Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Kamis, 15 Oktober 2015

HASIL AUDIT DANA KAMPANYE; PANWASLU HARUS (BERANI) TEGAS TERHADAP KPUD

Untuk menjaga hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 nanti agar mendapatkan legalitas dari masyarakat; bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo benar-benar dilakukan oleh penyelenggara (KPUD dan Panwaslu) dengan menganut asas pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Antara lain azas profesionalitas dan transparansi.

Dari berbagai program/kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPUD mulai tahapan perencanaan kegiatan, membuat pedoman teknis, hingga berjalannya tahapan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat), lembaga penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sidoarjo terbukti tidak professional. Bukti tersebut antara lain, tahapan rekrutmen penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPS); Secara hukum surat keputusan yang melegitimasi keberadaan penyelenggara (dibawah KPUD) dapat digugat dan dibatalkan. Dengan asumsi surat keputusan tersebut—yang mengikat secara hukum—telah melanggar peraturan yang lebih atas. Kiranya “tidak mungkin”, kalau boleh curiga, tiga orang pejabat Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui problem tersebut. Terbukti hingga hari ini masih belum terdengar kasak-kusuk problem tersebut diusut dan direkomendasikan guna dilakukan perbaikan. 

Pada kesempatan kali ini, kita tidak mengurai satu persatu problem tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara (yang diawasi oleh Panwaslu). Namun kita akan menyampaikan hasil diskusi di internal PUSAKA yang berkaitan dengan tahapan yang akan/lagi dilaksanakan oleh KPUD. Yakni menerima hasil audit dana kampenye pasangan calon dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015. Dalam hal ini, sekilas kalau kita boleh memberikan evaluasi terhadap kinerja dari kedua lembaga penyelenggara tersebut; seakan ada konspirasi dalam melakukan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang kemudian menjadi kekhawatiran kita dalam tahapan ini adalah “Panwaslu akan MANDUL menyikapi kebijakan KPUD ketika tahapan ini membentur regulasi” sebagaimana pengalaman yang sudah disampaikan pada alinea sebelumnya.

Atau Kemungkinan (yang kedua), pihak KPUD tidak mau memberikan hasil audit dana kampanye kepada Panwaslu, dengan berbagai alasan. Seperti yang telah terjadi pada saat dilakukannya tahapan penelitihan dokumen pasangan calon, KPUD tidak mau mengeluarkan atau mempublikasikan dokumen pasangan calonkarena dianggap “dokumen pasangan calon masih menjadi hak privasi pasangan calon” (melanggar UU 14/2008 Pasal 1). Kalaupun demikian, pihak Panwaslu harus BERANI TEGAS untuk bersikap; karena Peraturan KPU No.08 Tahun 2015, Pasal 61, ayat 1 dan 2 sudah sangat jelas.

Satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa audit dana kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015 dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana kampanye (pasal 40). Dan sebagaimana sanksi yang diatur dalam Peraturan KPU No.08 Tahun 2015, Pasal 53, menyatakan bahwa PASANGAN CALON YANG MELANGGAR KETENTUAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 AYAT (4), DIKENAI SANKSI BERUPA “PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON” -- Sent from Fast notepad

7 komentar:

Rossi Setiawan mengatakan...

Politik konstalasi dan regulasi ; pemilu sebagai suatu konstalasi yang bersifat regulatif telah keluar dari ruhnya. Hal ini dikarenakan daya beli dan daya tawar yang menjadi penyelesaian dalam indikasi pelanggaran terutama bagi paslon yang ambisius dan tidak profesional. Keradaan lembaga yang rawan dengan bargaining akan menjadi susah untuk lepas dari intervensi penguasa lebih lebih jika instusi tersebut telah mempunyai kedekatan emosional dan material. Lembaga pemilu khususnya panwas dan KPU telah menjadi rahasia umum bahwa ketidak sepahaman adalah faktor tupoksi yang diinterpretasi secara berbeda pula,padahal sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Namun keberadaan paslon tidak mampu menstarakan tupoksi ini, maka dipandang perlu untuk menjadikan kesepahaman antar 2 lembaga pemilu ini. Paslon lebih beroientasi bahwa ketaatan hanya diarahkan pada satu institusi saja udah cukup, sehingga hal ini memaksa institusi ini menjadi over konfiden dan mengabaikan trnsparansi. Transparansi yang telah dikendaoukan oleh kekuatan konstalasi menjadi preseden burukk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sidoarjo kedepan. Maka selayaknya transparansi menjadi tanggung jawab bersama bukan trnasparansi yang didapat karena dipaksakan dari penguasa. Transparansi adalah milik bersama terutama pemilih bukan hak penguasa dalam instusi. Jika asumsi bahwa transparansi dianggap milik penguasa, maka ruh transparansi telah menjelma menjadi virus dalam pemilu. Transparansi harus tegak tanpa dinodai oleh kepentingan penguasa, tidak dinodai dengan bargaining, tanpa dinodai dengan balas jasa atau balas dendam. Selayaknya transparansi dijadikan ruh yang keberadaannya sangat regulatif dan konstitusional serta menjadi milik publuk...salam awas...

Rossi Setiawan mengatakan...

Politik konstalasi dan regulasi ; pemilu sebagai suatu konstalasi yang bersifat regulatif telah keluar dari ruhnya. Hal ini dikarenakan daya beli dan daya tawar yang menjadi penyelesaian dalam indikasi pelanggaran terutama bagi paslon yang ambisius dan tidak profesional. Keradaan lembaga yang rawan dengan bargaining akan menjadi susah untuk lepas dari intervensi penguasa lebih lebih jika instusi tersebut telah mempunyai kedekatan emosional dan material. Lembaga pemilu khususnya panwas dan KPU telah menjadi rahasia umum bahwa ketidak sepahaman adalah faktor tupoksi yang diinterpretasi secara berbeda pula,padahal sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Namun keberadaan paslon tidak mampu menstarakan tupoksi ini, maka dipandang perlu untuk menjadikan kesepahaman antar 2 lembaga pemilu ini. Paslon lebih beroientasi bahwa ketaatan hanya diarahkan pada satu institusi saja udah cukup, sehingga hal ini memaksa institusi ini menjadi over konfiden dan mengabaikan trnsparansi. Transparansi yang telah dikendaoukan oleh kekuatan konstalasi menjadi preseden burukk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sidoarjo kedepan. Maka selayaknya transparansi menjadi tanggung jawab bersama bukan trnasparansi yang didapat karena dipaksakan dari penguasa. Transparansi adalah milik bersama terutama pemilih bukan hak penguasa dalam instusi. Jika asumsi bahwa transparansi dianggap milik penguasa, maka ruh transparansi telah menjelma menjadi virus dalam pemilu. Transparansi harus tegak tanpa dinodai oleh kepentingan penguasa, tidak dinodai dengan bargaining, tanpa dinodai dengan balas jasa atau balas dendam. Selayaknya transparansi dijadikan ruh yang keberadaannya sangat regulatif dan konstitusional serta menjadi milik publuk...salam awas...

Sigit Setiawan mengatakan...

Yuck cari solusi gmn supaya sidoarjo, bs menjadi kabupaten menjalankan aturan, norma dg akidah yg benar, tapi masyarakat dr semua kalangan juga ikut beroeran. bukan koar keras dideoan ke duit meneng, atau kritis mencari kelemahan regulasi ke amplop koyo pite kalah tarung. Yang terpenting ajak semua elemen baik birokrasi, swasta, lsm dan masyarajat umum, betul2 berkeinginan secara global adanya perbaikan dan kemajuan bagi bersama, bukan mencari keuntungan sendiri2 melalaui cata2 sok peduli dan memperbaiki hanya sebagai jalan mencari rupiah. Mudah2an tidak begitu, njeh

Sigit Setiawan mengatakan...

Yuck cari solusi gmn supaya sidoarjo, bs menjadi kabupaten menjalankan aturan, norma dg akidah yg benar, tapi masyarakat dr semua kalangan juga ikut beroeran. bukan koar keras dideoan ke duit meneng, atau kritis mencari kelemahan regulasi ke amplop koyo pite kalah tarung. Yang terpenting ajak semua elemen baik birokrasi, swasta, lsm dan masyarajat umum, betul2 berkeinginan secara global adanya perbaikan dan kemajuan bagi bersama, bukan mencari keuntungan sendiri2 melalaui cata2 sok peduli dan memperbaiki hanya sebagai jalan mencari rupiah. Mudah2an tidak begitu, njeh

Sigit Setiawan mengatakan...

Yuck cari solusi gmn supaya sidoarjo, bs menjadi kabupaten menjalankan aturan, norma dg akidah yg benar, tapi masyarakat dr semua kalangan juga ikut beroeran. bukan koar keras dideoan ke duit meneng, atau kritis mencari kelemahan regulasi ke amplop koyo pite kalah tarung. Yang terpenting ajak semua elemen baik birokrasi, swasta, lsm dan masyarajat umum, betul2 berkeinginan secara global adanya perbaikan dan kemajuan bagi bersama, bukan mencari keuntungan sendiri2 melalaui cata2 sok peduli dan memperbaiki hanya sebagai jalan mencari rupiah. Mudah2an tidak begitu, njeh

maulana hasun mengatakan...

Lembaga publik, harus memahami latar belakang baik secara historis dan filosofis lahirnya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sebagai wujud pengejawantahan negara yang menganut sistem demokrasi.

raniah alma mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Posting Komentar