Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 09 September 2015

BUPATI HARUS BERANI MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BIROKRAT YANG TERLIBAT KAMPANYE

MAULANA HASUN, SH.
Dev. Kajian Pemilu PUSAKA dan Aktifis KIPP Sidoarjo
 
Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Sidoarjo Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sidoarjo telah menetapkan empat pasangan calon (Paslon) yang akan bersaing memperebutkan kursi Kepala Pemerintahan di Kab. Sidoarjo. Antara lain, 1. H. MG. Sutjipto, SH., MH-H.Abdul Kholik, SE. 2. H. Ustman Ikhsan-Ida Astuti, SH. 3. Saiful Ilah, SH., M.Hum.-H.Nur Ahmad Syaifuddin, SH. dan 4. Wareh Andono, SH.-H.Imam Sugiri, ST., MM.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS, walaupun dilarang oleh peraturan PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat edaran No.B/2335/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang menghimbau PNS netral dalam Pilkada. Dijelaskan bahwa setiap PNS harus menjaga netralitas dalam pemilu, seperti tidak boleh menjadi tim sukses, tim kampanye atau hanya ucapan dukungan terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemillihan kepala daerah serta UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat dalam penyelenggraan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung atupun tidak langusung.

PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PNS mempunyai hak pilih sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan 2 PKPU No.4 Tahun 2015. Jika melihat data Badan Kepegawaian Kab. Sidoarjo Tahun 2015 Jumlah PNS yang ada di kabupaten Sidoarjo berjumlah 14.632 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua) PNS, jumlah ini 1% dari jumlah DPS Kab. Sidoarjo 1.367.485.

Masih kuatnya budaya Patron-cilient menyebabkan PNS yang loyal membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pilkada, seperti dilansir harian kompas rabu, 05 Agustus 2015I13.07 WIB. “Bawaslu menemukan adanya dugaan mobilisasi PNS dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) oleh calon Petahana”. Sesuai PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Kepala Daerah bertanggung Jawab menegakkan sanksi terhadap PNS yang teribat pelanggran dalam pilkada, baik dalam netralitas maupu pemanfaatan fasilitas Negara.
Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika Kepala daerah incumbent atau Bupati atau Walikota tidak melaksanakan tugasnya itu, berdasarkan kesepakatan Kemepan-RB dan Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggran disiplin PNS, maka dibentuklah tim satgas yang mengawasi Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah yang tidak menindaklanjuti atau memberikan sanksi terhadap pelanggran disiplin yang dilakukakan oleh PNS.

Jadi, kalau ada Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas yang mengetahui anak buahnya melakukan pelanggaran tidak melakukan investigasi dan penindakan, maka dia sendiri yang kena sanksi. Disinialah dibutuhkan peran dari Masyrakat, LSM dan Pemantau Pemilu untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala daerah, sesuai pemikiran Thomas Mayer kekuatan civil society ini harus mampu menjadi penyeimbang dari kekuatan negara.

0 komentar:

Posting Komentar