paslon yang berkompetisi untuk merebut simpati masyarakat Sidoarjo guna memperoleh dukungan dan suaranya pada tanggal 9 Desember nanti.

Empat Paslon yang ditetapkan oleh KPUD (disetujuhi oleh Panwaslu) tentunya mempunyai latarbelakang yang berbeda-beda. Ada yang (sebelumnya) mempunyai aktivitas sebagai pengajar (akademisi), pengusaha, dan murni politisi. "Agar tidak tidak memilih kucing dalam karung" menjadi hak masyarakat terhadap penyelenggara sebagaimana yang tertera dalam PKPU No. 9 Tahun 2015.

Selain PKPU No. 9 Tahun 2015, peraturan yang melindungi hak masyarakat tersebut adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Dokumen paslon termasuk kategori dokumen publik, sebagaimana yang tertera dalam pasal 1, Ayat 2, yang berbunyi "Informasi Publik adalah inform asi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim , dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yangberkaitan dengan penyelenggara dance penyelenggaraan negaradan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publiklainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta inform asilain yang berkaitan dengan kepentingan publik".

Dan kalau mengacu pada peraturan tersebut lembaga penyelenggara pemilu termasuk lembaga publik (pasal 1, ayat 3), yang mempunyai kuwajiban untuk memberikan dokumen publik apabila ada masyarakat yang memintanya. Adapun pasal tersebut berburbunyi: Badan Publik adalah lem baga eksekutif, legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atauorganisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Apabila ada kelompok masyarakat atau perseorangan "ketika meminta dokumen tersebut, dan ditolak", yang bersangkutan bisa melaporkan ke pengadilan, sebagimana yang diaebutkan dalam pasal 4, ayat 4, yang berbunyi: Setiap Pemohon Inform asi Publik berhak m engajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam m em peroleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

0 komentar:

Posting Komentar