Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 03 September 2015

PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA BELUM BERJALAN OPTIMAL

Melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPUD, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 14 yang berbunyi: KPUD Kabupaten/Kota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.

Sebagaimana yang telah menjadi mandat undang-undang bahwa pelaksanaan Pilkada ditetapkan (tahun 2015)  tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak di seluruh Indonesia. Antara lain di Kabupaten Sidoarjo. Tahapan demi tahapan sudah mulai dilaksanakan, hingga 2 September 2015 (Rabu kemarin, red) KPUD menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih yang bersifat sementara (DPS).

Sekilas kalaupun kita cermati satu persatu tahapan (persiapan dan penyelenggaraan)  yang telah dilakukan oleh KPUD, dapat kita nilai masih belum berjalan secara optimal. Dalam UU 08/2015 dijelaskan bahwa kegiatan persiapan yang harus dilakukan oleh KPUD antara lain adalah membuat perencanaan kegiatan dan anggaran. Pertama, sebagaimana yang telah kita tulis pada edisi sebelumnya, bahwa proses cetak alat peraga kampanye (APK)  tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Artinya bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sehingga berdampak pada pelaksaaan kampanye oleh pasangan calon (paslon).

Kedua, tahapan penetapan paslon oleh KPUD tidak sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang pedaftran dan proses administrasi paslon. Dalam pasal 61, ayat 2 disebutkan bahwa "KPUD harus menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap berkas paslon, apabila dinilai ada yang ganjil". Persoalannya adalah dalam proses penelitihan dokumen bakal paslon menjadi paslon (resmi), masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberi masukan kepada KPUD; Bagaimana untuk memberikan masukan, masyarakat tidak ada yang mengetahui isi dokumen paslon. Karena tidak pernah diumumkan (dibuka) ke publik oleh KPUD.

Ketiga, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU bahwa masa kampanye paslon dimulai tanggal 27 Agustus - 5 Desember 2015. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim PUSAKA, hingga kemarin (Kamis, 3 September 2015)  masih belum ada jadwal kampanye untuk masing-masing paslon. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak negatif terhadap agenda masing-masing paslon; bertabrakan di lapangan dan akan terjadi konflik antar pendukung paslon.
Masih banyak lagi, berbagai tahapan yang telah dilakukan dan tidak berjalan optimal, bahkan terindikasi kuat melanggar hukum.

0 komentar:

Posting Komentar