Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Selasa, 19 April 2016

Awas..!! Perusahaan Daerah Jadi Alat Perampokan Uang Rakyat

Menanggapi Statmen Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo yang dimuat oleh Media Harian Jawa Pos pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 Tentang Agenda Pembentukan Perusahaan Daerah (PD)

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pentingnya dibentuk Perusahaan Daerah (PD) bidang property dan pasar guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya di bidang property, Ketua Komisi B berpendapat bahwa property (asset) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga kalau dikelola dengan baik melalui PD dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah PD bidang property apa tidak sudah operasional ? Kalau kita tahu di halaman  kantor PD Aneka Usaha (yang dibentuk dengan Perda 38 Tahun 1998) tertulis ada 4 unit kegiatan Usaha yang dikoordinasi oleh PD Aneka Usaha, yakni Delta Property, Delta Grafika, Delta Advertaising, Delta Gas dan Delta Grafika.

Kalau tidak salah sudah lebih satu tahun tulisan besar itu terpampang di ruas depan halaman kantor PD Aneka Usaha. Hal tersebut bisa dikata "penting tidak penting untuk dibahas". Namun yang kemudian menjadi prinsip adalah yang harus kita ketahui bersama, bahwa dari pengalaman pengelolaan PD oleh Pemda. Sidoarjo "tidak pernah profesional"

Banyak bukti dari pengelolaan PD oleh Pemda Sidoarjo yang masih amburadul. Antara lain, dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim tahun 2014 disebutkan bahwa telah terjadi  kekurangan setoran bagi hasil bersih 5,4 milyar oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo pada dua tahun yang sama, yakni tahun 2012 dan 2013.

Bukti kedua, terjadi pada PD Aneka Usaha unit kegiatan Delta Grafika. Pada dokume  audit yang sama, menyebutkan bahwa terjadi realisasi pendapatan jauh dibawah target, dari 900 juta menjadi 240 jt sehingga pada perhitungan pendapatan terjadi peritungan realisasi yang jauh dari target.

Ketiga, bukti ketidakprofesionalan struktur PD yang dibentuk Pemda adalah terjadinya pelanggaran hukum (dugaan korupsi) di internal perusahaan. Sebut saja BPR Delta Arta dan PDAM DELTA Tirta yang hingga hari ini masih dalam proses oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Melihat pengalaman beberapa tahun yang lalu dan kejadian kasus penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara pada pengelolaan PD, tentunnya pihak legislatif tidak keburu mendorong terbentuknya PD baru di Pemda. Sidoarjo guna mengelola sumber daya yang ada. Yang kemudian harus dilakukan adalah mengevaluasi secara mendalam guna perbaikan sistem/menejemen PD yang sdh ada.

Disisi lain, Pemda. Sidoarjo sudah mempunyai SKPD yang menjadi leading sektor pengelolaan asset daerah, yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Kalau keburu membentuk PD dengan tidak diikuti oleh konsep yang matang, kuatirnya nanti adanya PD justru dijadikan ruang/media perampokan uang rakyat oleh oknum tertentu (KORUPSI) seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

1 komentar:

Andu Amreta mengatakan...

walah... sudah berapa lama ini? diam-diam pasti ada yang keenakan.

Posting Komentar