Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 17 Agustus 2015

POLITISASI P-APBD TA 2015

Tanggal 14 Agustus 2015 Telah dilaksanakan paripurna di gedung DPRD Kab. Sidoarjo, dengan agenda "pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015". Pada momentum kali ini tentunya kita semua berharap bahwa dalam pembahasan Perubahan Anggaran tersebut akan berjalan optimal, sesuai dengan harapan masyarakat Sidoarjo. Artinya, tidak ada manipulasi atau akal-akalan dari oknum birokrasi dan anggota DPRD mengingat pada bulan Desember nanti ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dimana para pelaku politik (oknum birokrasi dan anggota DPRD) melibatkan diri dalam dukung-mendukung candidate, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi tersebut.

Monitoring oleh masyarakat dalam proses pembahasan Perubahan APBD TA 2015 sangat dibutuhkan, guna wakil Rakyat yang terhormat tidak main-main dalam membahas uang Rakyat tersebut. Hasil kajian Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) menyebutkan bahwa ada beberapa skandal penyalahgunaan wewenang yang berpotensi untuk dimainkan oleh oknum di gedung DPRD dan pelaku birokrasi untuk kepentingan politik mereka. Antara lain, Pendapatan Hasil kerjasama pengelolahan asset Pemda, setoran laba bersih pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain sebagainya.

Mengutip dari dokumen hasil kajian yang dilakukan oleh Bagian Kerjasama Setda Kab. Sidoarjo tahun 2013 tentang Analisis Rencana dan Manfaat Kerjasama Pemanfaatan Asset Daerah untuk Food Carnival, pada bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, huruf D, bahwa nilai tanah seluas 2.370 M2 untuk Food Carnival adalah Rp. 5.055.210.000, dan jika dikerjasamanakan maka kontribusi untuk Pemda Kab. Sidoarjo minimal Rp. 166.821.930 pada tahun pertama, Dan naik 5 persen per tahun sesuai asumsi kenaikan NJOP.

Disisi lain, dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki PUSAKA berkaitan dengan bagi hasil pengelolaan asset Pemda yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk bangunan mall, pertokohan, dan hotel di Jalan Pahlawan (Sun City), jatah Pemda yang masuk dikolom pendapatan daerah tercatat Rp. 150.000.000 pertahun. Dari beberapa dokumen yang ada, beberapa tahun terakhir tidak dicatat ada kenaikan, Artinya tetap dicatat Rp. 150.000.000.

Dan, Seperti yang sudah kita tulis pada edisi sebelumnya bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolahan Keuangan dan Asset (DPPKA) tidak mencatat bagi hasil pada PD ANEKA USAHA berdasarkan unit usaha yang ada.

Harapan besar kita, pada momentum pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang dibahas digedung DPRD Kab. Sidoarjo tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik mereka (tanggal 9 Desember 2015) nanti. Mudah-mudahan mereka (akan) obyektif dan sungguh-sungguh membahas rencana distribusi sumberdaya pembangunan yang sudah mencapai hampir 3 Triliyun untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

0 komentar:

Posting Komentar