Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 31 Agustus 2015

Panwaslu Kurang Cermat Awasi Pengadaan APK

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM, bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten-Kota mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya (Pasal 6, Ayat 3). Namun, Kalau kita amati dari proses tahapan yang dilakukan oleh KPUD dapat kita nilai bahwa fungsi pengawasan oleh panwaslu belum optimal, terbukti "proses pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian masih carut -marut".

Tanggal 27-28 Agustus 2015 hampir semua media massa menulis berita tentang "lambatnya pengadaan alat peraga kampanye (APK) oleh KPUD". Dengan alasan bahwa pasangan calon (paslon)  baru menyampaikan design gambar, sehingga masih butuh waktu untuk melakukan cetak APK paslon.

Disisi lain, kalaupun kita kaji dari dokumen pengadaan yang ada di dokumen rencana umum pengadaan (RUP)  bahwa nilai pengadaan APK senilaiRp. 1.280.500.000 dengan metode lelang umum. Dalam RUP tersebut dicatat bahwa proses lelang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015 hingga 25 Juli 2015 dan pelaksanaan kegiatan tercatat 27 Juli 2015 hingga 25 Agustus 2015.

Pada tahapan yang dijadwal oleh KPUD bahwa penetapan paslon pada tanggal 24 Agustus 2015. Sedangkan batas  pelaksanaan kegiatan pengadaan tanggal 25 Agustus 2015. Disisi lain, statmen Ketua KPUD pada media massa tertanggal 28 Agustus 2015 mengatakan bahwa APK masih proses cetak. Artinya bahwa pelakasanaan kegiatan pengadaan APK oleh penyedia (pihak ketiga pemenang lelang)  tidak sesuai jadwal. Pertanyaannya, kemana Panwaslu?  Bagaimana Panwaslu melakukan pengawasan dalam proses pengadaan logistik Pemilu?

Seharusnya dalam proses perencanaan yang dibuat oleh KPUD berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa juga mempertimbangkan jadwal tahapan, agar pelaksanaan tahapan bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Sehingga pada konteks ini, dari paslon tidak ada yang merasa terdiskriminasi oleh tahapan yang dilakukan oleh KPUD. Dan kiranya dalam melaksanakan tugas pengawasan, panwaslu dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Tidak lain, adalah "mandat konstitusi" guna mengawal proses pemilu yang bersih dan dapat legitimasi dari masyarakat Sidoarjo.

0 komentar:

Posting Komentar