Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 25 April 2016

LBI Harus Diaudit (dulu), Atau Tidak Akan Ada Eksplorasi Di Blok Brantas

Keluarnya semburan lumpur di sumur banjar panji 1 (BJ-1) di blok brantas merupakan bukti kongkrit bahwa PT Lapindo Brantas Inc (LBI), selaku kontraktor "tidak pecus" dalam melakukan eksplorasi. Dari hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh LBI, tidak lain karena kecerobohan mereka dalam pengeboran.

Selain itu, proses penyelesaian dampak sosial-ekonomi-budaya akibat melubernya lumpur panas juga dapat dijadikan pengingat rakyat Sidoarjo,  bahwa LBI tidak konsisten dalam melaksakan tanggungjawabnya atas kesalahan yang dilakukan di sumur BJ-1.

Yang terpenting lagi, yang harus kita ketahui bersama, bahwa LBI hanya gagal melakukan pengeboran di sumur BJ-1, banyak sumur yang sukses dilakukan eksplorasi hingga berhasil berproduksi, antara lain di Desa Wunut, Kecamatan Porong, yang terdiri dari banyak sumur. Entah berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selama ini ?

Sebagai masyarakat yang hidup di daerah penghasil, dapat diyakini mereka masih belum mengetahui banyak soal berapa besaran rupiah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Karena selain Pemerintah sendiri tidak punya tradisi transparan terhadap pengelolaan hasil tambang, LBI sebagai kontraktor merasa tidak akan dapat leluasa untuk mengais keuntungan (sebesar-besarnya) ketika dalam proses dan hasil diketahui oleh masyarakat.

Yang terakhir adalah soal Corporite Social Responbility (SCR) yang harus dikeluarkan oleh LBI sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lingkungan area eksplorasi dan eksploitasi. Berapa besaran dana CSR LBI yang harus dikeluarkan ? tentunya harus transparan kepada masyarakat sehingga pemerintahan desa setempat dapat mengelola secara optimal untuk pembangunan.

Belum banyak diketahui oleh masyarakat terhadap kondisi yang sebenarnya pada pengelolaan blok brantas, sehingga pada agenda pengeboran yang akan dilakukan oleh LBI di sumur TG-1 dan TG-6 di Desa Kedungbantheng Kecamatan Tanggulangin ditolak oleh masyarakat setempat. Pada konteks ini, harusnya pemerintah dapat lebih cerdas membaca kondisi masyarakat "yang merasa trauma terhadap LBI".

Berbagai upaya yang dilukan oleh LBI guna memperlancar rencana eksplorasi di sumur TG-1 dan TG-6, mulai sosialisasi di masyarakat secara langsung hingga mengekspos berita hasil riset di media massa. Yang terakhir adalah melakukan pembangunan infrastruktur di masyarakat dengan dalih distribusi dana CSR.

Seakan tidak pernah ada hasil dalam proses eksplorasi dan eksploitasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. Justru malapetaka yang menimpa masyarakat di lingkungan sumur. Untuk itu, pemerintah harusnya dapat lebih bijak guna mencari solusi pada proses eksplorasi dan eksploitasi di Blok Brantas, tidak lain untuk kesejahteraan semua masyarakat Sidoarjo. Tidak justru melakukan pembiaran terhadap oknum birokrasi yang lagi kongkalikong dengan para pemegang saham "nakal" di blok brantas.

Bukan tidak mungkin, masyarakat merasa dipermainkan selama ini oleh LBI dan oknum birokrasi. Masyarakat kita sudah cerdas dan pandai, tidak seperti yang diasumsikan para mafia migas di blok brantas. Guna mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, pemerintah harusnya berani melakukan audit kepada LBI terhadap proses yang selama ini dilakukan. Dan hasil auditnya secara obyektif dibuka sedetail mungkin kepada semua masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau tidak, LBI tidak akan dapat melanjutkan proses eksplorasi di blok brantas dengan optimal.

0 komentar:

Posting Komentar