Pusaka Community

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MENUNJANG AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT SIDOARJO

2012-02-07T17:04:00.001-08:00

Telah Kita ketahui bersama bahwa Pasar merupakan asset penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dan keberadaanya sangat dibutuhkan untuk menunjang perdagangan barang hasil bumi dan industri. Saat ini di Kabupaten Sidoarjo terdapat belasan pasar tradisional yang pengelolaannya di bawah Dinas Pasar dan dibantu oleh 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar antara lain : UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong, UPTD Pasar Krian, UPTD Pasar Taman dan UPTD Pasar Wadungasri. Sejalan dengan perkembangan wilayah Sidoarjo sebagai kawasan hinterland (penyangga) kota Surabaya akan menjadi daerah tumpuhan. Tempat tinggal bagi ribuan atau jutaan masyarakat. Kondisi ini tentu membutuhkan kelancaran distribusi bahan pokok sampai dengan kebutuhan tersier, sehingga sangat merangsang tumbuhnya simpul-simpul baru yang mempertemukan penjual dan pembeli diberbagai tempat tanpa terkoordinir.
Perkembangan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo dewasa ini terlihat semakin berat dengan semakin pesatnya berkembang sejumlah pasar modern (mini market) yang sudah mulai berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa. Meskipun antara pasar tradisional dengan pasar modern mempunyai segmen yang berbeda, tetapi barang-barang yang diperdagangkan kedua jenis pasar tersebut rata-rata hampir sama, yaitu sembako dan barang-barang keperluan sehari-hari, sehingga mempunyai konsumen yang sama pula.
Secara nasional perkembangan pasar tradisional memang telah mengalami penurunan bila dibanding dengan perkembangan pasar modern, hal tersebut sebagaimana hasil penelitian Ac Nielson (2005) terhadap perkembangan pasar Pasar Modern dan Tradisional di Indonesia, bahwa pangsa pasar modern terhadap pasar tradisional berbanding 30% : 70% dan pada trend pertumbuhannya pasar modern tumbuh pesat yaitu 34 % dan pasar tradisional mengalami penurunan pertumbuhan – 8,5 5 (Sujana, 2007). Dari hasil penelitian tersebut di atas bahwa keberadaan pasar tradisional sebenarnya masih diperlukan oleh masyarakat luas, tetapi pertumbuhan pasar tradisional dalam 5 tahun terakhir dalam kondisi mengawatirkan karena pertumbuhannya menurun.
Untuk mengantisipasi kecenderungan trend tersebut di atas, perlu kiranya pasar-pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan perhatian agar dapat tetap eksis di masa sekarang dan mendatang. Hal ini juga berpengaruh terhadap program pembangunan ekonomi daerah yang berbasis UMKM. Yang langsung menyentu perbaikan perekonomian masyarakat bawah. Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah ”PAD” dari penerimaan retribusi pasar. Disisi lain, Pengelolaan pasar tradisional dalam rangka menjaga mutu dan kualitas merupakan kewajiban Pemerintah. Artinya bahwa keberadaan pasar tradisional tergantung kapasitas legalitasnya, kalaupun pemberi legalitas adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 15 Perpres 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern)
Pada dasarnya pasar tradisional memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan pasar modern. Misalkan, proses jual beli di pasar modern tidak ada tawar menawar harga, sedangkan belanja di pasar tradisional tidak ada ketetapan harga (dapat ditawar). Dengan demikian, kalau kita tinjau pada keunggulan yang lain,
(1) Masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok;
(2) Keinginan masyarakat memperoleh produk dengan harga murah di saat krisis membuat pasar tradisional terselamatkan dari desakan pasar modern; dan
(3) Pasar tradisional menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak.
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 2 ayat 2 bahwa pasar tradisional harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pasar tradisional dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal yaitu mewadahi aktivitas pertukaran (transaksi) barang dan jasa dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka pengelolaan dan pembinaan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern perlu mendapat perhatian yang serius, agar masing-masing pasar dapat menjalankan perannya secara sinergis dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah disamping sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, juga sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi pasar. Secara filosofis, retribusi mengandung pengertian pungutan yang dibebankan kepada masyarakat karena telah mendapatkan imbal balik pelayanan (Pemerintah), dengan demikian retribusi yang terpungut dari masyarakat pedagang pasar, harus direspon Pemerintah Daerah dengan pelayanan yang layak, yaitu melalui peningkatan pelayanan pasar yang baik, meliputi evaluasi lokasi pasar dan kondisi sarana prasarana Pasar yang memadahi (representative).

Banyak Kebijakan Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan

2011-08-25T02:49:00.000-07:00

MEREKA HARUS DITINDAK SECARA HUKUM

Lembaga yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi dalam suatu kelembagaan daerah disebut dengan “Inspektorat” atau biasa disebut dengan Badan Pengawas. Adapun tugas pokok dan fungsiny diatur dalam PP 79 tahun 2005 dimana kelembagaan Badan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan melakukan pengusutan atas pengaduan masyarakat.

Pada konteks pengendalian pengelolaan keuangan daerah kelembagaan Badan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian internal atas pengelolaan keuangan daerah. Adapun acuan regulasi dalam penataan kelembagaan Inspektorat/Badan Pengawas tingkat daerah diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri 57 Tahun 2007, dan Permendagri 64/2007. Tentunya regulasi tersebut dibuat untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan di tingkat daerah.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa TImur yang cukup potensial di segala bidang. Tentunya sumber daya yang dikelola lumayan besar (kedua setelah Kota Surabaya), sehingga dirasa perlu untuk terus mendorong agar Inspektorat/Badan Pengawas dapat berjalan sebagaimana harapan kita semua. Sejak tahun 2003, terkuaknya skandal korupsi 21,3 Milyar di kelembagaan DPRD Kabupaten Sidoarjo para oknum birokrasi masih saja belum jerah, meskipun dari 45 anggota DPRD divonis bersalah oleh pengadilan. Hal tersebut dapat tercermin dari kasus bocornya kas daerah yang melibatkan mantan Kepala BPKKD dan Bupati Sidoarjo.

Dalam satu tahun berjalan ini, banyak oknum birokrasi “nakal” yang kembali memberanikan diri untuk bermain api “dengan melanggar hokum pada beberapa kebijakan yang dikeluarkannya. Misalkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), pada tahun anggaran 2011 telah melakukan tender pengadaan PJU tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, PU Pengairan yang mana banyak proyek yang melibatkan pada pihak ke tiga tanpa harus melakukan tender sebagaimana yang ada dalam Perpres 54/2010, DInas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku leading sector pengelolaan keuangan di tingkat daerah setiap tahunnya selalu ada pelanggaran administrasi dan pidana dalam me-menage keuangan daerah.

Entah kenapa kok bisa terjadi semacam itu, apakah periode sebelumnya tidak pernah terjadi?; Banyak tender pengadaan barang/jasa di SKPD yang dimanipulasi dan rekayasa pada tataran proses yang melibatkan pada pemodal local dan nasional ini, tidak lain hal tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan (pribadi) dengan jabatan yang dimiliki, meskipun alokasi dana pembangunan dalam APBD masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengelola dan memenuhi hak social dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dsb

Sebagai bagian dari perangkat daerah untuk menertibkan kinerja pada birokrat di lingkungan Pemda Sidaorjo, inspektorat harus lebih optimalkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrat guna tercapainya target pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, pintanya. Kalau tidak, semua kebijakan “ngawor” yang dikeluarkan akan menjadi BOM WAKTU karena pihak berwajib (Kejaksaan dan KPK) tidak segan untuk melakukan audit/pemeriksaan kepada siapa saja pejabat pemerintahan yang telah melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan Negara.

sumber: electric.alpha@yahoo.com

2011-08-17T13:59:00.000-07:00

LPSE Kab. Sidoarjo Untuk Pengadaan Non Eproc PJU (Penerangan Jalan Umum) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Sidoarjo ditemukan beberapa kejanggalan- kejanggalan dalam proses pendaftaran dan lelangnya.

1. Mengapa hanya 1 Merk Saja yang bias masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo. Merk Lampu yang digunakan adalah PHILIPS

2. Ketika saya coba mendaftar untuk mengikuti lelang, dikenakan biaya untuk mengganti biaya administrasi, menurut yang bersangkutan sebagai biaya pengganti CD (Compact Disk) dan Isi Adendum Pengadaan, dan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran adalah Rp. 50.000/paket, dan tanpa nota / bukti pembayaran / pendaftaran.

3. Ketika saya akan meminta dukungan pabrikan (Lampu PJU), waktu itu saya meminta dukungan pabrikan pada merk FOCUS Surabaya dan bertemu dengan Ibu Suryati, beliau mengatakan tidak berani mengeluarkan surat dukungan pabrikan dikarenakan atas permintaan seseorang, waktu itu beliau menyebutkan “Apa sudah konfirmasi dengan Pak Giono?” saya jawab belum !! kemudian beliau menjelaskan bahwa apabila ingin dukungan pabrikan harus menghubungi Bpk. Giono terlebuh dahulu. Ini sudah sangat JANGGAL sekali, karena Bpk. Giono bukan Direktur/Karyawan dari Focus Surabaya, kenapa saya harus konfirmasi dengan beliau dulu, sedangkan beliau tidak ada kaitannya dengan Focus Surabaya. Akhirnya saya mengalah dan hanya diberikan dukungan Tiang oleh Focus Surabaya.

4. Kecurigaan tersebut semakin membuat saya bersemangat, dan ada beberapa hal yang ingin saya ketahui:
a. Apakah dalam pembuatan master dokumen penawaran pekerjaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ada campur tangan dari pihak luar DKP Kab. Sidoarjo ?
b. Adakah KKN di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo yang melibatkan Bupati, DPRD Sidoarjo serta pejabat-pejabat yang lainnya ?

5. Ada apa sebenarnya dibalik lelang non Eproc PJU di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo ?

6. Kenapa Merk Lampu Lainnya sulit untuk masuk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo.

7. Sulitnya mencari dukungan pabrikan ! akibat dari interfensi beberapa orang.

8. Masihkah Ada Budaya bagi-bagi jatah di DKP Sidoarjo.

9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo bukan milik Pemerintah Daerah, tetapi milik swasta.

10. Siapa sebenarnya Bapak Giono tersebut, dan apa kepentingannya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo, serta pada perusahaan FOCUS Surabaya. Sampai-sampai semua tunduk pada perintahnya.

Semua ini saya tuangkan karena saya merasa kecewa. Hasil kerja rekan-rekan ternyata sia-sia, ternyata lelang tender hanya permainan segelintir orang saja, sampai kapan DKP Kab. Sidoarjo seperti ini.???
Ttd,

DPPKA SIDOARJO PERLU DIAUDIT KINERJA SECARA MENYELURUH

2011-08-15T20:37:00.000-07:00

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan audit secara menyeluruh, dengan asumsi bahwa proses pengelolaan keuangan pada dinas tersebut sering terjadi pelanggaran pada tiap tahunnya (lihat LHP BPK-P dari tahun ke tahun). Kasus terakhir yang paling menonjol adalah skandal 2,4 Milyar yang melibatkan mantan Bupati Win Hendrarso. Hasil studi dan investigasi yang dilakukan oleh tim PUSAKA bahwa kasus raibnya uang daerah tersebut tidak lain disebabkan karena kesalahan DPPKA dalam me-manage keuangan daerah.

Tolong pembaca cermati analisa berikut: dalam LHP BPK-P Jatim pada Tahun 2007 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 dengan Hasil Pemeriksaan Nomor 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April Tahun 2007. Pemeriksaan tersebut terdapat 21 rekomendasi sebesar Rp 181.613.901.814,56 yang perlu ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ada yang selesai ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan ini, opini yang diberikan adalah wajar dengan pengecualian. Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-P tahun 2009 (TA 2008) ada beberapa problem keuangan pada TA 2006 yang masih belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

NO	URAIAN	REKOMENDASI
1	Pencatatan Atas Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir Tidak Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melaporkan seluruh pendapatan bunga dana bergulir.
2	Pinjaman Daerah Sebesar 80.000.000.000,00 Belum Dapat Disajikan Secara Wajar Dalam Neraca Daerah	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD agar mencatat pinjaman daerah dalam Neraca Daerah sesuai jatuh temponyasetelah schedule pembayaran disepakati.
3	Bagi Hasil Laba PD Percetakan Delta Grafika Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp107.386.317,00	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Tim Anggaran untuk menetapkan bagi hasil laba BUMD/Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
	TEMUAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN
4	Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar : a. Mengkaji kembali kerjasama pengelolaan pajak reklame dengan PT Starindo Pola Abadi dan kerjasama pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh PT Valensi Eka Persada Sejahtera; b. Mengelola pemungutan pajak reklame dan retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Pendapatan Kontribusi/Royalty Atas Kerjasama Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer) Belum Diterima	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan terhadap pendapatan yang menjadi hak daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
6	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar memerintahkanKepala BPKKD untuk: a. Menginventarisasi data aset yang dipinjam pakai oleh pihak lain dan melengkapinya dengan Perjanjian Pinjam Pakai; b. Menyusun daftar aset yang rusak untuk diusulkan penghapusan
7	Nilai Aktiva Lain – Lain (Built Operate And Transfer) pada Neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp100.128.000.000,00 belum menyajikan nilai sesungguhnya	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk menginventarisasi nilai aset-aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain dan menyajikannya dalam Neraca Daerah sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum

Melihat fakta di atas (sumber LHP BPK-P Jatim) tentunya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat lebih mendalam dalam melakukan investigasi terhadap persoalan raibnya uang dari Kasda. Karena pada dasarnya tidak hanya pada tahun anggaran 2008 yang terjadi problem/penyalahgunaan wewenang (Korupsi) oleh Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya memang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tidak tertib yang dimaksud adalah, mereka menghiraukan rekomendasi BPK-P selaku institusi yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksanaan keuangan.

Disisi lain, kalaupun kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 20 ayat 5 yang berbunyi ”bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”, dan Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kasus lain yang juga kongkrit adalah dana deposito daerah sebesar Rp. 60.000.000.000. Sebagaimana yang dijelaskan dalam LHP BPK-P Jatim (tahun 2009) bahwa dana tersebut diletakkan dalam empat bank tanpa dibarengi dengan Surat Keputusan Bupati. Sejak LHP BPK-P RI tahun 2006 hingga 2009 rekomendasi BPK-P Jatim tersebut tidak dihiraukan oleh DPPKA sebagai leading sector pengelolaan keuangan daerah. Entah apa yang memotivasi mereka (pejabat DPPKA), sehingga tidak menghiraukan rekomendasi BPK-P Jatim.

Untuk itu, kepada pihak terkait, antara lain inspektorat Kabupaten Sidoarjo agar melakukan audit kinerja secara menyeluruh terhadap DPPKA. Dan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tentunya juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Bukan dengan alasan “tidak cukup bukti” sebagaimana alasan ketika kita melaporkan kasus yang sama beberapa bulan yang lalu. Tetapi hal tersebut di atas merupakan tindakan KORUPSI yang sudah nyata adanya.

DPPKA merupakan leading sector pengelolaan keuangan daerah. untuk mewujudkan pemerintahan Sidoarjo bersih dari Korupsi tentunya harus membersihkan DPPKA sebagai lembaga/instansi yang mempunyai potensi kebocoran keuangan yang sangat besar, sehingga dapat kita nilai bahwa berbagai kebocoran keuangan daerah yang terjadi karena kebobrokan moral para pejabat di lingkungan DPPKA...............................

Mohon masukan data dan info dari pembaca semua. Terima Kasih.!!

MODUS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH KORBAN LUMPUR

2011-07-14T17:04:00.000-07:00

Sebagaimana Peraturan Presiden bahwa pemberian ganti rugi dampak social korban lumpur melalui akta jual beli tanah dan bangunan. Spesifikasi besaran nilai jual berbeda-beda, tanah kering 1.000.000,-/m² dan tanah basah (sawah) sebesar 120.000,-/ m². Ribuan hektar yang harus dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebagai bagian perusahaan Bakrie Group yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran terhadap ganti rugi dampak social korban lumpur.

Proses pemberian ganti rugi memang tidak semua ditangani oleh PT Minarak Lapindo Jaya, setelah ada revisi Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) khususnya pasal perluasan daerah/peta wilyah terdampak lumpur, dan pembayaran tidak lagi dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya tetapi oleh BPLS yang bersumber dari APBN . Dalam proses pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan, hamper semua korban lumpur mengelukan “potongan” yang dilakukan oleh para staf terhadap besaran nilai ganti rugi. Potongan yang dimaksud adalah pengurangan luasan tanah dan bangunan yang diajukan hingga 20%, kalaupun masyarakat korban lumpur tidak bersedia, mereka akan diintimidasi dan dipersulit—secara administrasi--hingga mereka merelakan jutaan rupiah.

Kasus terakhir yang paling mencolok dan mudah-mudahan akan terungkap semua oknum yang melakukan pemerasan terhadap korban lumpur. Di Desa Besuki, Kecamatan Jabon ada 5 orang pemilik tanah bersetifikat (akan) diberikan ganti rugi sebesar Rp.120.000/ m² meskipun sertifikat tersebut berbunyi tanah kering/pekarangan. Pihak BPLS bersikukuh tidak mau membayar sebagaimana bukti kepemilikan tanah tersebut karena dianggap bahwa tanah yang dimaksud “pernah difungsikan sebagai tanah basah”. Dari kronologis yang ditulis oleh para korban, pernah mereka mendapatkan tawaran dari beberapa orang pejabat berwenang; bahwa asset (tanah) mereka dapat dibayar dengan harga tanah kering ketika mereka bersedia dipotong 30%, kalau tidak ya tidak akan dibayar. Berbagai upaya hukum dilakukan oleh 5 orang korban tersebut, hingga pembuktian hak atas tanah di pengadilan. Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah memutuskan melalui keputusan No.125/pdt./2010/pn.sda, No.126/pdt./2010/pn.sda, No.127/pdt./2010/pn.sda, No.128/pdt./2010/pn.sda, No.129/pdt./2010/pn.sda bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud “BENAR-BENAR TANAH KERING”, namun tetap saja pihak BPLS tidak mau membayar sesuai dengan keputusan pengadilan. Yang lebih tragis lagi, BPN dan Pemerintah Daerah tidak mengambil sikap apapun terhadap persoalan tersrebut. Apakah mereka ada konspirasi? Ikuti edisi pembuktian selanjutnya

BPLS “MALING” TANAH RAKYAT KORBAN LUMPUR

2011-07-04T09:15:00.000-07:00

Sejak lahirnya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 sebagai revisi Keputusan Presiden No.13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanganan Dampak Luapan Lumpur, terkesan pemerintah akan benar-benar menyelesaikan problem dampak luapan lumpur. Namun apa yang terjadi, justru keberadaan mereka di Sidoarjo memperuncing persoalan yang ada atau dapat kita sebut mereka (oknum Tim) mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat korban lumpur. Kenapa demikian? Kita semua tahu apa sebenarnya yang menjadi sumber masalah di Kecamatan Porong.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai badan yang diberi mandate Presiden untuk melakukan penanganan terhadap dampak luberan lumpur masih belum berjalan optimal. Sebagaimana Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007, antara lain yang menjadi tugas dari BPLS adalah menyumbat semburan lumpur. Selama ini tidak ada upaya untuk melakukan penyumbatan. Mereka (tim BPLS) hanya sibuk urus dampak social yang notabene mempunyai potensi untuk cari keuntungan (disana). Missal, proses pengukuran dan validasi luasan tanah dan bangunan. Kasus terakhir yang mencuat di public adalah tanah milik lima orang bersertifikat di Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Berdasarkan putusan pengadilan No.125/pdt./2010/pn.sda, No.126/pdt./2010/pn.sda, No.127/pdt./2010/pn.sda, No.128/pdt./2010/pn.sda, No.129/pdt./2010/pn.sda bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud adalah tanah kering. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan bahwa harga tanah kering sebesar Rp 1.000.000/m². Namun apa yang terjadi? Pihak BPLS tidak mau membayar sebagaimana fakta/legalitas keberadaan tanah (kering), tetapi justru BPLS ingin membayarnya dengan harga tanah sawah sebesar Rp 120.000/m².

Dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 pasal 15B menyebutkan bahwa ……………………….akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah adalah lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Dan pada tatalaksana No.41/PRT/P2008 pasal 17 ayat 1 berbunyi bahwa dalam rangka penanganan masalah social kemasyarakatan, dilakaukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah penanganan dengan akta jual beli bukti kepemilikan. Dengan demikian, tidak lain kami berharap kepada Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemberi mandate kepada BPLS untuk memberikan kebijakan kepada oknum BPLS untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan berjalan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TOLAK PENGEBORAN LBI DI DESA KALIDAWIR (Tidak Ada Jaminan Keamanan Untuk Warga)

2011-05-02T18:51:00.000-07:00

Rencana pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) pada sumur Banjar Panji di Desa Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari bentuk “penghisapan darah rakyat Sidoarjo” oleh LBI. Lima tahun yang lalu mereka membuat ulah di Desa Siring dan Jatirejo, hingga memporak porandakan sendi-sendi kehidupan warga di sekitar Porong dan Tanggulangin. Apa solusi yang mereka berikan? Mereka justru mengingkari dari sekian perjanjian yang dibuat dengan masyarakat dan pemerintah tentang ganti rugi dampak social lumpur. Walhasil, hingga hari ini masyarakat korban lumpur belum ada kepastian ganti rugi yang diberikan oleh LBI, kapan akan lunas? Karena selain mereka “ahli” ingkar janji, mereka (LBI) sudah kebal atas peraturan yang ada.

Munculnya semburan lumpur di Desa Siring dan Jatirejo, Kecamatan Porong hingga menenggelamkan desa tersebut murni merupakan kesalahan manusia (human error). Sebagaimana hasil audit BPK RI tahun 2007, antara lain, menyebutkan bahwa LBI menunjuk perusahaan pengeboran yang kapabitilasnya diragukan. Berikut data hasil audit BPK RI terhadap proses eksplorasi yang berdampak pada keluarnya semburan lumpur oleh PT Lapindo Brantas Inc.
PEMKAB. SIDOARJO; Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan:
• Pemberian ijin lokasi pemboran sumur Migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.
• Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No.16 tahun 2003. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada LBI, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi.

BP MIGAS; BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 41 ayat (2), BP Migas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama. Sesuai Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 pada lampiran butir 2.1.2 menyebutkan kewenangan BP Migas adalah mengawasi dan mengendalikan operasional kegiatan eksplorasi atas aspek teknis dan biaya, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Sub Dinas Pemboran BP Migas mempunyai uraian tugas antara lain meneliti, melaksanakan investigasi dan memberikan saran teknis kepada KPS apabila terjadi kesulitan pemboran /semburan liar serta memproses perijinan penutupan sumur.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa BP Migas tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 karena :
• Pengawasan BP Migas terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil migas lebih berorientasi pada pengawasan budget, dari pada pengawasan teknis eksplorasi dan eksploitasi di lapangan.
• BP Migas tidak melakukan review dan persetujuan atas drilling program untuk memastikan kesesuaian dengan good oil engineering practice.
• BP Migas tidak memberikan arahan teknis penanganan kesulitan eksplorasi Sumur BJP-1
• BP Migas tidak melakukan monitor terhadap pelaksanaan eksplorasi Sumur BJP-1.
BP Migas tidak sependapat dengan kesimpulan diatas, dengan alasan BP Migas telah melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon untuk mengatasi masalah eksplorasi. Tim BPK tidak memperoleh bukti-bukti yang memadai dan autentik bahwa BP Migas telah melakukan pengawasan kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1

DITJEN MIGAS DEP.ESDM; Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1
Menteri ESDM sesuai SK No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi yang mewajibkan kontraktor antara lain untuk menyampaikan laporan harian pemboran secara tertulis kepada Ditjen Migas. Dalam pelaksanaannya, pihak LBI tidak pernah menyampaikan laporan dimaksud kepada Ditjen Migas dan Ditjen Migas tidak pernah memberikan teguran kepada LBI. Ditjen Migas tidak melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur

BJP-1 yang dilakukan oleh LBI.
Pada awalnya Dirjen Migas menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena sudah tidak berlaku efektif lagi. Namun kemudian Dirjen Migas sesuai surat No.11684/06/DJM.S/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa ketentuan tersebut masih berlaku Terkait dengan terjadinya semburan lumpur Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006, Ditjen Migas telah melakukan investigasi pada tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2006. Dalam laporannya, Ditjen Migas belum mengemukakan apakah peristiwa tersebut berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan kerja. Padahal salah satu kewenangan Ditjen Migas seperti dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM No.1088K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 adalah melakukan investigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dalam rangka penentuan apakah berhubungan dengan masalah pidana atau kecelakaan operasional. Dengan demikian Ditjen Migas tidak melaksanakan wewenangnya sebagai mana yang ditetapkan dalam SK Menteri ESDM tersebut
PT LAPINDO BRANTAS INC; Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel.

PT MCN sebagai kontraktor pemboran belum berpengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan IDPM. Company profil PT MCN menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru memiliki pengalaman satu kali dalam menangani kontrak sejenis IDPM yaitu kontrak integrated drilling service (IDS) dari Semco pada tahun 2001. Kurangnya pengalaman akan meningkatkan risiko pekerjaan gagal dan berlarut-larut.

LBI menjelaskan bahwa penunjukkan PT. MCN tersebut telah melalui proses tender terbuka yang highly regulated procurement process dan telah mendapat persetujuan BP Migas.
PT. MCN dan sub kontraktornya menggunakan personel (drilling crew) yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanaan pekerjaan pemboran. Berdasarkan daily drilling report disebutkan bahwa beberapa kegagalan pelaksanaan kegiatan disebabkan rendahnya kualitas personel, misalnya adanya indikasi ketidakmampuan drilling crew dalam mengoperasikan peralatan pemboran.
LBI menjelaskan bahwa personil tersebut telah bersertifikat Pusat Pelatihan Tenaga Pengeboran Minyak (PPT Migas Cepu) dan telah menyampaikan CV sebelum ditunjuk untuk bekerja di Sumur BJP-1.

Peralatan pemboran yang digunakan oleh PT MCN dan subkontraktor sering mengalami kerusakan. Selain itu juga ada indikasi penggunaan suku cadang bekas/kualitas rendah maupun kanibalisme suku cadang antar perlatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tidak tersedianya peralatan dan suku cadang yang berkualitas secara memadai sehingga meningkatkan risiko kegagalan kegiatan dan berlarut-larutnya pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan pelaksanaan pemboran yang disebabkan oleh hal-hal tersebut mencapai kurang lebih 27 hari.
LBI menjelaskan bahwa kontrak IDPM telah dibuat untuk melindungi kepentingan LBI jika kondisi di atas terjadi dan PT. MCN cedera janji.

Fakta diatas sangatlah jelas, bahwa adanya semburan lumpur disebabkan karena beberapa hal—berkaitan dengan proses—tidak memenuhi standar eksplorasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dan ketika ada kesalahan dalam eksplorasi akan berdampak fatal terhadap lingkungan. Disisi lain, LBI tidak pernah konsisten dalam menyelesaikan dampak dari pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, mari, kita sampaikan kepada pemerintah dan LBI, bahwa eksplorasi yang akan dilakukan di Desa Kalidawir lebih baik “DIHENTIKAN, DAN BERSIHKAN SIDOARJO DARI INVESTASI PENGUSAHA NAKAL/CENDERUNG SAK KAREPE DEWE”

Proses Pembangunan GTS harus segera dihentikan Karena Pengembang belum mengantongi izin

2011-04-08T18:11:00.000-07:00

Sebagaimana informasi yang berkembang bahwa proses pembangunan GTS belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun sampai hari ini pihak pengembang tetap nekad untuk melanjutkan pembangunan Hypermarket di dekat exit tol tersebut.

Harusnya pemerintah tidak membiarkan proses pembangunan GTS terus berjalan, sebelum mendapatkan izin lengkap. Karena dalam proses uji kelayakan bangunan di wilayah tersebut belum tentu—wilayah tersebut (sebelah exit tol)—sesuai dengan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ada; bahwa wilayah dekat exit tol tersebut diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan.

Dan pemerintah harusnya lebih obyektif dalam menyikapi polemik GTS, agar tidak berdampak pada saling iri antara pengusaha yang satu dengan yang lain. Untuk itu Pemerintah harus memberikan sanksi yang jelas kepada investor nakal, tidak justru melindungi mereka ketika melanggar hukum.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang baru ini jangan sampai seperti pemerintahan Sebelumnya yang suka melindungi para investor nakal yang hobinya melanggar hukum dan membodohi masyarakat.

Sebenarnya banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika berbicara soal perizinan bangunan di Sidoarjo. Misalkan, banyak bangunan tower di tiap wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengantongi izin, serta banyak SPBU yang melanggar Andalalin.
Kritik oleh pihak DPRD terhadap bangunan GTS merupakan “palsu” belaka. Dapat kita yakini bahwa mereka (anggota DPRD) tidak akan berani terus melakukan kritik terhadap ulah pengusaha (nakal), karena kalaupun kita mengacu pada beberapa pengalaman tahun sebelumnya; Pansus perijinan tower, SPBU dan pasar modern (mini) tidak dapat bertindak lebih “kongkrit” setelah dapat membuktikan bahwa kesalahan ada pada “pengusaha”. Entah mengapa ?

Namun, PUSAKA akan terus melakukan monitoring terkait pembangunan GTS tersebut serta mempressure Pemkab Sidoarjo agar se-segera mungkin untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. hal tersebut dilakukan guna terwujudnya Good Gavernance di kabupaten Sidoarjo.

PR BESAR UNTUK PANSUS LUMPUR (DPRD SIDOARJO)

2011-03-27T17:07:00.000-07:00

Empat tahun lebih dampak emburan lumpur di Sidoarjo masih belum teratasi dengan optimal. Pemberian ganti rugi terhadap warga masyarakat di sekitar semburan masih belum dapat diberikan (100%). Hancurnya Infrastruktur yang membuat bangkrut semua lapisan masyarakat juga belum tertangani. Kalaupun kita evaluasi dari proses penanganan—oleh pemerintah pusat—masih belum berdampak signifikan terhadap kehidupan di tiga kecamatan tersebut.

Sebagai ruang (alterative) untuk mendorong kebijakan guna penyelesaian dampak luberan lumpur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara spesifik membahas/merumuskan bagaimana proses penanganan dampak luberan lumpur sehingga “tidak ada yang dirugikan”.

Sejak periodeisasi DPRD pada tahun 2009, baru bulan kemarin, Februari 2011, DPRD Sidoarjo mengaktifkan kembali Pansus Lumpur yang sebelumnya “mandul”. Harapan besar kami sebagai warga masyarakat Sidoarjo terhadap Pansus Lumpur adalah Pansus lumpur dapat bekerja dengan optimal; ikut serta mendorong proses penyelesaian dampak luberan lumpur. Tidak justru menjadi kurir pemeritah dan berkoalisi dengan Lapindo; dengan hanya dapat menfasilitasi warga untuk ketemu pejabat penting di Jakarta dan melempar persoalan ketika dimintai pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan rencana pengeboran di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, tentunya juga menjadi problem serius dan harus dipertimbangkan lebih dalam soal pemberian izin. Karena kalau kemudian kita melihat ke belakang bahwa terjadinya semburan lumpur di Kecamatan Porong karena kecerobohan beberapa pihak, sebagaimana hasil audit BPK RI (tahun 2007) terhadap proses eksplorasi di sumur Banjar Panji; Pertama, Pemerintah Kabupaten SIdoarjo yang memberikan izin pengeboran tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua,dalam pelaksanaan pengeboran, pihak PT Lapindo Brantas Inc memilih perusahaan yang tidak kompeten (PT. Medici Citra Nusa). Ketiga, Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 dan BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan

Dari berbagai fakta tersebut kiranya menjadi sebuah referensi utama untuk dipertimbangkan, dan Pansus lumpur DPRD Sidoarjo bersama instansi pemerintah yang lain agar dapat konsisten untuk dapat memperjuangkan hak rakyat korban lumpur, dan lebih tegas dalam mengambil kebijakan terhadap PT Lapindo yang melanggar hokum. Serta mendorong Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar profesional dalam menangani dampak semburan lumpur; hamper tidak ada kerja yang efektif dan signifikan oleh BPLS, khususnya upaya untuk melakukan penyumbatan semburan lumpur. Yang selama ini dilakukan hanya sibuk menanggul luberan lumpur.

SALAM..!

2011-03-24T09:09:00.000-07:00

Mohon Maaf, Sahabat-sahabatku..!!

Sudah beberapa minggu ini PUSAKA tidak up date perkembangan kebijakan public di Kabupaten Sidoarjo, karena di internal lagi sibuk menyiapkan penertiban kepengurusan sebagai bagian dari kaderisasi. Mohon kritik dan saran sahabat-sahabat semuanya.

Adapun agenda yang kami persiapkan setelah melampauhi 3 bulan pada tahun 2011, antara lain:

1. Rapat Kerja Tahunan 2011

2. Analisa terhadap impelementasi APBD TA 2010 (LKPJ Bupati 2011)

3. Studi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4. Advokasi Anggaran (APBD) pada momentum PAK TA 2011

5. Survey Pelayanan Publik

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq

Wassalamu’alikum Wr.Wb

Terima kasih

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN MENGOPTIMALKAN BPR DELTA ARTHA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN RAKYAT DAN BUMD

2011-01-17T12:18:00.001-08:00

Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of development. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai agent of development , bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Judisseno, 2002: 95)

Menurut jenisnya bank dibagi menjadi tiga; Pertama, Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Kedua, Bank Umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.(http://organisasi.org)

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang membunyai usaha (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha

Guna mengoptimalkan BPR Delta Artha sebagai BUMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi tidak hanya pada masyarakat umum, namun mendorong struktur yang ada agar terlibat aktif dalam mengfungsikan Delta Artha sebagai BPR dan BUMD. Hal tersebut tercermin pada kebijakan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, pada tahun 2007, meyakinkan kepada struktur pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa agar menyimpan dana kompensasi milik desa. Surat bernomor 143/568/404.1.1.1/2007 yang memuat himbauan kepada seluruh Pemerintah Kecamatan di Seluruh Kabupaten Sidoarjo agar turut serta membantu mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa guna dana kompensasi milik dana didepositokan di PT BPR Delta Artha. Tidak lain dalam rangka optimalisasi Delta Artha sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2010 Kabupaten Sidoarjo memberikan alokasi bantuan modal bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 7 Milyar; bagian dari program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa distribusi bantuan modal tersebut melalui pihak ketiga, yakni Bank Jatim. Kita tahu bahwa Bank Jatim adalah bagian dari perusahaan daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kenapa harus melalui Bank Jatim? Pemerintah Sidoarjo kan mempunyai BPR Delta Artha?

Kebijakan tersebut ternyata mengundang protes para UMKM, tidak lain bahwa besaran bunga yang ditentukan memberatkan warga masyarakat (UMKM), yakni enam persen (6%) per tahun. Pelimpahan kewenangan tersebut (dari Pemkab ke Bank Jatim) mempunyai legalitas dari Bupati Sidoarjo berbentuk Surat Keputusan (SK). Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai asset/perusahaan PT. BPR Deltha Artha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha

Sebagimana yang dijelaskan di atas, hal tersebut merupakan bagian dari bukti ketidakseriusan pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk membantu rakyat kecil. Artinya bahwa distribusi bantuan modal tersebut mestinya bisa dilakukan melalui bank BPR Delta Artha (perusahaan local), disisi lain dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terhadap eksistensi PT BPR Delta Artha.

Dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut justru memperlemah fungsi BPR sebagai bagian dari lembaga keuangan milik daerah. Dan meningkari dari filosofi bank itu sendiri sebagai agent of trust dan agent of development lebih-lebih BPR Delta Artha yang didirikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, keberadaan bank—khususnya BPR—secara prinsip pelaksanaannya seperti halnya koperasi; semangat dan orientasinya untuk kesejahteraan rakyat (mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, pasal 33,ayat 1-3) dan pemerataan ekonomi rakyat.

Antara lain yang menjadi alasan Bupati Win Hendrarso memberikan kewenangan kepada Bank Jatim adalah untuk menverifikasi administrasi UMKM calon peminjam dengan tujuan tidak terjadi kredit macet pada tahun-tahun sebelumnya. Walhasil hanya terserap 3,1 milyar. Sehingga Bupati Win Hendrarso dicerca kritik oleh beberapa pihak antara lain salah satu anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, dia mengatakan bahwa bank jatim juga punya kewenangan memutuskan berapa dana yang dikucurkan bagi Koperasi maupun UMKM. Sehingga pengajuan dana dari pelaku Koperasi dan UMKM tidak semuanya di setujui. “Perlu dievaluasi, model pencairan dana bergulir ini memakai sistem yang mana? Apakah bank hanya sebatas mengoreksi administrasi atau termasuk menentukan besaran kucuran dananya. Atau malah perlu dibentuk UPTD tersendiri yang menangainya. Tidak optimalnya dana tersebut menurut Kepala Dinas , UKM, Perindag & ESDM, Drs.H. Maksum, MM, karena koperasi dan UMKM masih dalam proses adaptasi dengan system perbankan, sebelumnya melalui mekanisme yang ditentukan oleh dinas.

Di lain pihak, Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udji Arti mengatakan dari pengajuan yang dilakukan Koperasi dan UMKM memang tidak semuanya disetujui sesuai permintaan. Alasannya, bank akan memberikan kucuran sesuai dengan kebutuhan. “Jadi sifatnya juga pembinaan, tidak serta merta pengajuan yang diminta langsung diberi. Tapi kita beri sesuai kebutuhannya,” kata Tri usai menjadi pembicara dalam lokakarya pengembangan ekspor yang digelar Bagian Perekonomian Setdakab Sidoarjo di lantai II Kantor Pemkab Sidoarjo (http://dprdsidoarjo.go.id).

Kalaupun hanya sekedar melakukan verifikasi dan penertiban administrasi menggunakan jasa Bank Jatim harus membebankan masyarakat untuk mengganti operasional bank jatim melalui bunga 6% per tahun. Kenapa tidak memakai BPR Delta Artha yang notabene milik sendiri? Bukan kemudian berorientasi pada bunga atau lalu lintas pembayaran, melainkan nilai manfaatnya lebih besar. Misalkan, terbukanya ruang sosialisasi kepada masyaraat terkait dengan eksistensi BPR Delta Artha. Dimana nasabahnya tidak hanya didominasi oleh Kepala Desa Dan Sekretaris Desa (karena instruksi Bupati dan Camat), sedangkan yang lain belum.

BUKTI BARU ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEHINGGA BERDAMPAK PADA RAIBNYA DANA KASDA 2,4 KABUPATEN SIDOARJO

2011-01-14T18:38:00.000-08:00

Dari berbagai pemberitaan media massa selama ini hanya berkutat pada proses hokum (penyelidikan) oleh kejaksaan terhadap beberapa saksi dan tersangka. Opini public yang berkembang bahwa dana kasda 2 Milyar (yang raib) dibuat untuk membayar hutang Win Hendrarso (mantan Bupati Sidoarjo) kepada Pengusaha Sabar Santoso. Namun selama ini tidak ada yang pernah nyinggung soal kebocoran keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan daerah (BPKKD) yang dipimpin oleh Nunik Ariyani, yang sekarang menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), diketuai oleh Joko Sartono.

BPK RI pada Tahun 2007 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 dengan Hasil Pemeriksaan Nomor 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April Tahun 2007. Dalam pemeriksaannya terdapat 21 rekomendasi sebesar Rp 181.613.901.814,56 yang perlu ditindaklanjuti. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ada yang selesai ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan ini, opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian. Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-P tahun 2009 (TA 2008) ada beberapa problem keuangan pada TA 2006 yang masih belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

NO	URAIAN	REKOMENDASI
1	Pencatatan Atas Pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir Tidak Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah elaporkan seluruh pendapatan bunga dana bergulir.
2	Pinjaman Daerah Sebesar 80.000.000.000,00 Belum Dapat Disajikan Secara Wajar Dalam Neraca Daerah	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD agar mencatat pinjaman daerah dalam Neraca Daerah sesuai jatuh temponyasetelah schedule pembayaran disepakati.
3	Bagi Hasil Laba PD Percetakan Delta Grafika Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp107.386.317,00	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Tim Anggaran untuk menetapkan bagi hasil laba BUMD/Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
	TEMUAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN
4	Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar : a. Mengkaji kembali kerjasama pengelolaan pajak reklame dengan PT Starindo Pola Abadi dan kerjasama pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh PT Valensi Eka Persada Sejahtera; b. Mengelola pemungutan pajak reklame dan retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Pendapatan Kontribusi/Royalty Atas Kerjasama Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer) Belum Diterima	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan terhadap pendapatan yang menjadi hak daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
6	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Bupati Sidoarjo agar memerintahkanKepala BPKKD untuk: a. Menginventarisasi data aset yang dipinjam pakai oleh pihak lain dan melengkapinya dengan Perjanjian Pinjam Pakai; b. Menyusun daftar aset yang rusak untuk diusulkan penghapusan
7	Nilai Aktiva Lain – Lain (Built Operate And Transfer) pada Neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp100.128.000.000,00 belum menyajikan nilai sesungguhnya	Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Kepala BPKKD untuk menginventarisasi nilai aset-aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain dan menyajikannya dalam Neraca Daerah sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum

Melihat fakta di atas (sumber LHP BPK-P Jatim) tentunya Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat lebih mendalam dalam melakukan investigasi terhadap persoalan raibnya uang dari Kasda. Karena pada dasarnya tidak hanya pada tahun anggaran 2008 yang terjadi problem/penyalahgunaan wewenang (Korupsi) oleh Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya memang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak pernah tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tidak tertib yang dimaksud adalah, mereka tidak gubris BPK-P selaku institusi yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksanaan.

Dugaan raibnya dana kasda sebesar 2,4 M karena ada beberapa bukti, antara lain setoran atas nama Wien Hendrarso (Mantan Bupati Sidoarjo) kepada Sabar Santoso sebesar 2 M dan keterangan para saksi lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan raibnya dana kasda tersebut karena penyelewengan pada tiap tahun yang dilakukan oleh Win Hendrarso (mantan Bupati) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh Nunik Ariyani, keduanya menjadi tersangka

WIEN HENDRARSO VS NUNIK ARIANI

2011-01-11T09:44:00.000-08:00

Skandal korupsi 2.4 M yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo mulai beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada titik terang. Kejaksaan Negeri Sidoarjo memberikan status kepada Wien Hendrarso (Mantan Bupati Sidoarjo) dan Nunik Ariani (Mantan BPKKD yang sekarang DPPKA) sebagai “tersangka”. Namun yang kemudian menjadi menarik adalah kedua belah pihak saling lempar tanggungjawab; Win menuduh Nunik sebagai kunci problem korupsi tersebut, begitu juga sebaliknya; beberapa minggu lalu salah satu media masa harian di Sidoarjo memuat bahwa Win meminjam uang kepada Sabar Santoso karena diperintah oleh Nunik yang saat itu menjadi Kepala BPKKD. Untuk apa? Wallahu a’lam..

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah (Bupati dan juga termasuk wakil Bupati) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bab II, Pasal 5, ayat 1). Berpedoman pada pasal tersebut pihak Nunik justu melempar persoalan tersebut kepada Win selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, yang secara otomatis berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas hilangnya uang daerah sebesar 2 Milyar.

Namun bagaimana sebenarnya yang terjadi? Semuanya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk terus melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Harapan besar kita pihak yang berwajib dapat mengusut

MANTAN BUPATI HARUS BERTANGGUNGJAWAB

2011-01-04T09:04:00.000-08:00

Mencari Solusi Sidoarjo 2011-2015

2011-01-01T20:14:00.000-08:00

Empat bulan yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, 25 Juli 2010, Sidoarjo sukses mengadakan hajat besar dalam rangka mengawal proses transisi (pergantian) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilakukan setiap lima tahun sekali (UU 32/2004). Sidoarjo sudah dua kali melakukan pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, dipilih oleh masyarakat. Dua kali pelaksanaan Pemilukada langsung di Sidoarjo (tahun 2005 dan 2010) berjalan sukses dan kondusif, tidak seperti daerah-daerah lain di Jawa Timur, seperti Gresik, Surabaya, Mojokerto, dsb. Ada lima pasangan calon yang bertarung di pemilukada kemarin (2010), antara lain; (1) Yuniwati Terayana – H. Sarto (YS), (2) Dr. Hj. Emy Susanti, MA – H. Khulaim Junaidi, SP (Mikul), (3) H. Agung Subali, ST – Drs. H. Abdul Wahid, MM (Sahid), (4) H. Saiful Ilah, SH., M.Hum – H. MG. Hadi Sutjipto, SH., MM.(SUCI), (5) Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda, S.Ag., M.Ag (BPW-Huda). Tidak ada putaran kedua, karena perolehan mutlak diperoleh pasangan SUCI nomor 4 sebanyak 60,46%, urutan kedua diperoleh pasangan nomor 5 BPW-Huda sebanyak 17,84%.

Pasangan SUCI resmi menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Gubernur Soekarwo pada tanggal 1 November 2010. Semua tahu bahwa H. Saiful Ilah, SH., M.Hum – H. MG. Hadi Sutjipto, SH., MM bukan tergolong orang baru di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Keduanya pernah mempunyai posisi penting di jajaran birokasi; H. Saiful Ilah sudah dua kali menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo (2000-2010) berpasangan dengan Drs. H. Wien Hendrarso, M.Si. Sedangkan Pak Tjip—panggilan akrab H.MG. Hadi Sutjipto, SH.,MM—termasuk birokrat yang sudah puluhan tahun berkhitmad di Sidoarjo; terakhir menjabat sebagai asisten I Bupati Sidoarjo (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan). Untuk itu, kiranya mereka berdua tidak hanya sekedar tahu, melainkan paham apa yang menjadi problem-problem pembangunan selama ini. Dengan demikian bukan tidak mungkin, mayoritas warga Sidoarjo berharap ada pembenahan/ perbaikan terhadap kepemimpinan dua figure tersebut.

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi (ekonomi) cukup besar. Karena selain sebagai penyangga Kota Surabaya, Sidoarjo mempunyai sumberdaya (kekayaan) yang lebih dari cukup. Perkembangan terakhir program pemerintah Kabupaten Sidoarjo; menggali potensi unggulan terhadap beberapa centra usaha antara lain. Seperti, Kampoeng Batik di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo, Kampoeng Sepatu di Desa Mojosantren Kecamatan Krian, Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung dan Kampoeng Krupuk di Desa

Kedungrejo Kecamatan Jabon, olahan ikan Kalanganyar Sedati, Sentra tas, koper Kedensari, Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan bordir di Ketegan, Boro, Kalidawir Kecamatan Tanggulangin, Kerajinan logam di Ngingas Waru, dalam lima tahun terakhir menjadi sector basis atau penyumbang pendapatan yang cukup lumayan terhadap kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dapat kita lihat dari data produk domistik regional bruto (PDRB) dengan memakai teori dan rumus location quotion >=1; bahwa industry pengolahan mendapat nilai tertinggi yakni 1,84 meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 (sebelum ada semburan lumpur lapindo) sebesar 2,20%.

Kalau kita cermati pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan rangking kedua se Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Namun kenapa selama ini Sidoarjo masih belum dapat optimal dalam melaksanakan program pembangunan?; angka pengangguran masih cukup tinggi, angka putus sekolah untuk SMA/SMK/MA dari tahun 2008-2009 mengalami kenaikan (0,05%-0,35%). Serta subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin (Jamkesda/SKTM) yang masih jauh dari sasaran hingga satu tahun terakhir masih belum ada tanda-tanda upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Apakah dalam merumuskan rencana pembangunan ada yang keliru? Atau para pejabat publiknya yang tidak ada iktikad baik untuk mensejahterakan masyarakat?

Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya tidak hanya sekedar milhat satu-satu persoalan yang ada, namun harus secara komprehensif. Dari sekian variable yang ada harusnya juga dicermati secara mendalam. Dalam alur perumusannya/mekanisme ada regulasi yang mengatur, yakni UU 25/2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab IV, pasal 8 dan 9 menyebutkan tentang tahapan perencaan pembangunan; jangka panjang, jangka memengah dan tahunan. Memuat tentang prinsip-prinsip dan alur proses perencanaan pembangunan di suatu daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, pada bab I menyebutkan bahwa Visi Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Madani”. Mandiri mempunyai dua target yang berbeda, antara terhadap masyarakat (society) dan tata pelaksana pemerintahan. Pertama, masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumberdaya yang ada serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Kedua, pada konteks pemerintahan, mandiri yakni mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar.

Pada konteks PAD untuk kemandirian keuangan daerah dalam dokumen RPJPD disebutkan bahwa target rasio PAD (PAD dibagi dengan total APBD) pada angka ≥ 45%. Namun kalaupun kita lihat dari tahun ke tahun rasio kemandirian daerah sejak tahun 2007 tidak ada perkembangan yang signifikan; mengalami kenaikan pada tahun 2009, dan turun lagi pada tahun anggaran 2010 (perubahan).

Selama lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mencapai pendapatan sebagaimana target jangka panjang yang ada pada dokumen RPJPD. Artinya RPJPD sebagai kerangka perencanaan dalam 20 tahun, dalam lima tahun pertama (2006-2010) tidak terukur dan kurang sistematis. Sehingga pada momentum transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2015 dalam perumusan RPJMD harus secermat mungkin dalam membaca/menganalisa sector pendapatan asli daerah. Tidak lain bahwa rumusan RPJMD 2011-2015 untuk mencapai target RPJPD harus dapat lebih terukur dan sistematis dengan mengevaluasi (kelemahan) pada lima tahun pertama. Misalkan mengembangkan tiga sector basis (industry pengolahan, listrik gas dan air bersih, serta angkutan dan komunikasi), dan membuat solusi terhadap enam sector yang lain agar dapat bersaing dengan sector basis demi kemandirian keuangan daerah. Serta merevisi setplan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai dampak adanya bencana lumpur di tiga Kecamatan (Porong, Jabon dan Tanggulangin); banyaknya luas lahan pertanian produktif yang tergenang lumpur, dsb.

Visi Misi Salah Ketik?

Jum’at, 19 Nopember 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (BAPPEDA) mengundang sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna memberikan masukan terhadap draft rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2011-2015, di ruang kepala BAPPEDA.

Ada beberapa kalimat alam draft tersebut yang tidak relevan, antara lain kaliimat yang menjelaskan tentang visi “kemandirian keuangan daerah dalam lima tahun ke depan”. Kalau kita pelajari kalimat tersebut sama Persis dengan kalimat yang ada di dokumen RPJPD alias copy paste (RPJMD; Bab V-2) dan RPJPD; Bab III-1)

Kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut; “Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin “kecil rasio” ini menggambarkan semakin mandirinya daerah”. Apa kira-kira tidak terbalik? semakin “besar rasio” ini menggambarkan semakin mandirinya daerah”. Logikanya, nilai pendapatan kecil, maka akan menghasilkan rasio (presentase) kecil. Sebaliknya nilai pendapatan besar juga akan menghasilkan rasio (presentase) besar.

Disisi lain, pada draft yang sama (RPJPD) terdapat kalimat yang sangat controversial, dengan pengertian antara kalimat satu dengan yang lain saling bertolak belakang; antara Bab III-1 dengan Bab II-36. Tentang rasio kemandirian pada Bab III menjelaskan lebih kecil rasio pendapatan semakin mandirinya daerah, sedangkan Bab II semakin besar rasio pendapatan semakin mandiri daerahnya daerah dalam hal keuangan.

Dokumen perencanaan pembangunan—baik jangka panjang dan jangka menengah—merupakan dokumen yang sangat vital untuk pelaksanaan pembangunan ke depan, sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan rencana pembangunan harus secermat mungkin. Karena hal tersebut akan berdampak pada sistematika pelaksanaan pembangunan dalam tiap tahun (menjadi tidak sistematis dan tidak terukur).

Pada akhir tahun 2010 RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih dalam proses rancangan. Namun yang kemudian menjadi kronis, telah muncul isu egoisme dari pasangan calon yang dilantik awal bulan November 2010. Sebagaimana yang diberikatan harian Jawa Pos pada Senin, 6 Desember 2010 tentang alokasi anggaran gedung kesenian yang dialokasikan 25 Milyar dalam APBD TA 2011 sebagai bagian dari realisasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Padahal kalaupun kita dapat obyektif bahwa masih banyak problem sosial dasar (kebutuhan) masyarakat yang masih belum terpenuhi.

Materi Aksi demo Refleksi Akhir Tahun Masalah Papua

2010-12-24T08:03:00.000-08:00

PARADE PAPUA: FREEPORT DAPAT DAGING, RAKYAT PAPUA KHUSUSNYA

DAN UMUMNYA BANGSA INDONESIA DAPAT TULANG

Oleh: DPP LPNR-PB

Kontrak Karya yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan ditenggarai sangat merugikan kepentingan negara. Potensi kerugian disebabkan oleh rendahnya royalti yang hanya 1% - 3,5% serta berbagai pelanggaran hak adat masyarakat sekitar maupun pencemaran lingkungan. Sejak beroperasi di tahun 1967, Freeport McMoRan berhasil menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dengan mengandalkan hasil produksi dari wilayah Indonesia.

Ada produk ikutan yang bisa dijual. Antara lain belerang. Namun atas potensi penerimaan ini, Negara tidak mendapatkan apa-apa karena tidak diatur dalam Kontrak Karya. Penjualan produk ikutan tersebut mutlak menjadi hak PTFI. Hal ini sudah disinggung dalam laporan audit BPK mengenai pengelolaan PNBP atas pelaksanaan KK di Freeport tahun 2004-2005.

Kritik utama atas KK Freeport adalah kecilnya royalty yang diterima oleh Indonesia. Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan cadangan tembaga sebesar 104.2 Milyar pound (sekitar 47.2 Milyar kg) dan cadangan emas sebesar 37 juta ounces (sekitar 1 juta kg).

Selain itu, KK pertama Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, Negara mengakui hak adat sedangkan KK I Freeport, memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat. Bahkan dalam satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK nya.

Berdasarkan data yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP 2009), pemerintah mencatat PTFI membukukan penjualan sebesar Rp 55,5 Triliun (2009) dan menghasilkan laba setelah sebesar Rp 24,8 T. Per September 2010, PTFI mencatat penjualan (Rp 41 Triliun) dan laba kotor (23 Triliun) sebagai berikut. Total potensi penerimaan mencapai Rp 1,500 Triliun dengan kurs Rp 9.000/US$.

Berdasarkan laporan keuangan Freport McMoran 2009, total royalty (royalty KK dan additional royalty) sebesar US$ 147 juta (2009), US$ 113 juta (2008) dan US$ 133 juta (2007). Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan penjualan tembaga sebesar 4,1 Milyar pound (sekitar 1.8 Milyar kg) dan penjualan emas sebesar 2.6 juta ounces (sekitar 74 ribu kg). Penjualan dari Freeport Indonesia, mencapai hamper 39% dari keseluruhan penjualan dalam US$. Dari penjualan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan sekitar 34% untuk tembaga dan 96% untuk penjualan emas. Dengan hasil ini, PTFI merupakan “primadona bagi Freeport McMoRan dan bukan untuk rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya.

Jelas, Freeport McMoRan adalah perusahaan raksasa yang sangat menguntungkan. Total aset Freeport McMoran per Desember 2009 sebesar US$ 25 Milyar (atau Rp 225 Triliun, hampir 1/4 APBN kita). Jadi, tambang di Papua (Grassberg) sangat-sangat menguntungkan Freeport McMoRan. Sudah cadangannya paling besar, ada kandungan emas (yang nilainya sangat besar) ditambah lagi unit cost nya yang paling rendah.

Mengingat kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun, maka Indonesia tidak akan mendapatkan sisa-sisa tembaga dan emas apabila kontrak tersebut diperpanjang sampai dengan 2041 (dengan catatan tidak ada penemuan cadangan baru).

Fakta-fakta diatas nyaris sekali dengan keadan rakyat Papua yang jauh tertinggal dalam aspek peningkatan ekonomi. Data BPS tahun 2010 menyebutkan Provinsi Papua Barat Termiskin ke satu dan Papua Termiskin ke dua di Indonesia.

Ironis lagi, hasil Freeport Papua tahun 2009-2010 capai Rp 1,500 Triliun dengan kurs Rp 9.000/US$. Bandingkan dengan total dana otsus Papua triwulan 2003-2009 senilai kurang lebih Rp. 30 trilyun lebih saja. Begitu juga total utang luar negeri Pemerintah Indonesia sekarang senilai 1.800 trilyun.
Dengan demikian, konteks penyelesaian masalah bangsa, khususnya Papua harus menyelesaikan masalah Freeport. PT. Freeport dan tambang asing lainya harus kita usir demi menyelamatkan asset kekayaan rakyat. Cara yang bermartabat ialah mengembalikan UU penjamin aset Freeport dan perusahaan asing di bumi pertiwi Indonesia dan harus di tinjau kembali.

Sidoarjo 2011-2015; Mendorong Pembangunan di Sektor Ekonomi guna mewujudkan Kemandirian Daerah

2010-12-21T10:53:00.000-08:00

Sumber data: Dok. Hasil Studi PUSAKA

Melihat grafik di atas kita dapat menilai bahwa selama lima tahun terakhir pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mencapai pendapatan sebagaimana target jangka panjang yang ada pada dokumen RPJPD. Artinya RPJPD sebagai kerangka perencanaan dalam 20 tahun, dalam lima tahun pertama (2006-2010) tidak terukur dan kurang sistematis. Sehingga pada momentum transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2015 dalam perumusan RPJMD harus secermat mungkin dalam membaca/menganalisa sector pendapatan asli daerah. Tidak lain bahwa rumusan RPJMD 2011-2015 untuk mencapai target RPJPD harus dapat lebih terukur dan sistematis dengan mengevaluasi (kelemahan) pada lima tahun pertama. Misalkan mengembangkan tiga sector basis, yakni industry pengolahan, listrik gas dan air bersih, serta angkutan dan komunikasi, serta membuat solusi terhadap enam sector yang lain agar dapat bersaing dengan sector basis demi kemandirian keuangan daerah, guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah; pembanguna masyarakat di sector ekonomi.

KRITIK TERHADAP DRAFT RPJMD SIDOARJO 2011-2015 (TIDAK INOVATIF DAN SEBAGIAN ITEM COPY PASTE)

2010-11-25T16:08:00.001-08:00

Jum’at, 19 Nopember 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (BAPPEDA) mengundang sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, guna memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2011-2015, di ruang kepala BAPPEDA.

Kalaupun kita cermati dari draft yang dibuat oleh tim BAPPEDA masih belum ada gagasan yang bersifat inovatif dan cenderung stagnan (jalan di tempat). Mestinya Tim yang dibentuk BAPPEDA sebelum merumuskan rancangan RPJMD tentunya mereka membuat evaluasi terhadap problem-problem yang mengikuti rumusan sebelumnya (2006-2010), tidak justru rumusan kemarin—yang gagal—dicopy paste.

Visi pembangunan Sidoarjo dalam lima tahun ke depan—hasil rumusan tim BAPPEDA—yakni,” Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan” secara redaksional pada penjelasan kata “sejahtera dan mandiri” dalam rancangan RPJMD 2011-2015 sama persis dengan yang ada dalam dokumen RPJPD 2006-2025 (copy paste). Dalam pasa 5, ayat 2, UU/25 tahun 2004 bahwa “ RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat……” artinya bahwa visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD 2011-2015 mestinya memuat penjabaran visi dan misi yang berada dalam RPJPD, tidak justru copy paste—secara redaksional—pada dokumen RPJPD.

Selanjutnya, tentang isu-isu strategis yang dirumuskan dalam rancangan RPJMD 2011-2015 antara lain adalah tentang kesejahteraan masyarakat (Bab IV, hal 1-4); menjelaskan problem ekonomi dan pelayanan atas kesejahteraan sebagaimana realitas yang ada (angka pengangguran tinggi, angka kemiskinan yang cukup besar). Dalam draft tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan program-program guna menangani problem social ekonomi tersebut, misalkan pengangguran dengan membuat balai latihan kerja dan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan guna membangun keterampilan warga calon pekerja agar dapat terdistribusikan dalam perusahaan yang lagi membutuhkan tenaga professional.

Namun penanganan untuk mengurangi angka kemiskinan sejumlah 47.658 KK atau 10,70% dari jumlah keluarga seluruh Kabupaten Sidoarjo yang ditulis dalam draft tersebut sangat naïf. Yakni akan menumpuhkan program PNPM, BOS, BLT, dan Jamkesmas. Kita semua tahu bahwa program tersebut (PNPM, BOS, BLT, dan Jamkesmas) adalah program Pemerintah Pusat, mana upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo ?? Mana Program Wajib Belajar 12 Tahun? Mana Optimalisasi Program Jamkesda? Bantuan modal untuk pengusaha kecil menengah?

Mencabut Parkir Non Berlangganan, Bukti Kelemahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menggali Potensi PAD

2010-10-06T09:13:00.000-07:00

Berbagai sumber media masa di Kabupaten Sidoarjo, pada 5 September 2010, memuat statmen yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi B DPRD Sidoarjo yang mengusulkan program parkir non berlangganan untuk dihapus sebagai bagian item pendapatan asli daerah (PAD). Antara lain alasan yang disebutkan bahwa selama ini SKPD pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah gagal mengelola pendapatan di sektor parkir (banyak terjadi kebocoran). Hal tersebut sangatlah konyol, karena potensi pendapatan di sektor parkir sungguh sangat potensial. Kalaupun kemudian terjadi kegagalan oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan di sektor parkir, solusinya bukan kemudian harus dihapus, tetapi justru masyarakat menunggu keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola keuangan daerah; agar alokasi yang dijadikan sebuah target (pendapatan) dapat berjalan optimal. Misalkan membuat target pendapatan yang realistis, membuat sistem pungutan yang lebih profesional dan akuntabel, agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.

Sebagai konsekuensinya, ketika mencabut/ menghapus program parkir non berlangganan antara lain mendorong program parkir berlanggan lebih optimal. Namun mereka (anggota komisi B DPRD Sidoarjo red) tidak dapat menawarkan konsep sistem yang kongkrit guna optimalisasi program parkir berlangganan.

Program parkir berlangganan secara prinsip dalam pelaksanaannya masih terjadi banyak persoalan. Misalkan, warga masyarakat yang mempunyai motor bernopol Sidoarjo (anggota parkir berlangganan) ketika parkir di area parkir berlangganan tetap saja dipungut biaya parkir oleh para jukir. Kedua, Program parkir berlangganan tidak cukup adil ketika diperlakukan terhadap semua masyarakat yang bernopol Sidoarjo. Karena tidak semua masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor mempunyai aktifitas/ dapat memanfaatkan area parkir berlangganan. Ketiga, Kantor Samsat sebagai kantor instansi yang berkewajiban memungut biaya parkir berlangganan tidak dapat profesional dalam menjalankan amanah regulasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari keluhan masyarakat sebagaimana yang ditulis oleh salah satu warga Sidoarjo di alamat blog ini; saat membayar parkir berlangganan di kantor samsat tidak diberikan stiker oleh petugas samsat, padahal stiker sebagai tanda kendaraan bermotor yang telah membayar parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraan bermotor (fatal). Serta keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program parkir berlangganan tidak ketara; banyak keluhan dan pengaduhan masyarakat melalui P3M (Dinas Infokom Kabupaten Sidoarjo) pada tahun 2009 tidak satupun ditanggapi oleh pemerintah.

Harusnya pemerintah dapat lebih cermat dalam melihat problem keuangan daerah; merumuskan program peningkatan sebagaimana potensi yang ada. Pada Konteks ini, kalaupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo jadi mencabut program parkir non berlangganan dan mendorong program parkir berlangganan guna peningkatan PAD sungguh kebijakan yang sangat tidak rasional, karena program parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum dapat dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Pemkab. Sidoarjo harus lebih Cermat (Kebijakan Memberikan Alokasi Anggaran untuk Partai Politik tahun 2010)

2010-10-03T19:08:00.000-07:00

Kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan bantuan dana kepada partai politik sebagai operasional tidak perlu dilakukan, mengingat banyak agenda pembangunan yang masih terbengkalai. Dalam arti bahwa bantuan dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang lain, yang menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat Sidoarjo.

Sebagaimana yang diberitakan oleh hampir semua media masa, 4 Oktober 2010, bahwa Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi tersebut karena dalam rangka taat kepada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Kemudian, yang harus dicermati bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut digunakan sebagai sarana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik (Bab IV Pasal 9).

Selanjutnya, dalam pasal Pasal 10 pendidikan politik berkaitan dengan Pasal 9, antara lain:

(1) Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

(2) Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

(3) Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertanyaannya kemudian adalah ada tidak Partai Politik di Sidoarjo yang konsisten terhadap pendidikan politik ? fenomena sosial politik yang selama ini dielu-elukan oleh semua Partai Politik peserta pemilu di Kab. Sidoarjo adalah pragmatisme pemilih. hampir 80% pemilih di Kabupaten Sidoarjo ketika menghadapi pemilu selalu mewacanakan uang sebagai kompensasi politik (jangka pendek). Menurut penulis hal tersebut merupakan prustasi politik oleh semua lapisan masyarakat terhadap partai politik yang ada. Sejak bergulirnya reformasi, Partai Politik yang diharap akan menjadi pelopor pembaharuan Politik justru bergerak mundur dan tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya (melakukan pendidikan politik), yang mereka (elit Parpol) hanya datang ke masyarakat ketika akan dilakukan pemilu, dengan mengobral banyak janji.

Kasus terakhir, Pemilukada Sidoarjo yang diselenggarakan pada 25 Juli 2010, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap candidate yang dipelopori oleh Partai Politik memberikan kompensasi “uang” untuk mencoblos pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, apakah itu yang dinamakan pendidikan politik untuk masyarakat? dan siapa yang akan bertanggungjawab apabila dana tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya (disalahgunakan)?.

TIGA TOWER DIKEPRAS, DISHUB MASIH BELUM OPTIMAL (Karena Masih Ratusan Tower Tanpa Izin yang Masih Aktif di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo)

2010-06-24T17:56:00.000-07:00

Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat.

Namun hal tersebut masih jauh dari keadilan. Karena jumlah bangunan tower yang tidak berizin tidak hanya tiga bangunan menara yang ada di Kecamatan Sedati, tetapi masih banyak juga bangunan tower di Kecamatan lain yang tidak berizin. Berikut data hasil investigasi tim PUSAKA:

NO	LOKASI KEC.	TERDATA	BERIJIN	TDK BERIJIN	%
1	Tarik	12	6	6	50.0%
2	Tanggulangin	15	9	6	40.0%
3	Sukodono	18	11	7	38.9%
4	Wonoayu	13	8	5	38.5%
5	Tulangan	13	9	4	30.8%
6	Balong Bendo	12	7	5	41.7%
7	Sidoarjo	51	24	27	54.0%
8	Waru	50	31	19	38.8%
9	Sedati	35	15	20	57.1%
10	Taman	50	31	19	38.8%
11	Krembung	8	4	4	50.0%
12	Prambon	13	8	5	38.5%
13	Gedangan	28	20	8	28.6%
14	Porong	7	5	2	28.6%
15	Buduran	22	14	8	36.4%
16	Krian	19	12	7	36.8%
17	Jabon	4	3	1	25.0%
18	Candi	35	14	21	61.8%
JUMLAH		405	231	174	43.0%

Patut kita curigahi kebijakan tersebut. Tim PUSAKA beberapa bulan yang lalau setelah melalukan survei terhadap bangunan tower, kita menyampaikan surat untuk dapat berdiskusi dengan pihak terkait tentang kebijakan terhadap bangunan tower tersebut. Namun tidak direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, malah kita diberikan surat balasan yang berisikan argumentasi Pemkab Sidoarjo terhadap hasil studi yang dibuat oleh PUSAKA.

TOLONG DICERMATI; DANA PENDAPATAN HIBAH YANG DIPUNGUT DARI PENGUSAHA RP 45.000.000,- PER SATU TITIK TOWER TERNYATA TANPA REGULASI YANG JELAS DAN DAPAT KITA NILAI KEBIJAKAN TERSEBUT MELANGGAR PP 58/2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 24 DAN 25 (AYAT 1 DAN 2).

JAWABAN PEMKAB. SIDOARJO TENTANG PROBLEM TOWER TIDAK RASIONAL

2010-06-17T11:00:00.000-07:00

Hasil studi yang dilakukan oleh PUSAKA beberapa bulan lalu tentang tower di Kabupaten Sidoarjo akhirnya ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jawaban surat tersebut bernomor: 503/1097/404.6.2/2010. Kami menilai bahwa jawaban melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari substansi kebijakan yang kita rekomendasikan.

tentang pembongkaran menara tower yang tidak mengantongi izin sehingga merugikan uang keuangan daerah (retribusi). Pemkab. Sidoarjo berbendapat bahwa untuk melakukan pembongkaran tidak ada alokasi anggaran dari APBD pada TA 2010. Disisi lain, perlu adanya agenda untuk melakukan pemetaan, mana tower yang berizin dan mana yang tidak mengantongi izin. Padahal dalam studi yang dibuat oleh PUSAKA datanya bersumber pada dinas terkait. Artinya sudah tidak perlu lagi untuk dilakukan identifikasi karena dinas perijinan sudah mempunyai data tersebut.
Kami menilai bahwa pungutan yang dilakukan oleh Pemkab. Sidoarjo melalui MoU yang dibuat dengan para provider merupakan bagian dari bentuk gratifikasi (45 juta per titik tower). Karena selain nomenklaturnya tidak jelas dalam APBD, kami menilai bahwa hal tersebut dilakukan karena bentuk imbalan karena jasa Bupati melancarkan perijinan pendirian tower (peraturan tidak memungkinkan). Disisi lain, pengakuan Pemkab. Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah megatakan bahwa dana tersebut masuk pendapatan daerah (pendapatan hibah). Hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun2006. Pendapatan Hibah yang dimaksud dalam kedua aturan tersebut adalah ”pendapatan yang tidak bersifat mengikat”. Sedangkan pendapatan tersebut diperoleh hasil MoU antara Bupati dengan provider.

Pemkab. Sidarjo melalui Sekrataris Daerah berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap bangunan tower merupakan bagian dari komitmen Bupati dalam menjalankan peraturan yang ada. Menurut kami hal tersebut sangat kontroversi ketika kita melihat kronologis persoalan kebijakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo (lihat analisis sebelumnya tentang tower)

SELAMAT JUMPA KEMBALI.

2010-06-14T22:18:00.000-07:00

Mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih dari dua bulan PUSAKA tidak update data dan tulisan melalui media online pusaka-sda.blogspot.com. Karena banyak kendala teknis sehingga kami tidak aktif untuk update data dan tulisan. Namun tidak kemudian kita pasif untuk kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami tetap aktif untuk melakukan diskusi dan mengirim paper terhadap SKPD yang kita nilai telah melakukan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan substansi semangat otonomi daerah; kemandirian daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dua bulan terakhir pada FGD yang kami lakukan, antara lain tentang parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, kebijakan Bupati tentang tower di Kabupaten Sidoarjo. Tentang Pemilukada Kabupaten Sidoarjo, kita aktif untuk mendiskusikan soal tahapan dan validasi DPT yang menjadi problem umum di tiap pemilihan umum di setiap daerah di Indonesia.

Mohon do’a dan dukungannya. Pada minggu ketiga bulan Juni, PUSAKA akan menerbitkan buletin mingguan tentang kebijakan publik di Kabupaten Sidoarjo. Adapun content buletin akan kita fokuskan pada kebijakan anggaran daerah oleh Pemkab. Sidoarjo, pelayanan administasi kependudukan, dan tentang Pilkada (KPUD).

Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirul Kalam.

Wassalam

Fatihul Faizun

KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MEMBONGKAR TITIK TOWER TANPA IZIN MERAGUKAN

2010-03-13T02:37:00.000-08:00

Selain dinas perizinan dan penanaman modal (DPPM), Dinas Perhubungan (Dishub) adalah antara lain pihak yang berwenang memberikan izin terhadap pendirian tower. Namun kedua dinas tersebut ada pembagian/batas yang sangat jelas dalam pertanggungjawaban izin tersebut. Sebagiamana Peraturan Bupati No. 76/2008, pasal 18, ayat 2, yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan menara (IMM) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sidoarjo, dengan melampirkan persetujuan/klasifikasi kesesuaian dengan titik cell planing dan spesifikasi dari Dinas Perhubungan. Adapun tugas dari DPPM berkaitan dengan izin mendirikan bangunan (retribusi).

Kritik terhadap kebijakan bangunan tower yang carut-marut sebenarnya sudah mulai mencuat sejak pertengahan tahun 2009; DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus untuk investigasi dan membas tuntas problem pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo, karena saat itu sudah mulai tercium karena banyak keluhan dari masyarakat; tiba-tiba ada bangunan tower tanpa ada pemberitahuan/izin warga masyarakat. Sehingga DPRD mencoba bertindak cepat ketika mendengar banyak keluhan dan laporan dari masyarakat. Namun, seperti kebiasaan para politisi—secara umum—hanya epok-epok membahas, tetapi tidak ada jeluntrungnya (tindak lanjut). Terbukti hingga sekarang pansus yang dibuat tidak menghasilkan apapun. Tidak ada lagi anggota DPRD yang berani berteriak. Ada apa dengan semua ini? Apakah mereka (DPRD) terlibat dalam persekutuan setan dengan eksekutif dan pengusaha?

Bulan kemarin, tepatnya pada hari Minggu, 21 Februari 2010, muncullah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Winarko, bahwa akan memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada pihak yang telah nekat membangun tower tanpa mengantogni izin. Dia menegaskan akan melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pembongkaran.

Disisi lain, penyataan tersebut sebenarnya masih belum kongkrit. Dapat kita lihat pada statmen yang lain. Dia (Kadishub) mengaku bahwa amat sulit akan melakukan tindakan/kebijakan pembongkaran karena regulasi yang mengaturnya juga masih belum jelas. Regulasi yang dimaksud adalah peraturan daerah. Sehingga sanksi apa yang diberikan kepada oknum yang terlibat konspirasi tower tanpa izin? Meskipun logika kebijakan tersebut semua dapat menilai “ngawor”, karena ketidakmampuan Kepala Daerah; penyalahgunaan wewenang, sehingga merugikan uang negara.

Lebih kongkrit, pembuktian tersebut hingga detik ini masih belum ada rencana kebijakan untuk menindak keberadaan tower yang terbukti tanpa izin. Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi mencoba mengirim surat untuk melakukan klarifikasi/audiensi guna menjelaskan persoalan tower yang ada, hingga sekarang masih belum ada tembusan. Apakah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini adalah Bupati sengaja untuk membiarkan liar persoalan tersebut? Atau memang benar-benar dirinya (Bupati) terlibat, sehingga butuh kambing hitam? Sudah banyak elit birokrasi yang dikorbankan hingga masuk penjara. Kali ini mungkin dia sudah kehabisan stok kambing hitam.. Gitu saja.!

BUPATI TIDAK MAMPU ME-MANAGE BANGUNAN TOWER

2010-03-02T10:59:00.000-08:00

Problem saluran telekomunikasi (tower) di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola kebijakan. Karena selain peraturan yang dibuat tanpa mempertimbangankan peraturan yang lebih atas, perencanaan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi obyektif di lapangan. Kongkrit, bahwa bangunan tower yang ada di Kabupaten Sidoarjo menjadi carut-marut; ada yang tertib (sesuai prosedur) ada yang tanpa prosedur apapun. Sehingga merugikan keuangan negara, karena tower yang tidak tercatat dalam bangunan yang mendapatkan izin secara ototmatis tidak membayar retribusi sebagaimana ketentuan peraturan daerah.

Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo terdapat tower yang tidak mengantongi izin. Izin yang dimaksud adalah persetujuan dari dinas perizinan dan penanaman modal modal Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana data hasil riset/investigas yang dilakukan oleh tim PUSAKA (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi), bahwa pada tahun 2009 ada 405 bangunan tower di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yang tidak mendapatkan izin (tercatat di dinas perizinan) sekitar 174 bangunan atau 43% dari total bangunan yang ada.

Bupati Inkonsistensi

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo—dalam hal ini adalah Bupati—telah mengeluarkan peraturan tentang pendirian tower. Namun, kalaupun kita cermati dari sekian regulasi yang ada dapat kita nilai bahwa peraturan tersebut cenderung molak-malik (tidak konsisten). Regulasi yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bupati: 591/1328/404.3.7/2008; memberikan persetujuan kepada salah satu provider (penyedia jasa pengadaan tower) atas nama Sdr. Marwoto Hadi Soemarko, SITAC Manager PT.Indosat, dengan alamat: Wonorejo Permai Selatan 8/CC 389, Rungkut, Surabaya, untuk memanfaatkan ruang dengan mendirikan tower di salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kabupaten Sidoarjo bernomor: 591/196/404.3.7/2007, tertanggal 12 juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala DPPM, Drs. Ec. Didiek Setyono,M.Si. Dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor: 50/4073/201.3/2007, perihal penertiban persetujuan pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat skala regiona Provinsi Jawa Timur, guna menjamin terselenggaranya keamanan, kenyamanan produktifitas dan keberlanjutan penataan ruang.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya akhir bulan Desember 2008, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), nomor 76 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi bersama. Pada Perbup tersebut terdapat lampiran yang menyebutkan titik tower bersama sebagai planning ruang yang akan dimanfaatkan untuk pendirian tower besama. Hasil kajian yang dilakukan oleh tim riset PUSAKA ternyata kebijakan tersebut tanpa pertimbangan yang strategis, karena hal “mustahil” dilakukan; artinya bahwa tidak semua perusahaan telekomunikasi membutuhkan titik koordinat yang sama, sebagaimana kebutuhan masing-masing. Disisi lain, masih belum ada peraturan—lebih atas—dari pemerintah pusat/provinsi tentang kebijakan tersebut. Sehingga Bupati harus merevisi Perbup 76/2008; memberikan toleransi kepada provider untuk merubah ketentuan titik bangunan tower sebagaimana planning yang ditetapkan oleh Bupati. Revisi tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.

Hamper semua Tower Perusahaan Telekomunikasi Bermasalah

Pada edisi sebelumnya disebutkan beberapa titik tower di Kabupaten Sidoarjo yang tidak mengantongi izin, antara lain milik PT INDOSAT. Namun, sebenarnya banyak perusahaan telekomunikasi selain PT INDOSAT yang mempunyai banyak bangunan tower tanpa izin. Antara lain: PT TELKOMSEL, PT. EXCELCOMINDO PRATAMA (XL), PT. HUTCHISONS CP TELECOMUNICATIONS, PT. SMART TELECOM, PT. Mobile-8, PT. NATRINDO TELEPON SELULER, PT. Bakrie Telecom, TELKOM FLEXI, PT. Sampoerna TI.

Dari data yang diperoleh PUSAKA menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Candi adalah wilayah terbanyak tower tanpa izin. Kalau kita presentasekan ± 61,8%; dari 35 titik bangunan tower yang mengantongi izin hanya 14 titik, sedangkan 21 titik yang lain tanpa izin. Wilayah terbesar kedua adalah kecamatan Sedati; presentase yang tidak mengantongi izin 57,1%; dari 35 titik yang mendapatkan izin hanya 15 titik dan 20 yang lain tanpa izin.

HAMPIR 50% TOWER PT INDOSAT TIDAK BERIZIN (PEMKAB SIDOARJO HARUS BERANI MEMBONGKAR DAN MEMBERIKAN SANKSI)

2010-02-26T02:04:00.000-08:00

PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunukasi yang berusaha mengembangkan usahanya di Kabupaten Sidoarjo. Karena Kab. Sidoarjo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang potensi pasarnya cukup besar. Hal tersebut tercermin dari pengguna ponsel (telfon genggam) yang terus bertambah. Tidak hanya untuk kalangan menenah ke atas, tetapi sekarang ini hampir masyarakat di tiap lapisan memakai ponsel untuk menunjang aktifitas sehari-hari.

Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas jaringan kepada semua pelanggan; mendirikan menara telekomunikasi (tower) di tiap titik strategis sebagai basis pengguna ponsel (saluran Indosat). Namun yang kita sayangkan, ternyata hampir 50%, yakni 29 dari 59 bangunan tower PT Indosat Tbk tidak mengantongi izin. Berikut beberapa data titik tower yang tidak berizin yang didirikan oleh PT Indosat Tbk, hasil investigas yang dilakukan oleh tim riset PUSAKA; antara lain,

1. Lingkar Timur, Desa Rangkakidul, RT 03/RW 06, tinggi menara 52 m, luas lahan 13x20
2. Wage Permai Sukodono, Desa Suko, RT 14/RW 05, tinggi menara 55 m, luas lahan 10x10
3. Wonoayu, Desa Wonoayu, RT 01/RW 04, tinggi menara 52 m, luas lahan 7,5x7,5
4. Dan lain sebagainya.

Yang menjadi persoalan adalah tidak pernah ada sanksi yang diberikan oleh PemKab. Sidoarjo terhadap para pelanggar hukum (Peraturan daerah), meskipun banyak regulasi yang sudah dilanggar, antara lain Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dan yang lebih spesifik tentang bangunan tower; Peraturan Bupati (Perbub). Perbup terakhir yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo adalah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Tower Bersama.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda tentang izin mendirikan bangunan (IMB) bahwa bangunan tower merupakan bagian dari obyek retribusi. Artinya setiap pembangunan (pendirian) tower harus mendapatkan izin dari dinas perizinan, serta membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perda. Adapun mekanisme dan alur untuk memperoleh izin dijelaskan dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Data pada tahun 2009 di Kabupaten Sidoarjo berdiri tower dari PT Indosat Tbk sejumlah 59 bangunan, namun yang mempunyai izin dari dinas perizinan hanya 30 bangunan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana 29 tersebut dapat berdiri, toh belum mendapatkan izin dari dinas terkait? Dengan begitu secara otomatis pemerintah daerah dirugikan (secara financial), karena mereka (provider) tidak membayar retribusi.

Mudah-mudahan izin yang tidak dikeluarkan oleh dinas perizinan karena mereka benar-benar tidak mengajukan izin. Akan lebih parah lagi, kalaupun mereka (povider) sudah mengajukan permohonan izin tetapi justru oknum birokrasi yang tidak mencatat bahwa tower tersebut telah berdiri (disembunyikan); pendapatannya dikorupsi. Disisi lain, hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim PUSAKA dari beberapa titik tower yang bermasalah (tidak ada izin) diduga pengamanannya melibatkan pihak birokrasi (berwenang). Misalkan dinas perizinan dan satpol PP (penegak Perda); pengamanan secara fisik (satpol PP) dan pada konteks regulasi berlindung pada dinas perizinan dan Bupati.

Dalam Perda 16/2008 tentang IMB sangatlah jelas, bagaimana sanksi yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan. Sanksi dibagi menjadi dua, ada sangsi administrasi ada juga sanksi pidana. Dan secara umum bagaimana implementasi Perda yang bertanggungjawab adalah Bupati (sebagai kepala daerah). Pada konteks ini, sudah tidak dapat ditawar lagi bahwa tower sebagaimana yang dimaksud (tanpa izin) harus dibongkar dan dikembalikan kepada perusahaan, serta pihak yang berwajib memberikan sanksi kepada oknum birokrasi yang terlibat.

Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang mendirikan tower di Kabupaten Sidoarjo tanpa mengantongi izin, seperti saluran fleksi, telkomsl, esia, dsb. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak penegak hukum kiranya segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum berlarut-larut. Karena kalau tidak dari persoalan tersebut dapat membongkar bangunan tata pemerintahan yang ada di Sidoarjo; kebijakan pemerintah tidak akan pernah mendapatkan legitimasi dari masyarakat, karena pemerintah sendiri tidak amanah peraturan perundang-undangan.

Bangunan Tower Di Sidoarjo; Bupati Kurang Tegas Tentang Ketentuan Garis Sempadan

2010-02-24T01:58:00.000-08:00

Pembahasan tentang garis sempadan sebenarnya menjadi kategori dalam konteks permasalahan yang muncul dalam pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun karena kompleksitas persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan, yang seringkali menimbulkan ketidakpatuhan terhadap produk hukum yang lain.

Secara konseptual, garis sempadan (GS) merupakan garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui. Dalam pelaksanaannya pada Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terdapat dua jenis kategori GS, yaitu:
a. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga;
b. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat GST, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya;

Jarak garis khayal yang ada di masing-masing GS perlakukan jarak tergantung dengan kelas jalan yang terdapat pasa sisi bangunan, antara lain: jalan desa; jalan kabupaten; dan jalan propinsi. Dari penelitian yang dilakukan, problem yang seringkali muncul berkaitan dengan GS ini adalah sebagai berikut: pertama, minimnya pemahaman dari pelaksana perijinan dari perusahaan jasa telekomunikasi tentang ketentuan regulasi ini. Hal ini berdampak pada realitas di lapangan, seringkali pelaksana perijinan dari perusahaan jasa telekomunikasi melakukan pembebasan lahan sesuai dengan titik ordinat yang diinginkan oleh pihak provider tanpa mempertimbangkan keberadaan GS yang menjadi sebuah ketentuan hukum ditingkat lokal.

Temuan data di lapangan, kasus yang terjadi di Tower Milik PT. Excelcomindo Pratama di Perumahan Kramatjegu, setelah dilakukannya penyewaan lahan dan mendapatkan ijin dari perangkat pemerintahan ditingkat desa, menemui permasalahan berkaitan dengan kurangnya kebutuhan jarak untuk keberadaan GS di lokasi yang akan dibangun tower telekomunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama tentang keberadaan regulasi yang mengatur tentang GS dari pemerintahan, terutama yang ada di Kecamatan dan Desa, sehingga persetujuan tersebut tetap diberikan walau penilaian dari DPPM melanggar konteks GS.

Kedua, adanya pelarangan di sebuah konteks usaha tetapi pada konteks yang lain upaya permisif atau ”menutup mata” diberlakukan dalam melihat ketentuan GS. Pada konteks pelaksanaan pembangunan tower telekomunikasi ketentuan tersebut berlangsung sangat ketat, walaupun pada konteks yang berbeda terdapat pembangunan pusat ekonomi yang lain, yang secara faktual melanggara ketentuan GS, namun mendapatkan kebijakan yang permisif untuk tetap dilakukan pembangunan dan melakukan operasionalisasi usaha. Misalnya keberadaan Ruko di Kawasan Pucang, yang secara faktual tidak feasible pada konteks GS, namun tetap melakukan operasionalisasi kegiatan usahanya. Pada pelaksanaannya, berlangsungnya permasalahan ini merupakan persoalan yang serius dari pemerintah kabupaten dalam konsistensinya untuk melakukan penerapan atau memberikan kepastian regulasi kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah ini.

Ketiga, tidak dimilikinya sebuah diskresi kebijakan untuk mengatasi persoalan maraknya pelanggaran GS di Kabupaten Sidoarjo. Secara ideal keberadaan GS adalah merupakan garis khayal sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah untuk melakukan pengembangan apabila terdapat kebutuhan penambahan ruas jalan akibat menikatnya perkembangan infrastruktur transportasi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, garis khayal tersebut dimanifestasikan menjadi sebuah garis nyata yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi yang diupayakan oleh masyarakat.

Dalam penanganan masalah ini, mungkin seharusnya Kabupaten Sidoarjo dapat mengambil langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dengan pengenaan denda terhadap pelanggar GS dan memberikan surat pernyataan apabila pada suatu kurun waktu tertentu negara membutuhkan untuk pengembangan infrastruktur transportasi. Kebijakan tersebut senyatanya juga baik, karena dengan berlakunya ketentuan tersebut akan menghambat usaha berlangsungnya ”permainan” antara birokrasi dan pengusaha terhadap pelanggaran GS. Di samping itu, ketentuan tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi daerah sebagai tambahan PAD, dan yang terpenting keberadaannya berlaku sama dan konsisten dalam penerapan kebijakannya

Bupati Tidak Konsisten (Perijinan Tower Di Sidoarjo; Skandal Korupsi Bupati Win Hendrarso)

2010-02-22T04:33:00.000-08:00

Menara saluran telekomunasi (tower) merupakan bagian dari program perluasan jaringan perusahaan komunikasi. Pada konteks ini, Pemerintah Daerah tidak boleh tidak untuk melakukan kontrol terhadap bangunan tower. Disisi lain, perijinan yang keluarkan oleh pemerintah daerah—bentuk pungutan—dapat dijadikan bagian dari potensi pendapatan daerah; izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Namun, hal tersebut kemudian tidak berjalan optimal karena elit birokrasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang dibuatnya sendiri. Sehingga kadang kita justru memperkuat stigma yang telah terbangun bahwa birokrasi lebih memilih koalisi dengan pengusaha daripada dengan masyarakat. Hal tersebut (se-akan) terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor: 591/196/404.3.7/2007, tertanggal 12 juli 2007, menyerukan bahwa permohonan izin pendirian tower di Kabupaten Sidoarjo dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu adanya ketentuan yang baru tentang pembangunan menara/tower/shelter telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tertanda Drs. Ec. Didiek Setyono,M.Si. DPPM Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan SE bukan berarti tanpa pertimbangan, tetapi karena dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor: 50/4073/201.3/2007, perihal penertiban persetujuan pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat skala regiona Provinsi Jawa Timur, guna menjamin terselenggaranya keamanan, kenyamanan produktifitas dan keberlanjutan penataan ruang.

Sembilan bulan setelah dikeluarkannya SE tentang penghentian sementara permohonan izin pendirian tower, Bupati Sidoarjo mengeluarkan surat persetujuan pemanfaatan ruang pembangunan tower yang ditujukan kepada Sdr. Marwoto Hadi Soemarko (SITAC Manager PT.Indosat), dengan alamat: Wonorejo Permai Selatan 8/CC 389, Rungkut, Surabaya. Adapun nomor Surat Keputusan Bupati: 591/1328/404.3.7/2008, tertanggal 16 April 2008. lucu, kalau boleh kita bilang, peraturan yang dibuat ternyata Bupati sendiri yang tidak tertib. Jelas, SE yang keluar tentang penghentian permohonan perijinan, selanjutnya justru Bupati Sidoarjo mengeluarkan surat persetujuan kepada salah satu perusahaan saluran komunikasi untuk mendirikan tower. Apakah ini tidak merupakan bagian dari bentuk konspirasi antara penguasa dengan pengusaha?

Perkembangan selanjutnya, pada akhir Desember 2008, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati, nomor 76 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi bersama. Kalaupun kita cermati dari peraturan tersebut ternyata dibuat tanpa pertimbangan matang, sehingga memunculkan problem tersendiri; tentang pendirian tower bersama. Belum ada aturan yang menjelaskan soal tower bersama, sehingga pada tahun 2009 Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2007 direvisi menjadi Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 9 Tahun 2009 setelah muncul surat edaran bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Serta Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Sebagaimana yang dijelaskan pada alinea sebelumnya, bahwa Bupati Sidoarjo telah mengkhianati regulasi dengan kewenangan yang dibuatnya berbentuk Peraturan Bupati. Menentukan titik-titik bangunan tower (yang berada pada lampiran Peraturan Bupati 76/2007) ternyata tidak berjalan optimal. Sehingga perlu adanya revisi, bahwa bangunan tower dapat bergeser; tidak harus pada titik tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Nah, ini permainan apalagi?? Hal tersebut dapat kita duga bahwa Bupati Sidoarjo telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pengusaha dan memperkaya diri sendiri.

Sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang telah tertutup dari pantauhan public, tentang skandal perijinan pembangunan tower. Kalau kita boleh obyektif, berapa kerugian negara ketika diketahui bahwa masih banyak tower berdiri di Sidoarjo tanpa mengantongi surat ijin. Bukan tidak mungkin, melibatkan oknum elit birokrasi yang dikomandani oleh Bupati Sidoarjo guna melindungi para investor di Kabupaten Sidoarjo. Tidak lain kita berharap kepada pihak berwajib untuk melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan memberikan sangsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.

Elit Birokrasi Terlibat, Pansus Tower (DPRD) Tiada Jejak

2010-02-18T17:58:00.000-08:00

Berawal dari banyaknya temuan pada pendirian menara saluran telekomunikasi (tower) di Kabupaten Sidoarjo yang bermasalah, pertengahan tahun 2009 DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (Pansus), tidak lain difungsikan untuk mengusut tuntas pelanggaran oleh birokrasi terkait proses perijinan yang mereka lakukan (hasil konspirasi dengan pengusaha). Proses perijinan yang dimaksud adalah bahwa dari sekian tower yang ada ternyata tidak semua mempunyai izin. Ada yang hanya mempunyai izin HO saja, ada juga yang hanya mempunyai izin IMB. Bahkan ada tower yang tidak mendapatkan izin sama sekali.

Berbagai agenda dilakukan oleh pansus DPRD, mulai melakukan investigas di lapangan hingga klarifikasi kepada dinas yang bersangkutan untuk menta penjelasan akar persoalan tersebut. Tidak hanya itu, bahkan pansus DPRD yang dipimpin oleh Nur Ahmad sempat merekomendasikan agar DPRD menggunakan hak interpelasi, karena diduga Bupati terlibat dalam pelanggaran tersebut. Namun sayang, saat itu bulan Juli 2009 keberadaan DPRD tidak memungkinkan karena terjadi masa transisi (periode 2004-2009/2009-2014) sehingga agenda untuk menggunakan hak interpelasi menjadi pupus.

Nur Ahmad ketua pansus saat itu, ternyata terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014, namun kusak-kusuk—untuk melanjutkan—Pansus (seperti periode sebelumnya) masih belum ketara. Disisi lain, kalaupun kita cermati dari perjalannya, pansus se-akan kita nilai terlalu berani untuk membongkar konspirasi besar tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari berita yang dirilis oleh www.kabarsidoarjo.com pada 16 Juli 2009, bahwa Pansus mengklaim bahwa adanya pendirian tower tanpa izin melibatkan elit birokrasi (Bupati Sidoarjo). Dan juga mengklaim bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang sistematis. Kenapa hari ini tidak dilanjutnya seperti periode sebelumnya?

Antara lain, tower bermasalah adalah di Kletek. Menara yang didirikan oleh perusahaan telekomunikasi XL (PT Excelcomindo Pratama Tbk) tersebut ternyata perijinannya masih belum tuntas. Sebagaimana yang diberitakan oleh www.APIndonesia.com. Pengakuhan warga setempat bahwa persetujuan warga untuk mendirikan menara tersebut masih belum seratus persen. Disisi lain, warga sekitar tidak dapat berbuat banyak karena mendapat tekanan dari berbagai pihak. Dan menurut keterangan warga setempat bahwa berdirinya tower tersebut mendapat perlindungan dari satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Disini kita dapat menilai bahwa ada oknum dari instansi penegak Peraturan Daerah yang terlibat secara langsung.

Sebenarnya sangat disayangkan kalaupun proses invetigasi yang mempunyai ending untuk menggunakan hak interpelasi harus berhenti tanpa alasan. Karena dengan hak interpelasi DPRD merupakan bagian dari langkah awal untuk menguak semua skandal korupsi yang ada di birokrasi Sidoarjo.

Apa memang anggota DPRD sudah melibatkan diri dalam konspirasi yang dilakukan oleh oknum birokrasi dan pengusaha?. Patut diduga, bahwa telah terjadi kesepakatan antara pengusaha, birokrat dan anggota DPRD bahwa proses pengusutan terhadap kasus yang dinilai merugikan keuangan negara. Tidak lain yang menjadi harapan kita bersama bahwa ke depan, DPRD Kabupaten Sidoarjo melanjutnya pengusutan kasus tersebut hingga tuntas. Dan para oknum birokrasi nakal diberikan sangsi sebagaimana peraturan yang ada, tidak pandang bulu; kalaupun memang Bupati harus diberikan sangsi, kenapa tidak..?

KPUD TIDAK PROSEDURAL, KEPALA DAERAH MELANGGAR PP 58/2005

2010-02-14T13:27:00.000-08:00

Dirilis harian Jawa Pos, Senin, 15 Februari 2010, Anshori, Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa untuk menutupi biaya operasional KPUD guna menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Juli mendatang harus “hutang”. Operasional yang dimaksud adalah untuk gaji pegawai di sekretariat dan belanja rutin bulanan, yakni listrik, telepon, dan air. Hal tersebut merupakan bagian dari dampak dari molornya pengesahan RAPBD TA 2010.

Hal yang sama juga pernah dikeluhkan oleh Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo Drs Fauzi Isfandiari. Dia mengatakan bahwa “untuk membiayai pelaksanaan Pilbup 2010, terpaksa utang kanan kiri ke sejumlah rekanan. Dan sekarang hutang KPUD jumlahnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Tidak lain untuk kebutuhan kertas, fotocopy dan sebagainya yang merupakan kegiatan tahapan pilbup 2010”.

Kebijakan tersebut—yang dilakukan oleh KPUD—merupakan kebijakan yang tidak prosedural. Sebagaimana yang dimaksud oleh Koordinator Pokja Nasional Pemilukada KPU I Gusti Putu Artha. Pada rapat Pimpinan para Ketua KPU Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Ruang Utama KPU Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta di Jakarta Kamis (21/1), mengatakan bahwa ‘’Jangan nekat memulai tahapan Pemilu Kepala Daerah jika anggaran belum siap. Jika anggaran belum siap dan tahapan dijalankan maka ada konsekwensi yang terjadi. Pertama, secara teknis kualitas tahapan tidak berkualitas. Kedua, secara yuridis hal itu akan memerangkak anggota KPU dan jajarannya ke meja hijau karena harus mempertanggungjawabkan keuangan yang tidak prosedural”

(www.kpu.go.id)

Pada konteks pengelolaan keuangan daerah, sebenarnya sudah ada peraturan yang mengaturnya, misalkan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana tersebut menyebutkan; Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD

(pasal 46, ayat 1)

Pada ayat berikutnya juga menjelaskan bahwa Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Dua pasal tersebut sangatlah jelas, bahwa ketika RAPBD tidak dapat disahkan pada akhir tahun, kepala daerah harusnya merumuskan peraturan kepala daerah—sebagai legalitas—dalam rangka melakukan pembiayaan (operasional) organisasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dampak dari tidak diterbitkannnya peraturan kepala daerah, KPUD harus mengelola keuangan daerah tanpa prosedur yang telah ditetapkan, dan (seakan) tidak menggubris apa yang menjadi anjuran KPU. Kemungkinan tidak hanya terjadi pada KPUD, tetapi juga terjadi pada instansi lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kritik terhadap KPUD; sebagai institusi (independent) harusnya dapat melakukan tugas yang profesional. Kurang beberapa bulan lagi KPUD akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, untuk masa khitmad kepala daerah lima tahun mendatang (2010-2015). Kalaupun panitia/penyelenggaranya tidak profesional dan banyak melanggar ketentuan peraturan, apakah mungkin hasil pemilu kepala daerah nanti dapat legitimasi dari masyarakat ?

Disisi lain, kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah harusnya juga tidak mudah mengenyampingkan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintahan. Tidak lain, hal tersebut dilakukan guna mendorong legitimasi kebijakan dengan tertib administrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendapatan PDAM dan Rencana Pembangunan SPAM (Tahun 2010) Tidak Transparan

2010-02-12T10:12:00.000-08:00

Diberitakan www.sidoarjokab.go.id Direktur Umum BUMD PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo, Drs. Abdul Basid Lao, mengatakan bahwa di tahun 2009 laba bersih PDAM sebesar 10 M dan dapat setor ke kas daerah 2,5 M (25%). Hal tersebut menurut Basid merupakan sebuah prestasi yang perlu dibanggakan oleh masyarakat Sidoarjo secara umum. Disisi lain, pada tahun 2010 pemerintah pusat mengucurkan bantuan fisik untuk jaringan distrik utama dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kedung Nguling, Candi dan Krian. Tidak lain merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada PDAM Delta Tirta.

Selain mendapatkan bantuan untuk membangun jaringan distrik utama dan instalasi pengelolaan air (IPA), PDAM juga akan mendapatkan bantuan untuk Transmisi Air Baku di Krian sebesar Rp 60 milyar dan di Kedung Nguling, Candi,sebesar Rp 12 milyar. Yang kemudian menjadi persoalan adalah tidak ada inisatif (kejujuran) dari pihak PDAM Delta Tirta terkait dengan setoran kepada kas daerah. Pada tahun 2010 dalam draft RAPBD tercatat 2,5 M sama dengan setoran yang dilakukan pada tahun 2009; tidak ada perkembangan ketika infrastruktur dan perluasan jaringan sudah dilakukan ?

Kedua, kebohongan oleh Direktur Umum sebagaimana statmennya bahwa PDAM sebagai operator sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16/2005 Tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Memang, tetapi ada pengurangan penjelasan yang semestinya disampaikan oleh PDAM. Dalam PP No.16/2005, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 9 dan 10; menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (ayat 9). Dan Penyelenggara adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara (ayat 10).

Sebagaimana penjelasan pada alinea di atas dapat kita nilai bahwa kebijakan PDAM bertentangan dengan pasal 3, yang menjelaskan bahwa Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan atas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Artinya proses (akan) pelaksanaan SPAM tidak transparan, dimana yang mempunyai hak sebagai penyelenggara tidak hanya BUMD tetapi juga instansi lain (swasta) dan kelompok masyarakat. Pertanyaannya kemudian, kenapa tahapan/proses/rencana proyek tersebut tidak terbukan dalam pengelolaan keuangannya dan cenderung tertutup? Artinya tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak PDAM. Tetapi justru mereka (pihak PDAM) melegitimasi kebijakannya dengan memakai dalih bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan PP 16/2005

BUKTI SELANJUTNYA, KEPALA DAERAH TIDAK TAAT ATURAN (KPUD Tidak Prosedural Karena RAPBD TA 2010 Terlambat Disahkan)

2010-02-10T19:41:00.000-08:00

Lagi, bukti pembahasan RAPBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo tidak sehat. hal tersebut dapat kita lihat dari keluhan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo Drs Fauzi Isfandiari beberapa minggu lalu. Dia mengatakan bahwa “untuk membiayai pelaksanaan Pilbup 2010, terpaksa utang kanan kiri ke sejumlah rekanan. Dan sekarang hutang KPUD jumlahnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Tidak lain untuk kebutuhan kertas, fotocopy dan sebagainya yang merupakan kegiatan tahapan pilbup 2010”.

Sebagaimana peraturan yang ada bahwa Bupati adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah adalah PP No. 58/2005. Dalam peraturan tersebut menyebutkan semua tentang mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Antara lain soal sistem pembiayaan operional birokrasi (perjalanan pemerintahan) ketika APBD belum disahkan.

Pada konteks ini, ternyata di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal sehingga dapat kita nilai bahwa ada keteledoran dari Bupati Sidoarjo dalam melakukan pengelolaan keuangan. Keteledoran yang dimaksud adalah sebagai antisipasi ketika APBD belum disahkan—untuk operasional proses pemerintahan—Kepala daerah harus membuat Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 58/2005, pasal 46, ayat 1 sampai 5, yang berbunyi:

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Disisi lain, sebagaimana pengakuhan dari Sekretaris Umum KPUD Sidoarjo; untuk menutupi biaya operasional KPUD Sidoarjo harus hutang kepada para rekanan. Hal tersebut tidak taat terhadap seruan Koordinator Pokja Nasional Pemilukada KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta Kamis (21/1), pada Rapat Pimpinan para Ketua KPU Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Ruang Utama KPU Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta mengatakan bahwa ‘’Jangan nekat memulai tahapan Pemilu Kepala Daerah jika anggaran belum siap. Jika anggaran belum siap dan tahapan dijalankan maka ada konsekwensi yang terjadi. Pertama, secara teknis kualitas tahapan tidak berkualitas. Kedua, secara yuridis hal itu akan memerangkak anggota KPU dan jajarannya ke meja hijau karena harus mempertanggungjawabkan keuangan yang tidak prosedural” (www.kpu.go.id)

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN TANGANI DAMPAK LUBERAN LUMPUR

2010-02-09T11:49:00.000-08:00

Harian Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010, merilis kebijakan Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi anggaran 750 juta pada tahun anggaran 2010 (APBD 2010 yang sekarang lagi dibahas oleh Gubernur) untuk melakukan renovasi pasar baru porong (PBP). Dengan asumsi bahwa pelayanan untuk bedagang tidak dapat optimal bangunan pasar banyak kerusakan akibat dijadikan penampungan korban lumpur.

Melihat kebijakan tersebut layak kita menilai bahwa Pemkab. Sidoarjo “tidak konsisten” dalam memberikan alokasi anggaran dalam menangani dampak luberan lumpur. Kenapa? Banyak kritik dan usulan dari warga dan lembaga swadaya masyarakat bahkan dari warga korban lumpur sendiri terkait dengan alokasi untuk program penanganan dampak (sosial) luberan lumpur, tetapi Pemkab. Sidoarjo selalu mengatakan, tidak berani memberikan alokasi (program) untuk penanganan dampak luberan lumpur. Karena sebagaimana peraturan perundang-undangan, persoalan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Kalaupun memaksakan, takutnya nanti dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); ketika melakukan audit pengelolaan keuangan daerah.

Alasan pemerintah memberikan alokasi anggaran 750 juta untuk renovasi PBP bahwa pasar merupakan bagian potensi pendapatan asli daerah. Namun demikian, DPRD mengharap kepada eksekutif (Pemkab. Sidoarjo) untuk dapat menagih janji kepada PT Minarak untuk memberikan bantuan pada renovasi tersebut. Disisi lain, PT Lapindo Brantas Inc (LBI) mengatakan bahwa PBP bukan merupakan bagian dari tanggungjawabnya, karena PBP merupakan aset Pemkab. Sidoarjo, bukan milik LBI, sehingga yang bertanggungjawab tidak lain adalah Pemkab. Sidoarjo (Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010).

Agenda renovasi tersebut secara teknis akan diserahkan kepada dinas pasar. Yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita adalah ada apa dengan PBP dan Dinas Pasar? Toh, sebenarnya masih banyak juga dampak sosial-ekonomi yang juga harus ditangani oleh Pemerintah. Misal, banyak warga korban lumpur yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh pabrik telah kehilangan pekerjaan karena pabriknya tenggelam oleh lumpur. Sama-sama penting, ketika diusulkan terkait dengan problem sosial-ekonomi, banyak alasan yang disampaikan oleh Pemkab. Sidoarjo. Mereka (korban) sekarang ini mengharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk alat produksi mereka yang sudah hilang beberapa tahun lalu. Belum lagi buruh tani yang sudah tidak dapat bekerja lagi karena ladang/sawah sudah terendam lumpur dan tidak produktif lagi (di lingkungan tanggul penahan lumpur). Seperti yang dialami oleh M. Tosin, Buruh Tani, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon. Dia mengatakan bahwa hari ini sudah tidak bisa ke sawah, dia hanya dapat memanfaatkan sedikit sisa lahan yang sudah tidak produktif; “harus bagaimana lagi? wong sawahnya juga sudah tenggelam, jadi gak bisa seperti dulu lagi”.

Harusnya pemerintah dapat proporsional dan lebih dapat membaca latarbelakang program pembangunan. Mau-tidak mau luberan lumpur merupakan program krusial yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab. Sidoarjo selalu mengatakan bahwa problem tersebut merupakan bagian dari tanggunjawab pemerintah pusat, dengan mengacu pada UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 11, ayat 3 yang menyebutkan tentang pertambangan umum, minyak bumi dan gas bumi. Tetapi pada UU yang lain menyebutkan bahwa izin administrasi pengeboran minyak dan gas bumi melibatkan pemerintah lokal untuk disetujui oleh pemerintah pusat. Artinya bahwa keterlibatan pemerintah lokal dalam proses pertambangan minyak dan gas bumi. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam yang disebutkan pada pasal 14, UU 33/2004, pemerintah daerah mendapatkan presentase yang cukup dalam pengelolaan hasil pertambangan. Sehingga ketika ada persoalan sebagai dampak dari proses pertambangan, tidak hanya pemerintah pusat yang harus bertanggungjawab, tetapi juga pemerintah daerah

PEMKAB. SIDOARJO TIDAK KONSISTEN TANGANI DAMPAK LUBERAN LUMPUR

2010-02-09T04:37:00.002-08:00

Harian Jawa Pos, Selasa, 09 Februari 2010, merilis kebijakan Pemkab. Sidoarjo memberikan alokasi anggaran 750 juta untuk melakukan renovasi pasar baru porong (PBP). Dengan asumsi bahwa pelayanan untuk bedagang tidak dapat optimal bangunan pasar banyak kerusakan akibat dijadikan penampungan korban lumpur.

KEPALA DAERAH KAB. SIDOARJO TIDAK PECUS, ORDER DELTA GRAFIKA SURUT

2010-02-06T06:20:00.000-08:00

Delta Grafika merupakan salah satu perusahan daerah di Kabupaten Sidoarjo atau yang biasa disebut dengan badan usaha milik daerah (BUMD). Sebagaimana yang ditulis dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id), pada 3 Februari 2010, Kepala Bagian Delta Grafika mengatakan bahwa delapan puluh persen order BUMD Delta Grafika berasal dari SKPD. Namun hari ini (awal tahun 2010) SKPD belum berani mengeluarkan kebijakan untuk melakukan cetak sebagaimana kebutuhan perkantoran, dengan asumsi bahwa masih belum ada alokasi anggaran (APBD 2010 belum disahkan DPRD). Pertanyaannya kemudian, kok bisa hal tersebut terjadi? Padahal pada awal tahun mestinya kebutuhan cetak—sebagai pelengkap administrasi—dalam aktifitas birokrasi secara otomatis rame-ramenya.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Namun kenapa masih saja ada problem yang tidak prinsip sehingga menjadikan kinerja birokrasi tidak optimal? Dan sebagaimana persoalan di atas harusnya tidak terjadi di Sidoarjo. Karena (isue) selain Kepala Daerahnya dianggap mempunyai pengalaman panjang di birokrasi, dia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan bidang pelayanan/kebijakan publik.

Kalaupun kita mencermati dari Peraturan Pemerintah yang dimaksud, persoalan tersebut relevan dijelaskan pada pasal 46, ayat 1 sampai 5, yang berbunyi:
1. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
2. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
3. Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
4. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Kelima ayat tersebut sangatlah jelas bahwa dalam proses penggedokan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, apabila tidak dapat disahkan pada akhir tahun hingga batas waktu pembahasan (31 Desember sebagaimana peraturan yang ada), Bupati harus mengambil langkah-langkah antisipasi sebagai upaya anggaran untuk pembiayaan operasional kinerja birokrasi, yakni membuat peraturan kepala daerah yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.

Logikanya, kalaupun ada kendala anggaran pada operasional birokrasi karena mundurnya penggedokan RAPBD berarti kepala daerah tidak berbuat apapun sebagaimana peraturan pemerintah. Patut diduga bahwa kinerja birokrasi tidak dapat optimal karena kepala daerahnya tidak serius dalam memimpin pengelolaan keuangan. Tidak bijak dan tidak taat aturan. Problem yang lain Delta Gratika pada tahun anggaran 2009 hingga Bulan November masih belum menyetor bagi hasil ke kas daerah. Sebagaimana rencana pada tahun 2009 akan menyetor laba sebesar Rp 250.000.000. Entah kenapa, apakah memang sejak dulu selalu tidak tertib? Atau Bupati yang tidak pernah membina mereka?

KONSPIRASI PEMERINTAH - LBI (Penyelesaian Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo)

2010-02-04T21:16:00.000-08:00

Sejak awal sudah ada indikasi bahwa proses penyelesaian luberan lumpur di Kec. Porong, Tanggulangin, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo tidak akan dapat selesai sebagaimana harapan masyarakat korban lumpur. Indikator yang paling sederhana adalah soal uang kontrak. Dalam formulir yang disediakan oleh PT Lapindo Brantas Inc (LBI)warga se-akan dipaksa untuk menandatangi dengan beberapa item kesepakatan yang mempunyai konsekuensi bahwa selanjutnya warga korban lumpur tidak akan menuntut ganti-rugi. Dan bentuk ganti-rugi sebagaimana yang dimaksud (tanah dan bangunan)--ketika mengukur besaran nilai--sudah termasuk bagian dari ganti-rugi dampak immaterial.

Kedua, kesepakatan tentang skema pembayaran 20%-80%. Dalam kontrak yang dibuat oleh LBI bahwa mereka akan membayar 80% dalam waktu dua tahun (sebelum masa kontrak rumah habis). Artinya bahwa ada sebuah akal-akalan dari LBI dan Pemerintah untuk merampas hak/menguasai hak atas tanah warga korban lumpur. Surat nota perjanjian jula beli (NPJB) yang dibuat antara LBI melalui PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga menjelaskan bahwa aset tersebut sudah menjadi hak dari LBI. Disisi lain, LBI bisa dipastikan akan bleset atas perjanjian yang dibuatnya. Karena selain masih jauh dari jeratan hukum, mereka masih merasa PD bahwa LBI benar-benar tidak bersalah (meskipun hasil audit kinerja oleh BPK RI sangatlah jelas).

Ketiga, sebagian pembangunan infrastruktur sebagai dampak luberan lumpur dibiayai oleh negara (pemerintah pusat). Dan yang kemudian menjadikan kita semakin heran, pemerintah mengiyakan itu dan pasang badan. Disisi lain, hasil audit BPK RI sangatlah jelas, bahwa pelanggaran yang berakibat terjadinya bencana (kecelakaan) adalah mereka LBI tidak dapat memenuhi standar pengeboran dan menunjuk perusahaan yang tidak kapabel. Serta proses monitoring oleh pemerintah—khususnya soal perijinan—juga tidak optimal dilakukan, sehingga LBI dengan ambisinya untuk menggali minyak di Kecamatan Porong dapat leluasa (sak karepe dewe).

Keempat, LBI memutuskan bahwa tidak akan menambah area terdampak sebagaimana yang ditetapkan oleh Keppres 13/2007 (peta 22 Maret 2007). Padahal masih banyak wilayah yang layak untuk mendapatkan ganti rugi. Walhasil, pemerintah tetap memaksa masyarakat agar tidak menuntut LBI dengan konsekuensi yang memberikan ganti rugi adalah pemerintah (APBN). Hari ini warga korban di luar peta 22 Maret 2007 lagi menunggu pemberian ganti rugi oleh pemerintah. Memang, pemerintah sudah memberikan 20%, namun yang 80% belum ada kepastian. Pemerintah mengeluarkan Perpres 40 Tahun 2009

Hari ini dampak tersebut mulai dapat dirasakan oleh warga korban lumpur. Sebagaimana yang diberitakan Jawa Pos, 5 Pebruari 2010, warga Desa Kedungbendo, Tanggulangin yang dipimpin oleh Kepala Desa, H.Hasan melakukan aksi dengan boikot proses penanggulan. Karena mereka menilai bahwa tanah yang didirikan tanggul oleh LBI masih belum lunas. Itu bagian kecil dampak yang muncul. Selanjutnya, mereka (warga korban lumpur) sedikit demi sedikit akan terbuka kesadarannya bahwa selama ini mereka menjadi tumbal pemerintah guna mengamankan proses produksi LBI di Kabupaten Sidoarjo. Komunitas korban lumpur, secara bertahap melakukan konsolidasi dalam rangka meluruskan berbagai kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lumpur. Dan bersama seluruh warga korban lumpur bersatu menuntut hak-haknya yang telah dirampas oleh LBI dan pemerintah…

PELANGGARAN 2008, TIDAK HANYA BLH

2010-02-02T17:26:00.000-08:00

"Radar Surabaya, 3 Februari 2010: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, diseret Kejari Sidoarjo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2008"

Salut, kalau kita menilai pada awal tahun 2010 kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka bekerja tidak hanya pada kasus-kasus tertentu yang dianggap aman (tidak melibatkan eksekutif Kabupaten Sidoarjo), tetapi justru memeriksa ring sekian pembuat kebijakan yang terindikasi KORUPSI. Karena ternyata masih banyak skandal pelanggaran pengelolaan keuangan daerah yang masuk kategori korupsi.

Pada dasarnya banyak skandal korupsi di tubuh eksekutif/birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Namun yang terkuak ketika diperiksa Kejari. Pada tahun anggaran 2008 pelanggaran yang dapat dinilai korupsi tidak hanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) tetapi juga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PDAM Delta Tirta (BUMND), Delta Grafika (BUMND), Dinas Pendidikan, dsb.

Dari sekian pelanggaran yang ada, modusnya bermancam-macam. Dan kalaupun kita nilai dari skandal yang ada, bermacam-macam pula kategori pelanggaran yang terjadi. Ada yang dapat kita nilai bahwa pelanggaran tersebut hanya bagian dari bentuk pelanggaran administrasi, hingga merugikan uang negara.

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melakukan pungutan pajak penerangan jalan tanpa standar operasional, sehingga dapat diduga merugikan uang daerah; setoran yang diberikan oleh PT PLN APJ Surabaya Barat tidak sesuai dengan perjanjian Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 188/3/404.1.1.3.2007 antar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Barat tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo. Ketika dikonfirmasi tentang persoalan tersebut, DPPKA menjelaskan bahwa kurangnya setoran karena DPPKA tidak mempunyai data wajib pajak penerangan jalan. Logikanya, mana mungkin? Terus, selama ini bertugas untuk apa?

MERAMPOK UANG YANG DIPUNGUT DARI RAKYAT..

APAKAH KEPALA DAERAH SIDOARJO TERLIBAT ?

2010-02-01T03:21:00.000-08:00

Radar Surabaya, 1 Peberuari 2010, pada halaman nasional “Fee Kepala Daerah, Uang Rakyat”. Harus dikembalikan, jika dalam 30 hari tidak dikembalikan masuk katagori korupsi, karena itu termasuk gratifikasi. KPK akan gandeng BI dan Mendagri, untuk menelusurinya pejabat penerimanya. Demikian statmen yang disampaikan oleh Bibit Samar Riyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dana sebesar 360 Milyar seluruh daerah di Indonesia (insentif kepada Kepala Daerah secara ilegal). Sedangkan di Jawa Timur tercatat 71,4 Milyar. Pertanyaannya bagaimana dengan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo ? apakah dia termasuk menjadi bagian atau tidak?

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki satu bank perkreditan rakyat, bank delta artha, yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 06 Than 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha. Yang kemudian menjadi fokus kita disini adalah pada pasal 22 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan soal hasil laba. Dalam pembagian yang dimaksud adalah 5% untuk dana sosial. Dikemanakan uang tersebut? Dan siapa penerimanya? Toh tidak pernah ada ormas/LSM/Parpol/dan organisasi sosial lainnya yang mempunyai tradisi meminta bantuan—untuk kegiatan—kepada BPR Delta Artha.

Apakah kemudian yang dimaksud oleh KPK adalah dana tersebut? Dimana alirannya jelas kepada pihak yang mempunyai kewenangan/kekuasaan di Pemerintahan (Bupati/Wakil Bupati).

TOLAK PENGGEDOKAN RAPBD TA 2010 KABUPATEN SIDOARJO

2010-01-27T02:15:00.000-08:00

Gambaran umum draft RAPBD TA 2010 Kabupaten Sidoarjo; jumlah PAD 267,216,346,425.00 belanaja langsung 454,146,398,518.00 belanja tidak langsung 984,016,038,615.35. Banyak pelanggaran pada proses, dan alokasinya tidak proporsional. Antara lain:

1.Pendapatan

Melihat turunnya prosentase jenis PAD mulai tahun 2008 hingga R-APBD TA 2009, seakan kita sah untuk menilai bahwa pemerijntah daerah Kabupaten Sidoarjo telah gagal dalam mengawal misi pemerintahan dalam satu tahun. Dalam dok. RPJMD 2006-2011, item 6, menyebutkan bahwa Meningkatkan peluang investasi dan usaha berbasis potensi perekonomian rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah. Logikanya adalah ketita PAD tidak mengalami kenaikan berarti membangun usaha yang berbasis potensi ekonomi rakyat berarti gagal. Disana telah terjadi perencanaan yang tidak sistematis dan terukur. Disis lain, beberapa bulan yang lalu telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak DPPKA—atas nama pengelola stan GOR Sidoarjo. Mereka membuat kebijakan menaikkan harga retribusi stan tanpa dibarengi dengan peraturan daerah

Serta problem pungutan PPJ tahun anggaran 2008 masih ada persoalan dengan PT PLN. Hingga sekarang masih belum ada kejelasan; klarifikasi dan koordinasi antar instansi(DPPKA dan PT PLN), bagaimana tindak lanjut dari setoran yang dinilai kurang dan melanggar kesepakatan.

2.Belanja

Ada alokasi belanja yang tidak cukup adil. Misalkan belanja Kesehatan; dalam rangka mewujudkan public helth, pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih lebih mengedepankan program-program yang jauh dari logika kesejahteraan. Misalkan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan besaran belanja Rp 1.117.120.750,00 kalau kita bandingkan dengan alokasi belanja pada rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah oleh Sekretariat daerah senilai Rp 1.191.500.000,00 sungguh tidak patut, sehingga harus ada sebuah kebijakan yang mencerminkan keadilan, guna mewujudkan konsistensi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pembangunan dalam satu tahun ke depan, misalkan dengan mengalihkan sumberdaya (financial)/alokasi kepada yang lebih manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; belanja modal pengadaan meja tamu Sekretaris daerah sebesar Rp 50.000.000,00 dan tempat tidur sebesar Rp 52.305.000,00

Pelanggaran pada proses yang dimaksud adalah; Pertama, selama pembahasan di badan anggaran (DPRD) tidak tranparan, melanggar tata tertib DPRD 2009-2014. Kedua, Penggedokan dilakukan melebihi tanggal yang telah ditentukan (tanggal 31 Desember)

Tidak lain, kecuali “TOLAK” sebelum ada transparansi pada proses dan rasionalisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2010.

PEMERINTAH SIDOARJO TIDAK PEDULI DENGAN KORBAN LUMPUR

2010-01-19T21:28:00.000-08:00

Banyak persoalan/ beban yang harus dipikul oleh korban lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya mereka harus kehilangan rumah dan tanah, tetapi juga kenangan sejarah masa hidup, kampung halaman yang sekarang ini sudah tercampur solar dan gas. Mereka dipaksa untuk melepas tanah sawah/ pekarangan yang dijadikan alat produksi mereka.

Skema ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah dan LBI (PT Lapindo Brantas Inc) tidak sepenuhnya dapat menebus semua pengorbanan yang ditimpa oleh korban lumpur. Mereka hanya diberikan ganti rugi tanah dan bangunan, tetapi tidak yang lain. Dari sekian penduduk banyak yang sekarang ini kehilangan pekerjaan karena pabriknya tenggelam oleh lumpur. Banyak buruh tani yang tidak lagi dapat beraktifitas ke sawah. Serta pedagang peracangan yang kehilangan pelanggan dan lokasi perdagangan yang stategis.

Dari sebagian masyarakat korban sebenarnya banyak yang berharap bahwa pemerintah dapat perhatian. Yang dimaksud adalah dapat membantu mereka untuk memulihkan (recovery) kondisi sosial ekonomi budaya mereka seperti sebelumnya. Namun selama ini tidak pernah ada program/kegiatan pemerintah lokal (Kabupaten Sidoarjo). Ketika datang kritik dan protes dari warga maupun NGO Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu mengatakan bahwa ”pengelolaan dampak luberan lumpur bukan tanggungjawab Pemerintah lokal, tetapi Pemerintah Pusat”. Disisi lain, mereka mengatakan bahwa ”takut dinilai KORUPSI ketika memberikan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan korban lumpur” (keterangan Ali Mursyid, Korlap Korban Lumpur Desa Besuki).

Sebagaimana Perpres 40/2009 terkait dengan pemberian ganti rugi masyarakat korban lumpur di luar peta terdampak (APBN), hari ini terkatung-katung. Karena selain Perpres tidak menjelaskan jaminan pembayaran ganti rugi 50%; pasal 15b ayat 5 disebutkan bahwa "penanganan masalah sosial kemasyarakatan (jual-beli tanah) dibayar bertahap dengan skema 20% (pada tahun anggaran 2008, dan sebesar 30% pada tahun 2009, sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya)". Mereka (korban lumpur) lagi sibuk untuk bangkit dari ketidakjelasan alat produksi mereka yang telah dirampas oleh lumpur (Lapindo)

Melihat kondisi tersebut, mestinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih tanggap.. tidak justru semuanya menggantungkan kepada pemerintah pusat meskipun tidak selalu jelas. Kalau kemudian kita boleh ekstrim, bagaimana proses perencaan pembangunan yang dilakukan pemerintah?? Logikanya adalah perencanaan pembangunan berangkat dari sebuah persoalan-persoalan daerah yang harus ditangani oleh pemerintah Kabupaten. Apakah dampak sosial korban lumpur sudah bukan persoalan warga masyarakat/Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? Secara teritorial jelas, lokasinya di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin..

KASUS LUMPUR LAPINDO, PEMERINTAH SIDOARJO TERLIBAT

2010-01-16T13:08:00.000-08:00

(Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan)

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh LBI sebelum memulai pemboran Sumur BJP-1 di antaranya adalah ijin lokasi pemboran dan ijin gangguan dari Pemda Sidoarjo. Selain itu peralatan dan personil pemboran harus disertifikasi oleh Departemen ESDM. Di samping itu, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) juga harus telah disetujui oleh Ditjen Migas. Semua persyaratan di atas telah dipenuhi, sehingga LBI dapat memulai pemboran Sumur BJP-1.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa pelanggaran ketentuan yang terkait dengan pemberian ijin lokasi oleh Pemda Sidoarjo, yaitu :
a.Lokasi pemboran Sumur BJP-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya – Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh LBI yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman, yaitu Sumur Wunut-3, Wunut-4, Wunut-5, Wunut-6, Wunut-16 Wunut-20, dan Carat-1. Sementara Sumur Wunut-19 dan Carat-2 letaknya juga diperkirakan kurang 100 meter dari sarana umum dan pipa gas.

Pemberian ijin lokasi pemboran sumur Migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul. Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967.

b.Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda No.16 tahun 2003. Peruntukan lokasi tanah dimaksud sesuai Perda tersebut adalah untuk kegiatan industri non kawasan. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada LBI, Perda No. 16 tahun 2003 tersebut belum direvisi.

Pemda Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa pemberian ijin lokasi ekplorasi Sumur BJP-1 di pemukiman tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Inpres No. 1/1976 dan UU No. 11/1967 karena bukan sumur eksploitasi tetapi hal itu dilakukan karena tidak tersedianya aturan yang lebih teknis. Terkait dengan RTRW, ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas.

Sebagaimana klarifikasi oleh Pemerintah Sidoarjo, kiranya tidak cukup rasional. Karena sebagai pemerintahan yang mempunyai hirarkhi (struktural), mestinya juga dilakukan konsultasi terlebih dahulu terkait dengan pemerintah pusat, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan sumberdaya alam (minyak dan gas)

PT BPR JATIM MELANGGAR KETENTUAN; Rp 360.720.000,00

2010-01-16T12:21:00.000-08:00

Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Penasehat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 360.720.000,00

PT BPR Jatim memiliki dua komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Anggota. Penetapan komisaris berdasarkan Akte Pendirian PT BPR Jawa Timur
Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000, dan Nomor 14 Tanggal 21 Agustus 2001.
Selain itu, PT BPR Jatim juga memiliki Dewan Penasehat yang terdiri dari Gubernur,
Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, sesuai Surat Keputusan
Direksi Nomor 052/KEP/DIR.Um/2003.

Selama tahun buku 2006 dan semester I Tahun 2007, Dewan Penasehat dan Dewan Komisaris menerima tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 360.720.000,00 (Rp126.000.000,00 + Rp 234.720.000,00). Tunjangan diberikan berdasarkan surat-surat keputusan Direksi tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja bagi Pegawai, Direksi, Komisaris dan Dewan Penasehat PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Pengeluaran tunjangan prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut:
a. Dewan Penasehat

Surat Keputusan
Direksi Tanggal Pengeluaran
Keterangan
Jumlah (Rp)
012/KEP/DIR.Um/2005 10/02/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
053/KEP/DIR.Um/2006 25/04/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
084/KEP/DIR.Um/2006 25/07/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
101/KEP/DIR.Um/2006 25/09/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
118/KEP/DIR.Um/2006 27/11/2006 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
102/KEP/DIR.Um/2007 23/03/2007 Tunjangan Prestasi Kerja Dewan Penasehat 21.000.000,00
Total 126.000.000,00

Sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, struktur organisasi BPR daerah yang sahamnya dimiliki oleh lebih dari satu daerah hanya mengenal RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga tidak terdapat Dewan Penasehat. Akan tetapi, PT BPR Jatim selama Tahun Buku 2006 hingga semester I Tahun 2007 telah memberikan tunjangan prestasi kerja kepada Dewan Penasehat sebesar Rp126.000.000,00.
b. Dewan Komisaris

Surat Keputusan Direksi
Tanggal Pengeluaran
Komisaris Utama (Rp) Komisaris (Rp)
Jumlah (Rp)

084/KEP/DIR.Um/2006 25/07/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
101/KEP/DIR.Um/2006 25/09/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
118/KEP/DIR.Um/2006 24/11/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
134/KEP/DIR.Um/2006 29/12/2006 17.600.000,00 14.080.000,00 31.680.000,00
102//KEP/DIR.Um/2007 23/03/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
118.1/KEP/DIR.Um/2007 25/05/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
137/KEP/DIR.Um/2007 25/07/2007 20.000.000,00 16.000.000,00 36.000.000,00
Total 130.400.000,00 104.320.000,00
234.720.000,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Buku 2006 dan semester I Tahun 2007, PT BPR Jatim telah memberikan tunjangan prestasi kerja kepada Dewan Komisaris sebesar Rp 234.720.000,00. Pemberian tunjangan prestasi kerja tersebut ditetapkan melalui surat-surat keputusan Direksi seperti pada tabel di atas.
Selain tunjangan prestasi kerja, selama Tahun buku 2006 dan semester I
Tahun 2007, Komisaris Utama maupun Komisaris juga telah memperoleh honor yang
diberikan secara bulanan, serta jasa produksi atau tantiem (menurut BPR). Besarnya
tantiem yang diterima Dewan komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
123/KEP/DIR.Um/2007 untuk Komisaris Utama sebesar Rp 51.802.668,00 dan Komisaris sebesar Rp 41.442.135,00.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, Dewan Komisaris hanya berhak atas honorarium serta jasa produksi atau tantiem. Besarnya jasa produksi yang dapat diberikan kepada Komisaris Utama sebesar 40% dari jasa produksi yang diterima Direktur Utama. Jasa produksi yang dapat diterima Komisaris maksimal
sebesar 80% dari yang diterima Komisaris Utama. Pada Permendagri, tidak disebutkan adanya hak Dewan Komisaris atas tunjangan prestasi kerja. Dengan ketentuan tersebut, tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 234.720.000,00 seharusnya tidak diberikan kepada Dewan Komisaris.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dalam : 1) Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Organisasi BPR Daerah berbentuk perseroan terbatas terdiri dari RUPS, dewan komisaris dan direksi; 2) Pasal 11 menyebutkan bahwa Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.3) Pasal 29 tentang Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris: a) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar: (1) Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama. b) Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama dan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemberian tunjangan prestasi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Komisaris mengakibatkan pemborosan pada PT BPR Jatim sebesar Rp 360.720.000,00 (Rp126.000.000,00 + Rp 234.720.000,00).

Hal tersebut disebabkan Direksi dalam menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Bagi Pegawai, Direksi, Komisaris dan Dewan Penasehat tidak memperhatikan ketentuan teknis pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik daerah yang berlaku.
(hasil audit BPK dan berbagai sumber)

USAHA KECIL MENENGAH BUTUH PERTOLONGAN PEMERINTAH

2010-01-15T19:25:00.000-08:00

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Maju dan tidaknya UKM bagian dari cerminan konsistensi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Usaha kecil menengah di Kabupaten Sidoarjo sangatlah terpuruk. Banyak masyarakat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usahanya tetapi mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Misalkan di Kecamatan Tanggulangin (pengrajin sepatu, dompet, tas, dll). Hari ini mereka membutuhkan bantuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

Yang menjadi problem adalah selamanya mereka tidak mampu membendung arus distribusi produk dari luar negeri (impor) yang semakin membabi buta. Para pengrajin lagi butuh modal dan distribusi produk yang jelas, disisi lain arus produk negeri sangat besar. Sehingga problem yang dihadapi oleh UKM sangatlah komplek.
Pada perencanaan tahun 2010 harusnya pemerintah menjadikan ”pemberdayaan UKM” menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Bukan berari pada tahun-tahun sebelumnya kurang perhatian, melainkan strategi yang digunakan oleh pemerintah dapat kita nilai kurang efektif. Pemerintah hanya memberikan dana bergulir terhadap beberapa UKM potensial, tetapi tidak ada skema pendampingan yang dilakukan oleh tim (pemerintah). Program yang dimaksud tidak hanya distribusi bantuan (dana bergulir) melainkan pemberdayaan dengan membuka pasar bagi mereka agar dapat berkembang.

Selanjutnya, UKM tidak dapat berkembang pesat karena pemerintah tidak mengatur dengan peraturan daerah tentang batasan—masuknya--barang luar negeri ke Sidoarjo. Padahal hal tersebut tidak dapat dibiarkan, dan menjadi faktor kompetisi produk yang tidak sehat; produk luar negeri mempunyai kualitas yang sama dan harganya lebih rendah dari produk lokal.

Alokasi anggaran/program yang akan dirumuskan pemerintah pada tahun anggaran 2010 tidak hanya memberikan bantuan modal (financial) untuk UKM, melainkan juga harus dibarengi dengan pendampingan pemberdayaan dalam rangka mengembangkan potensi, membuka pasar mereka lebih luas, dan menerbitkan peraturan daerah dalam rangka memberikan batasan kepada produk luar negeri di Kabupaten Sidoarjo.

Tidak hanya produk warga masyarakat di Kecamatan Tanggulangin (tas, dompet, jaket, sepatu, dll), keterpurukan juga dialami oleh masyarakat pengrajin yang lain, seperti tempe, sayangan, dan kerupuk di Kecamatan Candi.

Kita tahu toko besar Tanjung di Jalan Mojopahit, disana tersedia berbagai macam makanan yang menjadi ”khas” masyarakat Sidoarjo yang bahan bakunya dari ikan. Bahkan, setiap waktu kita menemui pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Sidoarjo. Kalau kemudian kita tahu bahwa produk yang berlebel ”Tanjung” bukan karyawan mereka yang memproduksi, tetapi pengusaha kecil di pojok Timur Kecamatan Candi. Hasil produksi mereka dibeli oleh Toko Tanjung dan diberi merk.

SEKILAS TENTANG TEORI ADVOKASI

2010-01-15T10:55:00.000-08:00

Pengertian Advokasi

Edi Suharto dalam makalahnya ”Filosofi dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006, menulis bahwa Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, advocaat atau advocateur berari pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi seringkali diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan di pengadilan”. Dalam bahasa Inggris, to advocate tidak hanya berarti to defend (membela), melainkan pula to promote (mengemukakan atau memajukan), to create (menciptakan) dan to change (melakukan perubahan) (Topatimasang, et al,(2000:7)

Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan

Menurut Mansour Faqih (2007; 1) advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Dengan kata lain, Advokasi bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan peranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. (http://www.screen-print-t-shirt.info)

Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Advokasi memusatkan perhatian pada banyak soal—siapa dapat apa di masyarakat, seberapa banyak mereka mendapatkannya, siapa yang ditinggalkan, bagaimana uang rakyat dibelanjakan, bagaimana keputusan-keputusan dibuat, bagaimana sejumlah orang dicegah untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan itu, dan bagaimana informasi dibagikan atau disembunyikan. Daftar petanyaannya panjang (Valerie Miller dan Jane Covey, 2005;12).

Disisi lain, bahwa advokasi itu paling baik didefinisikan secara kontekstual. Dalam menyusun definisi- definisi, kelompok-kelompok perlu menilai keadaan dan konteks mereka sendiri. Pada saat-saat tertentu, advokasi itu dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain, advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat.

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: “advokasi kasus” dan “advokasi kelas” (Shearfor, Horejsi dan Horejsi, 2000; Dubois dan Miley, 2005) (http://www.policy.hu).

1.Adokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama klien individu. Karenanya, advokasi sering disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy)

2.Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Proses dan Penyusunan Strategi advokasi

Setiap kerja advokasi yang dilakukan sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk “lingkar inti” (allies), yakni kumpulan orang dan/ atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkar inti tersebut merupakan suatu “tim kerja” yang siap bekerja purna-waktu, kohesif dan pejal (Topatimasang dkk, 2007)

Meski ada berbagai kemungkinan definisi untuk istilah “strategi”, namun kita merumuskan strategi sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik. Sebuah stategi advokasi perlu didasarkan pada visi ideal tentang masyarakat dan analisa masalah, isu, stakeholders, dan kekuasaan. Sebagai rencana strategi perlu mengandung: 1) tujuan, sasaran dan target yang jelas, 2) serangkaian taktik kegiatan yang terkait; dan 3) dilaksanakan dengan terorganisir dan sistematis. Pelaksanaan strategi advokasi berarti menggunakan kekuasaan dan mengubah hubungan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut (Valerie Miller dan Jane Covey, 2005;68).

Dalam menyusun strategi, memerlukan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisa kekuatan relatif berbagai individu dan kelompok yang prihatin dengan masalah khusus dan solusi kebijakan yang terkait yang diusulkan untuk mengatasinya. Analisis ini, bersama dengan penentuan tujuan yang jelas, menjadi landasan untuk merancang strategi dan kegiatan serta taktik yang menyertainya. Berikut adalah tiga cara untuk menganalisa para stakeholders dan kekuatan politik—kerangka kerja ini dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan untuk analisis yang lebih mendalam.
Satu kerangka kerja menggunakan analisis peluang dan ancaman yang diadaptasi dari “Strategic Thinking for NGO Leaders” milik IDR (manual pelatiahn lokakarya). Kerangka itu memberikan pandangan yang lebih luas tentang kekuatan yang mempengaruhi usaha advokasi kelompok.. Kerangka yang diadaptasi dari Midwest Academy di AS itu memungkinkan analisis yang lebih mendetail. Pertama kita memeriksa kerangka kerja dan denah peluang dan ancaman.

1.Analisis peluang dan ancaman: organisasi itu tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Untuk menyusun strategi tentang advokasi, perlu mengetahui siapa yang mendukung posisi organisasi dan siapa yang mungkin menentangnya. Dengan kata lain, siapa yang kiranya akan menjadi ancaman dan siapa yang akan menyediakan peluang untuk memajukan agenda anda advokasi.Cara lain yang mengilustrasikan kekuatan relatif dan hubungan-hubungan itu adalah menyajikan organisasi anda isu advokasi anda dengan lingkaran di tengah peta itu; lingkaran yang besar kemudian dilukis untuk menunjukkan pihak-pihak yang lebih penting yang terkait dengan problem advokasi itu, lingkaran-lingkaran kecil melambangkan pihak yang kurang penting atau kekuasaanya kurang.

2.Peta peluang dan ancaman: Setelah diagram itu diselesaikan, pertanyaan fokus lainnya dapat memperdalam analisis itu. Ini mencakup:a. Apa yang dikatakan oleh peta itu kepada kita tentang peluang dan ancaman terpenting bagi karya advokasi kita?
b.Manakah hubungan-hubungan antara para pelaku, dan implikasi apa yang dimiliki hubungan itu bagi kerja kita? c.Bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang itu dan menghilangkan ancaman tadi?

Kedua, Kerangka kerja kedua berdasarkan karya proyek “Naming the Moment” di Kanada yang juga melihat kekuatan makro yang mempengaruhi peluang untuk berubah. Kerangka kerja menyajikan serangkaian pertanyaan khusus untuk membantu organisasi mengidentifikasi berbagai tingkat stakehorders dan menilai hubungan kekuasaan, yang dikembangkan oleh Deborah Barndt di Jesuit Center for Social Faith and Justice of Canada. Berdasarkan usaha di Amerika Latin untuk mengevaluasi kekuatan-kekuatan politik sekarang ini dan kemungkinan advokasi serta tindakan, proses “Naming the Moment” telah meringkaskan ide-ide dasar mereka dalam kerangka kerja pertanyaan yang padat. Para aktivis masyarakat diseluruh kanada telah menggunakan proses itu untuk memandu perancanaan advokasi serta mengembangkan strategi mereka.

PARKIR BERLANGGANAN; PENGADUAN MASYARAKAT VIA P3M YANG MASIH ”BELUM DAPAT DIJAWAB” OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, HINGGA 3 DESEMBER 2009

2010-01-14T02:43:00.000-08:00

No. Aduan : 02009070041

Tanggal Pengaduan : 22 Juli 2009

Tanggal Catat : 22 Juli 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Parkir berlangganan saat ngurus STNK

Mohon untuk parkir berlangganan pada saat pengurusan STNK ditiadakan saja, karena di Krian tidak ada tempat untuk itu. Buat dahulu sarananya, sosialisasikan baru kemudian di ujikan ke masyarakat apakah layak ataukah tidak. Setelah itu baru bikin aturan. Berapa duit yang masuk tapi fasilitas parkir berlangganan nggak ada.

No. Aduan : 02009080041

Tanggal Pengaduan : 27 Agustus 2009

Tanggal Catat : 28 Agustus 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : parkir berlangganan

saya pemegang restribusi langganan parkir seri A dgn no 006525, pada tanggal 26 agust 2009. saya parkir mobil ddepan apotik & optik gama sidoarjo, baru prtama kali mau menggunakan fasilitas parkir brlangganan thun 2009. yg ada saya merasa kecewa dgn juru parkir yg ada dsana, sya sudah tunjukkan stiker langganan parkir saya, trnyata juru parkir dsana malah marah & memukul mobil saya. memang stiker parkir langganan 2009 saya miliki sejak juli, sya g'mau gunakan karena sudah ada stiker langganan masih ditarik uang parkir & g'da karcisnya lagi, ternyata perasaan saya benar, saya ditarik uang parkir & saya g'beri juru parkir malah memukul mobil saya. kpada pihak yg berwenang mohon tanggapannya, klu memang blom bisa pake sistem langganan jgn paksa pemilik kendaraan membayar retribusi parkir berlanggan melalui samsat saat perpanjangan Pajak kendaraan bermotor. trima kasih atas perhatian.

No. Aduan : 02009080034

Tanggal Pengaduan : 24 Agustus 2009

Tanggal Catat : 24 Agustus 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Biaya Parkir di Pemda Sidoarjo

Yth. 1.Dinas Perhubungan

Dengan Hormat

Bapak-bapak/Ibu-ibu yang sedang menjalankan amanah...rakyat.

Saya ingin menanyakan mengenai masalah uang Pakir yang sedang anda pungut, yang mana setiap Warga wajib PKB diharuskan membayar Retribusi PARKIR berlangganan Rp. 25.000 utk R 2 dan Rp. 50.000 tk R. 4. sebagaimana tercantum pada Perda 1 TAHUN 2006

Yang ingin Saya Tanyakan :

Tolong Publikasikan kepada masyarakat penggunaan uang tersebut setiap bulan sekali.
Lokasi tempat parkirnya itu dimana ? (jangan cuma di tulis sepeti di informasi yang ada di samsat : tepi jalan, Rumah sakit pemkab, pasar dll) tapi apa kenyataanya jukir di situ malah berkata ke pada saya ...kalao ngak mau bayar pakir saja di samsat mas... lo gimana nih.. la wong di SAMSAT sendiri masih bayar kok kataku.
Apakah sudah ada tenaga Pakir yang resmi untuk mengatasai pelanggan pakir ini pakkkkkkkkkk?
apakah sudah ada Sosialisasi ke masyarakat luas pakkkkkkkkkkkkkk (kapan kok aku ngak pernah tahu)?
Jelaskan lokasinya dimana saja, bila perlu ada lokasi jelas jadi kita ngak bingung pakkkkkkk, misal kalao di pasar sebelah mana kanan, kiri, atas bawah, atau ada lokasi sendiri) gituuuu loh pakkkkkkk, bila perlu SRAGAM KHUSUS PARKIR BERLANGGANAN.

Terima kasih pakkkkkkkkkkkkkkkk...

saya tungggu jawabannya... paaaaaaaaaaaaaaak

No. Aduan : 02009090026

Tanggal Pengaduan : 18 September 2009

Tanggal Catat : 21 September 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : parkir berlangganan

tujuan orang bayar pajak kendaraan, bukan bayar parkir berlangganan (Rp. 25.000,-). yg namanya berlangganan itu jangan dipaksakan, biarkan orang itu memilih (bayar/tidak)...kayak preman saja.

apa pemda sidoarjo sekarang jadi preman kacangan?

No. Aduan : 02009090008

Tanggal Pengaduan : 8 September 2009

Tanggal Catat : 9 September 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Parkir Berlangganan Omong Kosong, guyonan tok

Tadi saya parkir sepeda motor di kawasan parkir berlangganan depan apotek tujuh jl raden patah, saya masih ditarik parkir, saya kasih 500, minta seribu, lalu saya tunjukkan tanda langganan parkir. saya tanya, apa ini ndak berlaku, dgn santainya dijawab "ya berlaku, tapi ndak sekarang, sekarang ini lebaran sekali setahun". saya ngga habis pikir kok bisa gitu, terpaksa saya bayar, saya pikir percuma berurusan dgn orang yg tidak punya otak. saya sangat kecewa, buat apa bikin peraturan kalo cuma untuk menyengsarakan rakyat, kalau sudah gini siapa yg bertanggung jawab. ya moga moga aja pihak2 yg bertanggung jawab bisa menindak lanjuti aduan ini degan tindakan nyata, demi sidoarjo yg lebih maju. terima kasih.

No. Aduan : 02009100038

Tanggal Pengaduan : 13 Oktober 2009

Tanggal Catat : 13 Oktober 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Parkir

saya mau menanggapi masalah PARKIR di Sidoarjo

1. Tarif parkir dikawasan alun-alun (sebelah parkir kereta kuda). Disitu tarif parkirnya Rp.2.000. Ada Stempel Pemkab lagi di karcis parkir khususnya. yang saya mau tanyakan, sebenarnya berapa tarif parkir di Sidoarjo ini? Apa dananya masuk ke kas Pemkab atao tidak? karena dengan hal ini, alun2 yang sebenarnya menjadi tempat rekreasi yg murah menjadi mahal. tolong dievaluasi & ditindak apabila ada pelanggaran mengingat lokasi tersebut cukup dekat dengan kantor pemkab maupun Pol PP. thx

2. Lokasi parkir berlangganan di Sidoarjo khususnya Sidoarjo kota ini dimana saja? karena setiap kita memperpanjang STNK kendaraan diwajibkan membayar karcis parkir berlangganan, tetapi manfaat dari karcis itu tidak bisa kita nikmati. tolong dievaluasi karena cukup merugikan masyarakat.

No. Aduan : 02009110037

Tanggal Pengaduan : 24 Nopember 2009

Tanggal Catat : 24 Nopember 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Parkir Berlangganan

Yang menjadi Wilayah / Lokasi parkir berlanggankan termasuk jalan umum, RSUD Kab. Sidoarjo dan halaman kantor gedung milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya sudah punya rekening parkir berlangganan tetapi saya parkir sepeda motor ditempat parkir kolam renang Gor Sidoarjo tetap ditarik Rp. 1.000,- menurut perda retribusi karcis parkir di Kabupaten Sidoarjo Rp. 500,- kan percuma saja saya mempunyai rekening parkir berlangganan yang tarik melalul pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan petugas juru parkir di tempat parkir kolam GOR Sidoarjo yang tidak menggiraukan rekening parkir berlangganan dan tetap menarik bayar parkir adala orang perempuan, maka kami mohon juru parkir berlokasi di kolam renang GOR Sidoarjo supaya ditertibkan sebab halaman parkir kolam renang GOR Sidoarjo adala aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasi

No. Aduan : 02009110005

Tanggal Pengaduan : 4 Nopember 2009

Tanggal Catat : 4 Nopember 2009

Media Pengaduan : APLIKASI P3M ONLINE

Subyek : Retribusi PARKIR BERLANGGANAN

Yth. Pejabat berwenang

Beberapa waktu lalu saya mendengarkan radio Suara Surabaya dengan topik Retribusi Parkir Berlangganan. Salah satu warga mengemukakan pendapat bahwa percuma dengan retribusi berlangganan, toh kalo ke kantor SAMSAT tetap ditarik biaya parkir. Saya juga membuktikan hal tersebut, ketika mengurus atau membayar PKB. Baik di SAMSAT dekat Gelora Delta Sidoarjo, maupun di SAMSAT Krian, saya juga mengalami hal sama yaitu tetap ditarik biaya parkir meskipun telah membayar parkir berlangganan. Setahu saya, SAMSAT melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga mendapat bagi hasil dari Retribusi Parkir Berlangganan Tersebut.

Bagaimana kebijakan yang senyatanya?? Apakah Kantor SAMSAT tidak termasuk lokasi yang bebas parkir?? Kiranya pejabat berwenang memberikan penjelasan segamblang mungkin, sehingga masyarakat tidak merasa 'bingung' atau ada yang bilang 'tertipu' dengan kebijakan ini.

Semoga setiap kebijakan pemkab Sidoarjo senantiasa bermuara pada masyarakat.

Wassalam,

Sarjono

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN SIDOARJO

2010-01-08T08:17:00.000-08:00

Semangat otonomi daerah—dengan UU 32/2004—selalu menjadi referensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Karena selain bagian dari bentuk agenda reformasi, otonomi daerah (dissentralisasi) merupakan pilihan sistem pemerintahan daerah yang mempunyai visi pembangunan; mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Bangunan sistem pemerintahan daerah yang tidak lagi tersentral kepada pemerintah pusat, seiring berjalan dengan arus besar wacana konsep tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Karena selain good governance sebagai konsep—operasional—tata laksana pemerintahan, good governance membawa misi perubahan paradigma terhadap tata laksana pemerintahan; ”birokrasi tidak lagi dilayani masyarakat, tetapi berkewajiban untuk melayani masyarakat”.

Salah satu indikator (capaian) dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan good governance yang berbasis kebutuhan masyarakat adalah kondisi pelayanan publik. Sampai seberapa jauh kualitas pelayanan publik; profesionalisme pegawai ? dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan ?

Guna mendorong terwujudnya kuwalitas pelayanan publik sebagaimana harapan bersama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Komisi Pelayanan Publik, antara lain tugasnya adalah menyelesaikan konflik/sengketa pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik seringkali disebut istilah ”pelayanan prima”. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan.

Berbagai konsep pelayanan publik dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo demi terwujudnya pelayanan prima. Namun penghargaan (reword) yang diterima oleh Bupati Sidoarjo dari berbagai pihak tentang kuwalitas pelayanan publik; kalaupun kita boleh jujur tidak sesuai dengan fakta-fakta (riset dan observasi Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi Sidoarjo). Hal tersebut dapat kita lihat, antara lain:

Pertama; pelayanan administrasi kependudukan: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, dsb. Pada tahun 2007 terjadi gerakan masyarakat kritik masyarakat dalam rangka protes terhadap model pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi kita. Disisi lain, kepastian biaya retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk antara wilayan (kecamatan) yang satu dengan yang lain berbeda. Padahal sudah ada Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Catatan Sipil (berbagai sumber)

Kedua; hasil riset yang dilakukan oleh PUSAKA Sidoarjo bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 masih belum berjalan optimal. Retribusi pengganti biaya cetak kartu penduduk (KTP) tidak sesuai dengan Perda. Artinya pada loket-loket tertentu masyarakat pengguna pelayanan tetap dipungut biaya dengan dalih administrasi, besarannya mulai dari Rp 5.000 hingga 15.000

Adanya Perda 1/2008 sebagai solusi dari sengketa pelayanan publik pada tahun 2007. sebelumnya (tahun2007) retribusi biaya pengganti cetak KTP sebesar Rp 5.000, dengan Perda 1/2008 tidak ada biaya bagi masyarakat yang mengurus pengadaan kartu tanda penduduk. Namun pada kenyataannya masih saja ada pungutan pada loket di kantor Camat.

Disisi lain, penerapan sistem administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sidoarjo ternyata tidak justru mencerminkan profesionalisme pegawai dalam melayani masyarakat; stempel pada KTP diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang menjadi persoalan adalah kurir yang seharusnya bertugas setiap hari untuk mengantar KTP dari kantor kecamatan ke Dispendukcapil (sebaliknya) tidak dapat bertugas optimal sehingga menghambat penyelesaian proses pengadaan KTP.

Ketiga; Akta kelahiran tidak dapat diselesaikan dengan tertib. Pada pertengahan tahun 2009, hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim advokasi pelayanan publik PUSAKA menyebutkan bahwa tidak ada kepastian waktu, dalam artian dari sekian warga masyarakat yang mengurus pengadaan akta kelahiran waktu selesainya ada yang tiga hari, empat hari, hingga 10 hari

Keberhasilan sebuah pelayanan publik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut antara lain: kecepatan pelayanan, keterjangkauan biaya, kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya dan tentu saja kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Maka dilihat dari indikator tersebut, proses pelayanan sebagaimana yang disebutka di atas belumlah layak disebut ideal.

Untuk mewujudkan pelayanan yang ideal dan prima pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini kayaknya sudah mulai berupaya merealisasikannya, dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Misalkan merevisi Perda 16/2001 menjadi Perda. 01/2008. Namun secara prinsip masih jauh dari substansi pelayanan yang ideal dan prima. Banyak hal (persoalan) yang ada belum ada gagasan sebagai solusi. Antara lain penerapan standar pelayanan guna mengukur mutu pelayanan yang akan diberikan/dijanjikan kepada pelanggan/orang lain/masyarakat. Serta pelibatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan, dengan melibatkan mereka tidak sebagai obyek melainkan subyek pembangunan. Serta tanggap dengan berbagai pengaduan masyarakat, sehingga mereka benar-benar dihargai sebagai pengguna layanan.

Mengabaikan Rekomendasi BPK RI Bupati Harus Dipenjara

2010-01-04T19:06:00.000-08:00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang selalu tidak tertib dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat kita lihat pada hasil audit BPK RI tiap tahun. Hampir tiap tahun terjadi kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. yang paling tragis adalah Pemerintah Kabupaten/kota tidak menghiraukan rekomendasi BPK RI untuk perbaikan. Seperti di Kabupaten Sidoarjo. Pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2007 Bupati mengeluarkan kebijakan deposito uang daerah ke empat bank sebesar 60 milyar. Pada tahun 2008 hasil audit BPK RI menyebutkan bahwa kebijakan Pemkab. Sidoajo telah melanggara hukum. Hingga pada proses audit berikutnya, tahun 2009, rekomendasi tersebut masih belum ditindaklanjuti oleh Pemkab. Sidoarjo.

Kebijakan mendepositokan uang daerah sebesar 60 milyar menurut BPK RI melanggar hukum, karena tidak ada legalitas yang dibuat Bupati dengan persetujuan DPRD. Pada tahun 2008, rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati adalah membuat surat keputusan bupati dengan persetujuan DPRD terkait dengan uang daerah yang didepositokan ke empat bank tersebut. Namun rekomendasi tersebut tidak dihiraukan oleh Bupati, sehingga pada hasil audit berikutnya menyebutkan hal sama; "rekomendasi yang belum ditindaklanjuti", tertuju ke Bupati selaku kepala daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah (PP 58/, pasal 5, ayat 1)

Disisi lain BPK RI sudah menjelaskan soal sanksi hukum kepada perangkat daerah yang tidak menindaklanjuti dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Misalkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, antara lain:

1. Pasal 20 Ayat (5) disebutkan ”bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”
2. Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Melihat hal semacam itu, kemudian kita muncul pertanyaan, kenapa Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, seberani itu? apakah dia sudah kebal hukum? atau institusi hukum yang mulai tidak adil?

Bupati Sidoarjo Terlibat Konspirasi Dibalik Program Parkir Berlangganan

2009-12-31T21:17:00.000-08:00

Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri terhadap RAPBD Jawa Timur pada TA 2010 menilai bahwa ada pendapatan gelap atau tidak jelas yang dimasukkan melalui nomenklatur kontribusi dan pemberdayaan UPTD (http://tempointeraktif.com). Antara lain yang dimaksud adalah jenis kontribusi yang melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur pada program parkir berlangganan di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kabupaten Sidoarjo.

Sejak tahun 2006 pemerintah Kabupaten Sidoarjo—khususnya Bupati Win Hendrarso—seakan memaksakan agar program parkir berlangganan diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo. Entah apa yang melatarbelakangi sehingga Bupati harus mati-matian memaksakan program tersebut.

Program untuk meningkatkan PAD yang melibatkan Polres Sidoarjo, dan Dispenda Jatim (Samsat) tersebut pada tahun anggaran 2010 ditarget mendapatkan 12 M. Disisi lain, isu yang berkembang di dalam gedung DPRD (pembahasan RAPBD TA 2010) target pendapatan pada program parkir berlangganan ditingkatkan menjadi 14 M.

Banyak protes dan kritik yang datang dari masyarakat terkait dengan program parkir berlangganan. Tetapi pemerintah seakan tidak menggubrisnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari pengaduan P3M (Pusat Pengaduan Pelayanan Masyarakat), pada tahun 2009 lebih dari 80% pengadu pengguna pelayanan parkir berlangganan tidak ditanggapi (dari Januari hingga November 2009).

Disisi lain, penilaian oleh Depdagri bahwa hasil pungutan yang disetor di Pemprov melalui Dispenda Jatim—sebagaimana MoU dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait bagi hasil atas hasil pungutan—bahwa pendapatan yang dimaksud melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah; hasil MoU tersebut jenis pendapatannya tidak jelas, apakah tergolong jenis retribusi atau pajak daerah..?
Radar Surabaya, 31 Desember 2009, merilis statmen Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso tentang parkir berlangganan. Dia menghimbau bahwa Kepala Dinas Perhubungan agar dapat menertibkan jukir-jukir nakal, agar program parkir berlangganan dapat berjalan optimal. Apa maksudnya? Sudah tahu bahwa program tersebut sudah melanggar regulasi dan membebani masyarakat, masih saja memaksakan agar program parkir berlangganan tetap diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo.