Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Senin, 01 Agustus 2016

PDAM HANCUR, KARENA BERJALAN TANPA PERENCANAAN

Gonjang-ganjing di tubuh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum tuntas. H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. (Wakil Bupati Sidoarjo) yang ditunjuk Bupati Sidoarjo sebagai Pejabat Sementara (Direktur Utama) harus mengeluarkan stamina "super ekstra". Kenapa ? Karena proses berjalannnya sistem pelayanan air bersih oleh PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo ternyata sudah amburadul sejak tahun 2008. Artinya, kasus yang mencuat pada beberapa bulan terakhir sehingga harus mengorbankan keempat direksi PDAM Delta Tirta merupakan efek dari turunan sistem perencanaan yang tidak jelas.

Dari data yang berhasil dihimpun tim Kajian PUSAKA menunjukkan bahwa implementasi sistem perencaan pembangunan di daerah Kabupaten Sidoarjo (RPJPD/RPJMD/RKPD) tidak memuat bagian dari perencanaan  sistem pelayanan air bersih. Hingga hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P), menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemda Sidoarjo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pelanggaran tersebut mengakibatkan Tidak adanya penjabaran program dan tidak dicantumkan rencana pendanaan dalam RPJMD, sehingga mengakibatkan RPJMD tidak dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SPAM jangka pendek di RKPD dan APBD;

Tidak hanya itu, dalam dokumen yang dikeluarkan oleh BPK-P pada Bulan Januari 2015 itu juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo bergerak tanpa "corporate plan". Kita bisa bayangkan, bagaimana bisa menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA-P) tanpa corporate plan ? Sehingga tidak heran ketika ada pengeluaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh Jajaran Pejabat PDAM Delta Tirta Kabupaten bukan termasuk bagian dari alokasi anggaran yang dicatat dalam dokumen perencanaan.

Menurut BPK-P bahwa dua periode (struktur direksi) berjalannya PDAM Delta Tirta tanpa dokumen corporate plan. Periode pertama, dokumen tersebut ada namun belum dapat disahkan oleh Kepala Daerah, dan yang kedua masih dalam proses. Untuk itu, dalam proses pembenahan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, semua pihak harusnya "lebih bisa obyektif" guna mencari solusi bersama. Artinya, perspektif yang dibangun harus bisa sejujur mungkin, tidak justru karena "keperpihakan politik" mengorbankan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kalau tidak, kita tunggu waktu kehancuran perusahaan daerah dengan total asset hingga setengah triliun ini. Dan hilangnya pendapatan daerah yang mencapai puluhan milyar.

Klaim pelanggaran hukum (pidana/administrasi) dan profesionalitas menjadi kunci pada obyek persoalan yang ada. Kita harus bisa mengurai satu persatu dengan obyektif. Artinya, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi dengan tidak mencari-cari kesalahan pihak lain yang (sebanarnya) menjadi korban dari sistem perencanaan yang sudah ada. Tentunya, regulasi yang ada juga bisa dijadikan media untuk mencari konsekuensi yang paling logis dalam penyelesaian kasus yang telah terjadi.

0 komentar:

Posting Komentar