Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 24 Agustus 2016

APBD SIDOARJO HANCUR, KARENA SAAT BUAT PERENCANAAN "NGAWOR"

Beberapa media masa harian di Sidoarjo, hari ini, Rabu 24 Agustus 2016, memuat berita tentang kondisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun 2016 sudah didog oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo, antara lain menyetujuhi belanja Mobil Dinas DPRD sebesar Rp 1,3 Milyar dan Mobil Desa sebesar Rp 69 Milyar.

Sebagaimana yang telah diberitakan banyak media masa harian, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaen Sidoarjo tahun 2016 mengalami pengurangan alias defisit. Dia menjelaskan, bahwa perlu dilakukan penghitungan ulang pada item belanja, sehingga terjadi stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Sulaksono, mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengurangi program/kegiatan prioritasnya, karena stabilitas keuangan di Pemda Sidoarjo tidak seperti tahun sebelumnya. Banyak rencana kegiatan yang akan direalisasi pada alokasi anggaran di tahun 2016 (perubahan), antara lain perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Jabon senilai 30 Milyar.

Menurut Fatihul Faizun, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA), bahwa polemik itu merupakan bagian dari bukti bahwa Bappeda dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo kurang teliti dan cenderung "ngawor" dalam membahas Rancangan APBD Perubahan. Dia berpendapat bahwa alur rumusan APBD sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Dan posisi DPRD itu sudah jelas, yakni sebagai fungsi kontrol, anggaran dan legislasi.

Pada konteks ini, fungsi anggaran bisa dijalankan secara optimal. Artinya, Banggar DPRD Sidoarjo tidak perlu repot menanggapi rancangan alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun 2016, disaat ada polemik tentang keuangan daerah, yang dilakukan harusnya Banggar DPRD Sidoarjo membuka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); apakah rancangan alokasi anggaran yang disampaikan oleh eksekutif sudah singkron dengan issue strategis dan prioritas pembangunan. "Kalau tidak singkron, ya harus dicoret", tuturnya.

Pada Konteks perencanaan, Abdul Rosyid, S.Sos, Devisi Kajian Perencanaan dan Anggaran Daerah berpendapat, bahwa selama ini fungsi kontrol DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak berfungsi dan mandul. Terbukti, dalam dokumen audit Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK P) Jawa Timur, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki coorporate pland sejak 2008. Dan menurut BPK P, Dalam proses penyusunan rencana pengembangan air bersih perpipaan tidak melibatkan pejabat PDAM. Kemana DPRD selama ini ? Walhasil, PDAM hancur dan jadi korban.

Penyusunan dokumen perencanaan "ngawor", DPRD tidak dapat menjalankan fungsi kontrol dan anggaran, sehingga harapan besar kita semua kepada pemangku kebijakan atas  sumberdaya (pendapatan), tidak akan dapat terjamin bisa dimanage dengan baik. Padahal kita semua tahu, masih banyak problem sosial (pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pelayanan dasar yang lain) di tengah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang masih butuh perhatian lebih, dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk menanganinya.

Menjadi semakin prihatin kemudian, disaat kita tahu atas problem sosial dan ketimpangan yang ada, para pejabat kita justru berpolemik soal mobil dinas yang menghabiskan dana daerah tidak sedikit. Kenapa tidak justru berinovasi untuk membuat program penanganan problem sosial ? Kenapa dana daerah yang dipungut dari pajak rakyat tidak dikembalikan untuk anak rakyat yang lagi membutuhkan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan mereka ?

Menjadi kewajiban kita bersama UNTUK MENGGUGAT PENETAPAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH TAHUN 2016, disaat para pemangku kebijakan MASIH BELUM BISA BIJAK dalam membuat sebuah keputusan untuk RAKYAT SIDOARJO.

1 komentar:

Mitra jaya abadi mengatakan...

Hemmmm problatika eksekutif dan legislatis bermain aman... Yang jadi korban... Tentunya rakyat..

Posting Komentar