Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Rabu, 07 September 2016

BELANJA MD INKONSTITUSIONAL DAN SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH ILEGAL

=>> MOBIL DINAS

Rabu, 7 September 2016 telah dilakukan sidang paripurna kedua, pandangan umum fraksi terhadap draft Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Perlu kita ketahui bersama, dari sekian perwakilan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, tidak terdengar kritik mereka terhadap rencana pengadaan mobil dinas. Disisi lain, melalui berbagai media dan forum diskusi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, secara terang-terangan justru menyatakan "akan mengesahkan alokasi belanja mobil dinas untuk anggota DPRD dan Kepala Desa".

Satu tahap sudah dilaksanakan, bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Sidoarjo sukses mengesahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Tahun 2016; akan memberikan alokasi belanja mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sinyal disetujuhinya alokasi anggaran untuk mobil dinas anggota DPRD dan Kepala Desa pada APBD Perubahan 2016 merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Karena di Sidoarjo masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditambah alokasi belanjanya, misalkan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan).

Pelayanan kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh negera dalam pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Terbukti, ruang pelayanan di rumah sakit daerah (RSD) Sidoarjo masih sering melebihi kapasitas, sehingga banyak masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian saat berobat. Harusnya Banggar dapat mendiskusikan hal tersebut dengan eksekutif guna terwujudnya program dan kegiatan guna efektifitas pelayanan kesehatan.

Kedua, fasilitas pendidikan yang masih butuh banyak perhatian. Banyak gedung sekolah (negeri/wasta) yang sangat memprihatinkan kondisinya. Peningkatan kualitas dan tunjangan untuk guru (negeri/swasta) juga perlu lebih diperhatikan dengan memberikan tambahan alokasi belanja dari APBD. TPQ dan Pondok Pesantren harusnya juga diberikan alokasi anggaran lebih dengan mengadakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor non formal. 

Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Banyak program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan dana sharing dari Pemda Sidoarjo. Seperti PNPM Mandiri (Pemerintah Pusat) dan Jalin Matra (Pemprov. Jatim). Hingga hari ini, program tersebut belum dapat berjalan efektif karena kurangnya pengawalan dari Pemda. Sidoarjo.

=>> SISTEM PUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH 2015 ILEGAL

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo. Retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2012 tentang PengelolaanSampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tanggal 10 Februari 2012.

Pada Tahun 2015 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menganggarkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp 2.143.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.363.467.000,00 atau 63,62%. Adapun Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan menjadi tiga jenis pelayanan retribusi, antara lain retribusi pelayanan persampahan/kebersihan niaga, perumahan dan PK5.

Sistem pemungutan yang dilakukan pada tahun 2015 dengan sistem pemungutan retribusi yang dibagi pada dua instansi, antara lain DKP dan PDAM Delta Tirta. Untuk pelayanan persampahan/kebersihan niaga dan PK5 dilakukan oleh DKP, sedangkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pemukiman dikerjasamakan dengan PDAM DeltaTirta.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk kelompok perumahan DKP bekerjasama dengan PDAM Delta Tirta sejak tahun 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 188/517/404.3.14/2012 tanggal 2 Agustus 2012. Pasal 1 ayat (1) perjanjian tersebut disebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

Perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan terakhir diperpanjang dengan perjanjian Nomor 188/382/404.3.14/2014 tanggal 4 Agustus 2014, sehingga berakhir pada 1 Agustus 2015 untuk selanjutnya mulai 2 Agustus 2015 s.d. hingga tanggal 30 Mei 2015 belum ada pembaruan surat perjanjian.

Pada konteks ini, Kepala DKP dengan Nomor 188/026/404.3.14/205 tanggal 28 September 2015 menyebutkan bahwa surat perjanjian yang baru masih dalam proses untuk ditandatangani Bupati Sidoarjo. Namun penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM dan penyetoran hasilnya ke Kas Daerah tetap dilakukan. Apa ini tidak dinyatakan ILEGAL ? Karena kebijakan tersebut tidak diiringi dengan proses administrasi yang benar.

Retribusi persampahan merupakan bagian persoalan yang masuk kategori kecil, banyak persoalan lain yang juga harus dibahas oleh Banggar DPRD Kab. Sidoarjo pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016.  Meskipun kecil, bukan berarti "boleh tidak dibahas" karena bisa berdampak pada hilangnya potensi pendapatan hingga merugikan keuangan negara. (Vai dan Berbagai Sumber)


0 komentar:

Posting Komentar