Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Minggu, 26 Juni 2016

ADANYA POLEMIK DI BLOK BRANTAS, KARENA LAPINDO TIDAK JUJUR DAN PEMERINTAH TIDAK TRANSPARAN

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sidoarjo, yakni Gas Bumi yang sudah berhasil dieksploitasi oleh pemerintah, dan mempercayakan kepada Lapindo Brantas Inc (LBI) sebagai kontraktor. Namun demikian, beberapa bulan terakhir, hampir di semua media massa memuat problem tatakelola Migas tersebut.

Bagian dari dampak kecurangan LBI dan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan blok brantas sehingga memunculkan protes keras masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Antara lain soal rencana pengeboran di sumur TG 6, tepatnya di Desa Kedungbantheng, Kecamatan Tanggulangin, dan besaran dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh oleh Pemda Sidoarjo sebagai daerah penghasil; dinilai tidak adil.

Dalam Kajian yang dilakukan oleh PUSAKA menyimpulkan, bahwa ada kunci yang menjadi dasar banyaknya persoalan yang muncul terhadap pengelolaan blok brantas di Sidoarjo. Yakni, Lapindo selaku K3S tidak pernah jujur kepada masyarakat terhadap rencana eksplorasi/eksploitasi dan Pemerintah Sendiri kurang tranparan kepada terhadap DBH yang dihasilkan dari blok brantas kepada publik.

Kita semua tahu, bahwa keluarnya semburan lumpur di Kecamatan Porong sepuluh tahun yang lalu karena kegagalan pengeboran oleh LBI. Dalam dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Kajian Investigasi PUSAKA, bahwa LBI secara teknis ceroboh dalam melakukan pengeboran. Dan saat sosialisasi kepada masyarakat LBI cenderung tidak menjelaskan apa adanya terhadap rencana teknis kegiatan pengeboran tersebut. Kalau misalkan, saat itu LBI berani jujur atas rencana pengeboran (secara teknis) kepada masyarakat, bisa dipastikan kecelakaan pengeboran tidak akan pernah terjadi.

Begitu juga soal polemik besaran DBH. Di tengah masyarakat yang mulai krisis kepercayaan kepada pemerintah, tiba-tiba muncul informasi bahwa besaran DBH yang diterima oleh Pemda Sidoarjo sebagai daerah penghasil adalah Rp. 0 (nol rupiah). Informasi itu didapat dari presentasi yang dilakukan oleh salah satu SKPD di Pemda Sidoarjo saat hearing dengan anggota DPRD Komisi B Sidoarjo. Dari presentasi tersebut terpampang jelas, bahwa sumber dokumennya dari Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagai SKPD yang bertanggungjawab terhadap pendapatan daerah.

Wajar, kalaupun masyarakat kemudian "marah". Berbagai macam bentuk reaksi yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo. Antara lain, ada yang melakukan aksi dengan melakukan "USIR LAPINDO DARI SIDOARJO" dan penolakan warga atas rencana pengeboran juga semakin keras. Untuk itu, kita berharap ada kebijaksanaan dari Pemerintah di lokal (Pemda Sidoarjo) dan Pemerintah Pusat atas polemik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada LBI sebagai pemegang kontrak pengelolaan blok brantas.

Kebijaksaan tersebut tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalaupun ada oknum birokrasi di Pemda Sidoarjo yang nakal, dengan sengaja menyembunyikan besaran DBH Migas, maka selayaknya SKPD tersebut dilakukan audit investigasi oleh pihak yang berwenang. Dan kalaupun LBI dirasa telah melanggar peraturan yang ada, sudah tidak bisa ditawar lagi;  PUTUS KONTRAK LBI DI BLOK BRANTAS SEKARANG JUGA.

0 komentar:

Posting Komentar