Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pelayanan Publik, Lumpur Lapindo, Pendampingan Masyarakat

Jumat, 07 Oktober 2016

Banggar DPRD Sidoarjo Terlibat Konspirasi Korupsi 14 Milyar di DP3

Informasi dari berbagai media massa beberapa hari yang lalu, ada sebagian pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP 3) Kabupaten Sidoarjo dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, karena diduga ada penyalahgunaan wewenang atas Alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang sudah ditentukan, pada tahun anggaran 2015 hingga merugikan keuangan negara.

Kalaupun kita cermati dari berbagai dokumen yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa banyak catatan pada alokasi proyek kegiatan tersebut, sehingga pihak penegak hukum diharap agar dapat mengusut tuntas dan mengurai akar persoalan dari mana dan siapa saja yang terlibat pada perampokan uang negara tersebut. Walhasil, nanti saat hakim memberikan keputusan hukum bisa benar-benar tepat sasaran.

Dari dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK-P) Tahun 2016,  menilai bahwa ada alokasi belanja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp14.382.420.100,00 tidak tepat sasaran. Besaran rupiah tersebut disepakati untuk alokasi belanja modal pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT), dan sumber air.  Dari 79 paket pekerjaan, ada 10 paket pekerjaan yang bermasalah, karena dibangun pada asset milik desa. Berikut  titik lokasi paket proyeknya :

1. Pembangunan JUT Ds. Rejeni Kec. Krembung (Rp. 189.290.000,00)
2. Pembangunan  JUT Ds. Klantingsari Kec. Tarik (Rp. 167.790.00,00)
3. Pembangunan JUT Ds. Margobener Kec. Tarik (Rp. 189.364.000,00)
4. Pembangunan JITUT Ds. Mliriprowo Kec. Tarik (Rp.174.360.000,00)
5. Pembangunan JITUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp. 190.949.000,00)
6. Pembangunan JITUT Ds. Kedinding Kec. Tarik (Rp.174.200.000,00)
7. Pembangunan JUT Ds. Seketi Kec. Balongbendo (Rp.189.270.000,00)
8. Pembangunan JITUT Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo (Rp.174.390.000,00)
9.  Pembangunan JITUT Ds. Ploso Kec. Wonoayu (Rp.189.000.000,00)
10. Pembangunan JUT Ds. Lambangan Kec. Wonoayu (Rp.189.360.000,00)

Pada dokumen BPK P menyebutkan bahwa alokasi belanja modal oleh DP3 "tidak tepat" atau "salah penganggaran".  Sehingga merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo agar kedepan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dapat lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja pembangunan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari hasil audit tersebut dapat kita ketahui bahwa akar persoalan kasus tersebut adalah proses perencanaan "yang keliru".

Keterangan yang didapat dari salah satu pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, bahwa alokasi tersebut antara lain hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), selanjutnya disetor ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disahkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah / Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Peraturan Daerah.

Pertanyaannya adalah, apa yang dibahas anggota Banggar saat pembahasan hasil Musrenbang ? Alokasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan "yang keliru" sampai bisa lolos masuk ke dokumen APBD dan disahkan ? Hal tersebut layak diduga, bahwa ada sebuah kesengajaan atas alokasi belanja tersebut, sehingga begitu mudahnya lolos pada pembahasan oleh Banggar. Untuk itu, diharap kepada penegak hukum, pada proses selanjutanya tidak hanya memeriksa pejabat di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, tetapi juga memeriksa anggota Banggar sebagai pertanggungjawaban mereka mengesahkan hasil Musrenbang.

0 komentar:

Posting Komentar