Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 01 September 2015

PENYELENGGARA HARUS BERANI TEGAS TERHADAP PASLON YANG "TIDAK TERTIB"

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 765 pasangan calon kepala daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang akan berlaga di 257 wilayah se-Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 17 daerah di provinsi Jawa Timur akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 desember 2015. Ada 44 pasangan calon kepala daerah akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan daerah di 14 kabupaten dan 3 kota. Di Kabupaten Sidoarjo pada pengundian nomor urut pilkada Sidoarjo (25/8) oleh KPUD diputuskan Nomer urut (1). Hadi Sutjipto-A.Kholik. (2). Utsman Ihsan-Ida Astuti. (3). Saiful Ilah-Nur Ahmad S. (4). Warih Andono-Imam Sugiri.

Memasuki jadwal kampanye mulai 27 Agustus-5 Desember 2015 akan dimanfaatkan oleh semua pasangan calon (paslon) untuk menyampaikan janji-janji politik dalam pilkada, dan memanfaatkan momen acara 17-an dengan rangkaian acara jalan sehat. Akan tetapi yang menjadi problem adalah belum adanya surat keterangan cuti dari dua pasangan calon bupati tersebut.

Penyelenggara Pilkada (KPUD/PANWASLU) Sidoarjo harus mengawasi secara ketat semua paslon, khususnya paslon yang mempunyai potensi untuk menyalahgunakan fasilitas pemerintahan dalam pelaksanaan kampanye. Misalkan, mengelola dana hibah untuk kepentingan politik, melakukan mobilisasi birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk terlibat dukung -mendukung, dan menggunakan fasilitas negara, semisal mobil dinas, rumah dinas, guna kepentingan kampanye. Hal tersebut dijelaskan dalam PKPU No. 07 tahun 2015 Bab VII pasal 61 tentang Kampanye.

Sebagaimana yang diberitakan oleh salah satu media massa, pada saat pendaftaran salah satu paslon,  ada oknum anggota DPRD aktif menggunakan fasilitas mobil dinas. Untuk itu, kita semua berharap bahwa dalam pelaksanaan kampanye oleh paslon yang sudah ditetapkan oleh KPUD kedepan dapat lebih tertib; dengan tidak melanggar peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye. Kalaupun ada paslon yang "mokong" kiranya Penyelenggara--khususnya KPUD--tidak perlu "sungkan" untuk memberikan sanksi, meskipun hingga harus ada yang DICORET sebagai paslon dalam proses Pilkada ini.

0 komentar:

Posting Komentar