Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 21 Maret 2016

APBD SIDOARJO PALING SAKIT SE-JATIM

Pemerintah Kab. Sidoarjo terbukti gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Karena telah dari hasil riset keuangan daerah, bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbukti paling sakit (2009-2013) dan Negatif (2010-2014)

Menurut National Committe On Govermental Accounting (NCGA) yang saat ini menjadi Govermental Accounting Standars Boards (GASB), Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang dapat diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sebuah keberhasilan pengelolaan keuangan daerah salah satunya dilihat dari Rasio efektivitas anggaran Daerah dimana Efektifitas Anggaran daerah yang baik adalah daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dan penerimaan daerah lebih besar dari pengeluaran daerah. Menurut Kusworo, Sujarwo dan Abdul Wachid dalam penelitiaanya tahun (2014) mengenai perkembangan keuangan daerah di Jawa Timur selama periode 2009-2013 pada masa Desentralisasi Fiskal, Bahwa penelitiannya menunjukkan suatu daerah yang memiliki keuangan daerah yang sehat maupun yang sakit, dapat ditunjukkan dalam Rasio Efektivitas Anggaran Daerah yang memiliki keuangan daerah.

Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang sukses (paling sehat) dalam mengelola keuangan daerah adalah Kab. Lamongan dengan skla rasio 1.00. Dan pemerintah daerah yang gagal dengan kategori  "paling sakit" adalah Kab. Sidoarjo dengan skala 0.87. Yang artinya bahwa Kabupaten Sidoarjo pada periode tersebut belum mampu mengoptimalkan output yang menjadi target dari rumusan RPJMD guna mencapai target RPJPD yang harus lebih terukur dan sistematis.

Prinsip anggaran yang sangat terkenal menurut Jones dan Pendelbury (1988) yakni yang dikenal dengan The Three Es’ (Ekonomis, Efesiensi, dan Efektif) bahwa “ekonomis” hanya berkaitan dengan input sementara “efektivitas” hanya berkaitan dengan output, sedangkan efesiensi menyangkut output dan input. Dan Daerah yang mempunyai Pertumbuhan daerah yang baik adalah daerah yang mempunyai Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan PAD Kabupaten Sidoarjo pada kurun periode tahun anggaran (2010) ke tahun (2011) sebesar 26,46% diikuti pada tahun (2011-2012) mengalami sebuah kenaikan dengan prosentase sebesar 38,26%, kemudian malah mengalami penurunan pada tahun (2013) sebesar 22,00% lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun (2014) akan tetapi tidak terlalu signfikan, yakni sebesar 23,03%. Meski kita lihat dari data tersebut PAD Kab.Sidoarjo secara jumlah nominal memang setiap tahunnya periode (2010-2014) mengalami peningkatan tapi ukurannya bukan dilihat dari jumlah nominal yang naik setiap tahunnya akan tetapi rasio pertumbuhan PAD Kab.Sidoarjo justru mengalami ketidakstabilan atau mengalami fluctuation dan masih terbilang relatif kecil dengan rata-rata 27,44%.

Berdasarkan rasio pertumbuhan (grow ration), PAD Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan pada periode tahun anggaran (2010-2012) dan mengalami penurunan pada tahun (2013) serta sedikit kenaikan pada tahun (2014). Total pendapatan Daerah juga mengalami kenaikan pada tahun anggaran (2010-2014), sama halnya dengan belanja rutin yang terus mengalami kenaikan pada tahun (2010-2014). Namun belanja pembangunan mengalami kenaikan angka yang relatif kecil dari tahun (2010-2014).

Dari hasil realisasi belanja daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi APBD Kabupaten Sidoarjo mengalami rata-rata yang negatif, karena pertumbuhan PAD dan TPD tidak diikuti oleh belanja pembangunan melainkan diikuti belanja rutin yang jumlahnya lebih besar dari pada belanja pembangunan yang terlihat jelas pada realisasinya setiap tahunnya jumlah belanja rutinnya justru lebih tinggi.

Intinya perkembangan keuangan daerah sidoarjo dari periode (2009) hingga (2014) belum mengalami pertumbuhan yang positif justru malah sebaliknya. Berarti upaya kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini perlu dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kembali, khususnya pada momentum pembahasan RPJMD periode 2o16-2021.

0 komentar:

Posting Komentar